Positive SSL
Home Blog Page 4

Santri di Pusaran Revolusi Industri 4.0 dan Ancaman PHK

0
Foto: Sudirman Wamad

Cirebon – Indonesia tengah menyongsong revolusi industri 4.0. Para pengusaha pun turun gunung untuk mengajak generasi muda menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam menghadapi industri 4.0, termasuk ke pesantren-pesantren.

Seperti yang dilakukan Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid yang bekerja sama dengan Pondok Buntet Pesantren. Arsjad mengatakan harus ada sinergitas antara ponpes dengan para pengusaha untuk membangun ekonomi umat. 

“Kita melihat ke depan peran pesantren untuk membangun entrepreneur. Karena bukan hanya untuk belajar agama, tapi bagaimana pun juga (pesantren) bisa memberdayakan masyarakat ke depannya,” ucap Arsjad usai berkunjung ke Pimpinan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren KH Adib Rofiuddin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/3/2019.

Lebih lanjut, Arsjad menjelaskan tentang peran pesantren sejak Indonesia belum merdeka. “Pendidikan sudah ada sejak dulu di pesantren. Jadi, harus didorong juga ke arah pemberdayaan ekonomi,” ucapnya.

Arsjad menjelaskan pemerintah dan swasta harus bersinergi menyiapkan generasi muda, termasuk santri untuk bersaing dalam revolusi industri 4.0 ini. Arjad mengaku tak hanya di Buntet, kerjasama akan dilakukan dengan ponpes yang ada di Indonesia.

“Jadi bukan Buntetnya. Tapi SDM yang kita lihat. Banyak santri dari Buntet yang tersebar di beberapa daerah, jadi nanti tak hanya mengajarkan agama saja melainkan kewirausahaan juga. Kita selalu menjajaki setiap pesantren, untuk membangun generasi muda,” ucapnya.

Arsjad tak menampik generasi muda Indonesia masih belum sepenuhnya siap menyongsong industri 4.0. Namun, lanjut Arsjad, tak sedikit juga yang belajar secara otodidak melalui pemanfaatan teknologi internet.

“Untuk menghadapi 4.0 itu utamanya SDM, maka pentingnya pendidikan dan kerjasama seperti ini. Memang saat ini SDM di Indonesia itu ada yang siap, ada yang belum,” kata Presiden Direktur PT Indika Energy itu. 

Lanjut lagi, menurut Arsjad salah SDM merupakan pondasi yang harus disiapkan. Saat ini, lanjut dia, pemerintah telah membangun infrastruktur secara besar-besaran. Sehingga, penguatan SDM perlu dilakukan.

“Hard infrastruktur kan sudah dibangun. Pondasinya itu soft infrastruktur, seperti berbudi pekerti, saling menghargai satu sama lainnya, dan lainnya itu penting. Kita harus bersama-sama, gotong royong untuk membangun ini,” kata Arsjad.

Arsjad tak sendirian berkunjung ke Buntet. Arsjad ditemani Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Hal senada disampaikan Andi Gani saat disinggung mengenai kerjasama dengan pesantren Buntet. 

“Intinya kami silahturahmi dan mendukung Buntet untuk mengembangkan UMKM atau ekonominya. Buntet memiliki potensi luar biasa, ada multimedianya. Kita bisa kerjasama dibidang itu, kita punya grup juga yang menggeluti bidang tersebut,” ucap Gani.

Ancaman PHK Era Industri 4.0

Selain menyiapkan generasi muda yang berkompeten untuk menyongsong revolusi industri 4.0, KSPSI juga tengah fokus menggembleng buruh agar mampu beradaptasi di revolusi industri 4.0. Andi Gani tak menampik pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah mengancam para buruh. 

Industri 4.0, dikatakan Andi Gani tak menutup kemungkinan membuka pintu bagi robot dan mesin untuk berasing dengan buruh. Selain meningkatkan kompetensi buruh, KSPSI juga mendorong agar pemerintah menerbitkan regulasi yang ketat terkait penggunaan mesin dan robot dalam dunia industri.

“Pemerintah harus memiliki regulasi yang ketat agar buruh tetap memiliki peluang kerja. Regulasi ini yang menyeleksi mesin atau robot mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan,” kata Andi Gani.

Andi mengatakan tsunami PHK pernah terjadi di Eropa. Karena mesin atau robot mampu menggantikan kerja buruh. “Kalau tidak seperti itu (ada regulasi), maka gelombang PHK bisa terjadi seperti di Eropa. Ada pabrik yang sebelumnya mempekerjakan 10.000 buruh, sampai akhirnya dirombak jadi 100 buruh. Karena tergantikan mesin,” katanya. 

Lebih lanjut, menurutnya ancaman PHK sudah terjadi sejak dua tahun lalu. Andi menyebutkan kondisi tersebut menimpa salah satu pabrik tekstil. 

“(Ancaman PHK) dua tahun lalu, kemudian saya meminta kepada presiden untuk mengeluarkan aturan, khususnya untuk pabrik tekstil. Memang jumlahnya tak signifikan,” katanya.

Selain industri tekstil, lanjut dia, ancaman PHK juga menyerang industri manufaktur. “Semisal ban mobil, yang harusnya dikerjakan oleh 100 orang, ternyata bisa diganti oleh mesin. Jangan sampai buruh menjadi korban, makanya perlu regulasi dan peningkatan SDM,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai kesiapan buruh menghadapi revolusi industri, Andi Gani mengaku buruh di Indonesia belum 100 persen siap menghadapi revolusi industri 4.0.

“Sekarang belum siap, belum siap menerima utuh 4.0. Kita masih bersaing dengan negara lain, seperti Vietnam dan Myanmar,” ucapnya. 

Terpisah Pimpinan YLPI Buntet Pesantren Cirebon KHAdib Rofiuddin mengatakan menyiapkan santri untuk lebih menguasai teknologi. Sejauh ini para santri Buntet Cirebon sudah mendapat pendidikan berbasis teknologi. 

“Kita sudah ada program keterampilan untuk santri. Kita kerjasama mengembangkan potensi yang ada. Ada yang tidak bisa dikembangkan, seperti peternakan dan perikanan karena kami terkendala lahan prakteknya. Kami juga ada sekolah multimedia, STIT dan Akper juga ada. Nanti bisa diarahkan ke situ bersama Kadin,” ucapnya. (fdl/fdl)

KPK Tantang Rommy Bongkar Skandal Jual-Beli Jabatan ke Penyidik

0
Tersangka jual-beli jabatan di Kemenag Romahurmuziy alias Rommy (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta – KPK meminta tersangka kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Rommy menyampaikan semua informasi yang dimilikinya kepada penyidik. Rommy sebelumnya menyebut sejumlah nama yang berkaitan dengan perkaranya.

“Sebenarnya bisa disampaikan langsung pada penyidik, kalau memang relevan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

“Namun tentu KPK punya tanggung jawab untuk melihat ada atau tidak relevansinya dengan pokok perkara,” imbuh Febri.

Menilik ke belakang, Febri menyebut setiap orang yang menjalani pemeriksaan di KPK, baik tersangka atau saksi, kerap menyebut nama orang lain. Namun dia menyebut KPK tetap harus menguji kebenaran informasi itu.

“Bagi KPK yang paling penting adalah apakah ada pihak-pihak tertentu yang disebut di ruang pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan dilihat apakah informasi itu didukung dan sesuai dengan bukti-bukti yang lain. Kalau ternyata informasinya berdiri sendiri, maka mungkin saja tidak relevan secara hukum,” kata Febri. 

Selain itu Febri menyebut siapa pun tersangka di KPK dibolehkan mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC). Namun KPK memiliki hak untuk menguji pengajuan itu.

Selain itu, Febri mengatakan setiap tersangka juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan justice collaborator (JC) yang terjerat perkara. Tapi tersangka yang hanya memberikan informasi yang tidak detail maka permohonan JC ditolak KPK. 

“Tetapi semua tersangka punya hak mengajukan diri sebagai JC. Akuilah perbuatan tersebut dan kemudian buka peran pihak lain seluas-luasnya. Maka perlindungan-perlindunga hukum dan beberapa sarana fasilitas akan diberikan secara hukum terhadap yang bersangkuta jika dikabulkan JC-nya,” tutur Febri.

Sebelumnya, Rommy mengaku meneruskan aspirasi soal kelayakan Haris Hasanuddin yang mengikuti seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Aspirasi soal kompetensi Haris Hasanuddin yang mengikuti seleksi untuk Kakanwil Kemenag Jatim disebut Rommy diterima dari Kiai Asep Saifuddin Halim dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Tapi bahwa meneruskan aspirasi , apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris memang dari awal menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan ‘Mas Rommy percayalah dengan Haris karena orang kerja bagus’, sebagai gubernur terpilih beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pempov akan lebih baik,” ucap Rommy.

KPK menetapkan Rommy sebagai tersangka karena diduga menerima duit Rp 300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Rinciannya, Rp 50 juta dari Muafaq dan Rp 250 juta dari Haris.

Duit itu diduga ditujukan agar Rommy membantu proses seleksi kedua orang tersebut. Namun KPK menduga Rommy bekerja sama dengan aktor internal dari Kemenag mengingat posisi Rommy adalah anggota Komisi XI DPR, yang tidak punya kewenangan dalam pengisian jabatan di Kemenag.
(fai/dhn)

PPATK: Transaksi Tunai Terkait Pilkada 2018 Mencapai Rp 1,3 Triliun

0

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memaparkan adanya transaksi keuangan secara tunai yang sangat signifikan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.

PPATK mengungkapkan, ada 1.092 laporan terkait transaksi tersebut dan melibatkan sejumlah pihak peserta dan penyelenggara pemilu.

“Berdasarkan hasil pemantauan transaksi selama periode 2017 sampai dengan kuartal III 2018, terdapat laporan transaksi keuangan tunai yang melibatkan penyelenggara pemilu, paslon, keluarga paslon, serta partai politik dengan jumlah total Rp 1,3 triliun,” kata Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam jumpa pers di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Kiagus menyatakan, berdasarkan hasil survei Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) 2018, terdapat jenis kegiatan yang mengindikasikan adanya politik uang di daerah.

Dalam survei itu, publik berpandangan bahwa politik uang yang paling sering terjadi pada saat proses kampanye, yaitu pembagian sembako (75,73 persen), pemberian uang sebelum hari pencoblosan (65,37 persen).

Kemudian, pemberian bantuan sosial berupa pembangunan tempat ibadah dan perbaikan jalan dari peserta pilkada (58,75 persen).

“Transaksi politik uang sudah dimonitori PPATK. Hal itu mudah diketahui lewat adanya transaksi di atas Rp 500 juta yang dilakukan paslon, baik melalui rekening khusus dana kampanye (RKDK) ataupun non RKDK,” ungkap Kiagus.

Ia menambahkan, selain transaksi tunai, PPATK juga telah mengidentifikasi 143 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan paslon maupun keluarganya, partai politik, dan penyelenggara pemilu.

“Laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut nominalnya Rp 47,2 miliar,” tuturnya.

Sementara itu, wakil ketua PPATK Dian Dian Ediana Rae menambahkan, sesuai hasil riset PPATK, banyak sekali kegiatan paslon yang menggunakan dana di luar RKDK di Pilkada 2018.

Tak pelak, hal tersebut menyulitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengklarifikasi penarikan dan pemberian secara tunai dalam jumlah banyak.

Adapun pada Pilkada 2018, tidak kurang sebanyak 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak.

Mahasiswa MM Syariah SB-IPB Belajar Halal ke Thailand

0
Mahasiswa Magister Manajemen Syariah (MM Syariah) Sekolah Bisnis (SB) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan benchmarking industri halal di Thailand.

Mereka mengunjungi Islamic Center dan hotel syariah di Thailand.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Mahasiswa Magister Manajemen Syariah (MM Syariah) Sekolah Bisnis (SB) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan benchmarking halal industry ke Thailand (7-10/3). Salah satu lokasi kunjungan adalah The Central Islamic Council of Thailand (CICOT), sebuah badan regulasi yang mengeluarkan sertifikasi halal di Thailand.

Menurut Ketua rombongan, Ibnu Sa’ud Habibullah, Thailand menjadi negara tujuan karena selain murah, riset tentang pusat halal di salah satu perguruan tinggi di Thailand sudah melakukan kerja sama dengan IPB. 

“Namun, karena jadwalnya tidak sesuai perguruan tinggi tersebut, maka kunjungan kami alihkan ke Islamic Center Thailand, yakni ke CICOT,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (21/3). 

Menurutnya, CICOT berperan besar terhadap sertifikasi halal produk olahan makanan dan minuman di Thailand. Diakui oleh Thailand, kata Ibnu Sa’ud,  bahwa brand halal secara global telah menjadi ikon sebuah produk sehat dan berkualitas baik bagi Muslim maupun non-Muslim. Hal ini pun direspons oleh Thailand untuk memiliki dan menyediakan fasilitas laboratorium halal terbaik di dunia. 

“Olahan produk pertanian seperti berbagai olahan manisan buah (mangga, durian, papaya, manggis, kelapa dan lainnya) yang sering dijumpai di berbagai pusat oleh-oleh di Thailand telah menerapkan teknologi pengeringan yang halal dengan mencantumkan di setiap label berlogo halal yang dikeluarkan oleh CICOT.

CICOT sebagai organisasi sertifikasi halal di Thailand menyediakan inspeksi produk halal dan layanan sertifikasi sesuai dengan hukum Islam dan kepatuhan standar internasional dengan tenaga-tenaga auditor yang kompeten,” terangnya. 

Mahasiswa MM Syariah Sekolah Bisnis IPB mengunjungi Zayn Hotel, hotel syariah di Thailand.

Selain ke CICOT, Mahasiswa MM Syariah SB-IPB juga sempat berdiskusi dengan Mr Anusart Manachitt selaku direktur pengelola Zayn Hotel, salah satu hotel syariah di Thailand.  Zayn Hotel memberikan pelayanan, keramahan, kenyamanan dan keamanan mengkonsumsi makanan halal yang berada di pusat kota Bangkok, Thailand. 

“Pemilik Zayn Hotel adalah seorang Muslim Thailand. Sebagian karyawan sudah menggunakan hijab. Pengunjung asal China menjadi pengunjung terbanyak setelah Indonesia,  di Zayn Hotel.

Kehalalan di Zayn Hotel dimulai dari pemasok hingga pendistribusiannya telah tersertifikasi halal dari CICOT. Pada setiap sudut hotel terpampang sebuah tagline “Halal Is A Must Not Just About What We Eat But Also What We Love What We Do What We Talk And What We Earn,”  imbuhnya.

Dari hasil kunjungan ini, Ibnu menyarankan bahwa ke depannya, industri halal di Indonesia perlu dikuatkan dari sisi kehalalan makanan. “Bermula dari apa yang kita makan itulah sebagai titik awal menuju berkah dan rahmah,” ujarnya.

Kapal Kemenhub Angkut bantuan Kemanusiaan Tiba di Sentani

0
Bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang yang diangkut dengan KN Bepondi, tiba di Sentani, Kamis (21/3) malam. Warga tampak bergotong royong mangangkut bantuan tersebut.

Distrik Jayapura juga memberikan bantuan speed boat untuk dioperasikan di danau.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Ditjen Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Kelas II Jayapura mengerahkan 1 (satu) unit kapal Kenavigasian KN Bepondi untuk mengangkut bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang di Sentani, Jayapura yang terjadi Sabtu (16/3) lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terdampak banjir bandang di Sentani, Jayapura.

“Saya beserta jajaran Ditjen Perhubungan Laut turut berduka atas jatuhnya korban jiwa akibat musibah banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sentani, Jayapura pada beberapa waktu lalu. Saya juga menginstruksikan agar UPT Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Papua dan sekitarnya untuk memberikan bantuan kepada para korban yang sedang mengungsi akibat banjir bandang,” ujar Agus dalam keterangannya yang diterima Republika, Jumat (22/3).

Daerah terdampak banjir bandang. (Foto: Humas Ditjen Hubla)

Kapal Kenavigasian KN. Bepondi yang mengangkut bantuan kemanusiaan telah tiba di pesisir Distrik Rafenirara, salah satu distrik di Kabupaten Sentani, Jayapura yang terkena dampak banjir bandang. “Bantuan pertama dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan sumbangan dari Disnav Jayapura telah diangkut dengan kapal Kenavigasian KN Bepondi yang tiba semalam dan langsung disalurkan ke korban banjir bandang di distrik Rafenirara Jumat (22/3),” ujar Agus.

Sementara Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II Jayapura Heston Simanjuntak mengatakan, sesuai instruksi Dirjen Perhubungan Laut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemda setempat dan stakeholder terkait untuk bersama-sama memberikan bantuan kemanusiaan.

“Beberapa waktu lalu, Majelis Rakyat Papua mengirimkan surat kepada kami untuk meminta bantuan kapal guna mengangkut barang-barang sembako ke wilayah yang terdampak banjir bandang dan hari ini barang-barang tersebut disalurkan ke korban banjir bandang di distrik Rafenirara,” ujar Heston.

Selain itu, Distrik Navigasi Jayapura juga memberikan bantuan speed boat untuk dioperasikan di danau Sentani mengingat air di danau masih tinggi sehingga dibutuhkan speed boat untuk mobilisasi bantuan.

Lebih lanjut menurut Heston, Distrik Navigasi Jayapura membuka posko bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang Sentani dan menerima sumbangan dari masyarakat untuk selanjutnya akan diangkut dengan kapal Kenavigasian.

Selain membuka Posko Bantuan Kemanusiaan di Distrik Navigasi Jayapura, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura juga membuka posko bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang Sentani, Jayapura.

Dengan demikian, hal ini juga sebagai bentuk kepedulian Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut dan wujud hadirnya Pemerintah di tengah masyarakat. “Semoga bantuan yang disalurkan bisa bermanfaat dan dapat meringankan beban para korban bencana banjir bandang yang melanda Sentani,” ucap Heston.

Praktisi Hukum: Jaksa Agung, Eksekusi Mati Bandar Narkoba!

0
Gedung Kejaksaan Agung (lamhot/detikcom)

Jakarta – Berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa adalah lembaga yang diberi otoritas untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan, termasuk hukuman mati. Pada kenyatannya, banyak terpidana mati yang belum dieksekusi mati.

Alih-alih tobat, para terpidana mati itu malah menjadi-jadi dengan mengontrol peredaran sabu. “Kami menyesalkan Jaksa Agung tidak berani eksekusi mati bandar narkoba,” kata praktisi hukum Boyamin Saiman kepada detikcom, Jumat (22/3/2019).

Boyamin merupakan pengacara Antasari Azhar dan Suud Rusli di Mahkamah Konstitusi (MK). Antasari mempersoalkan PK pidana hanya satu kali, dan Suud Rusli mempersoalkan batas waktu permohonan grasi. MK memutuskan PK boleh berkali-kali sepanjang ada novum baru, dan grasi boleh diajukan kapan pun.

Menurut Boyamin, putusan MK harus dipahami dengan tepat dan tidak boleh dibelok-belokkan.

“Saya menyesalkan sikap Jaksa Agung yang tidak eksekusi mati bandar narkoba dengan alasan Narapidana mati selalu menggunakan upaya PK dan Grasi untuk menghindari eksekusi mati. Alasan ini jelas mengada ada dan tidak berdasar hukum,” ujar Boyamin.

Jaksa Agung selalu beralasan tidak melaksanakan eksekusi mati dengan alasan narapidana mati selalu menggunakan celah PK yang boleh berkali kali dan Grasi boleh diajukan kapa npun tidak dibatasi waktu. 

“Sikap ini jelas salah dan pengecut,” cetus Boyamin.

Menurut MK, PK bisa diajukan berkali-kali namun pengajuan PK tidak menghalangi eksekusi. Sehingga meskipun narapidana mati narkoba mengajukan PK tetap bisa dilakukan eksekusi.

“Apalagi bandar tersebut telah divonis mati namun masih mengulangi perbuatannya,” kata Boyamin menegaskan.

Mengenai Grasi yang dapat diajukan kapan pun juga tidak menghalangi eksekusi. UU Grasi menyatakan pengurusan Grasi dibatasi waktu maksimal selama 20 hari ditambah 30 hari ditambah 3 bulan, sama dengan 4 bulan 20 hari. Yaiti pengurusan Pengadilan Negeri (PN) 20 hari, pengurusan Mahkamah Agung (MA) 30 hari dan pengurusan presiden 3 bulan .

Untuk dapat melakukan eksekusi mati terkait Grasi, Jaksa Agung menerbitkan Surat Keputusan daftar narapidana mati yang akan dieksekusi dan diberikan kesempatan untuk mengurus grasi dengan batas waktu 1 bulan dan jika tidak mengajukan Grasi maka langsung dapat dilakukan eksekusi. 

Jika narapidana mengajukan Grasi maka ditunggu batas waktu 4 bulan 20 hari untuk mendapat keputusan Grasinya ditolak atau dikabulkan Presiden. Jika ditolak maka langsung dapat dieksekusi mati.

“Jaksa Agung harus paham bahaya narkoba tanpa harus menunggu keluarganya menjadi korban narkoba meskipun. Saya berharap tidak ada keluarga Jaksa Agung yang jadi korban Narkoba,” kata Boyamin berharap.

Boyamin tidak mau langkahnya ke MK yang membuahkan hasil, malah dibelok-belokkan.

“Saya mengajukan uji materi ke MK adalah dalam rangka membela hak2 narapidana atas kasus yang diduga bernuansa rekayasa (Antasari Azhar) ataupun kasus pelaku di bawah tekanan atasan ( Suud Rusli ). Sehingga tidak semestinya Jaksa Agung tidak menggunakan alasan ini untuk menutupi atas ketidak beranian melakukan eksekusi mati bandar narkoba yang nyata-nyata berulah dengan tetap berbisnis narkoba dari dalam penjara,” pungkas Boyamin. 

Sebagaiaman diketahui, kasus terakhir yang mencuat adalah kasus Efandi Salam Ginting. Terpidana mati itu kembali mengimpor sabu dari Malaysia lewat jejaringnya. 

Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Atrial mengatakan telah mengamankan tujuh orang tersangka. Masing-masing berperan sebagai kurir Efendi. Selain itu, juga menyita dua unit sepeda motor, 11 unit handphone, uang tunai Rp 2 juta, Rp 135 ribu, dua tas jinjing, dan satu unit sampan.

“Tersangka dijanjikan upah Rp 59 juta, jika narkoba tersebut sampai ke tempat tujuan,” kata Atrial.

(asp/rvk)


Hakim Tolak Eksepsi Bahar Smith

0
MI/Bayu Anggoro

Media Indonesia

MAJELIS hakim menolak eksepsi yang diajukan Bahar Smith, terdakwa kasus pengeroyokan terhadap dua korban yang masih berusia anak. Penolakan ini tertuang dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung dengan agenda putusan sela atas nota keberatan tersebut, Kamis (21/3).

Setelah membacakan beberapa pertimbangan atas eksepsi terdakwa, Hakim Ketua Edison Muhammad menyatakan penolakannya atas sejumlah keberatan terdakwa seperti menyangkut pelimpahan pengadilan dari PN Bogor ke PN Bandung, surat dakwaan yang dianggap tidak jelas, serta perubahan surat dakwaan yang dinilai terlambat. Sebagai contoh, hakim menjelaskan dasar penolakan atas keberatan terdakwa terkait pelimpahan pengadilan dari PN Bogor ke PN Bandung.

Menurut Edison, pelimpahan itu sesuai aturan dan diperkuat sejumlah kondisi demi lancarnya persidangan. Menurut hakim, terdakwa merupakan guru di Pondok Pesantren Tajul Awaliyin Bogor sehingga memiliki ikatan yang kuat dengan santrinya.

“Jika dilakukan di Bogor, khawatir akan ada intervensi yang bisa mengganggu jalannya persidangan,” kata hakim Edison.

Atas penolakan ini, kuasa hukum terdakwa mengajukan banding karena menilai putusan sela ini janggal. Salah seorang kuasa hukum Bahar bin Smith, Guntur Fatahillah, memastikan pihaknya akan banding atas putusan sela ini.

“Kami mempertanyakan independensi majelis hakim. Banyak yang janggal. Apa kekhawatirannya (pengalihan lokasi sidang)? Kalau soal keamanan, kita serahkan saja ke aparat keamanan. Untuk apa ada petugas keamanan,” ucap Guntur.

Selain itu, Guntur menilai kekhawatiran hakim soal intervensi dari para santri ini sangat berlebihan.

“Terlalu mengada-ada. Malah justru dipindahin ini jadi biaya mahal,” imbuhnya.

Sandiaga Awali Kampanye Rapat Umum di Jawa Tengah

0
Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, di PIK, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (20/3/2019). (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sandiaga Awali Kampanye Rapat Umum di Jawa Tengah", https://nasional.kompas.com/read/2019/03/21/13453591/sandiaga-awali-kampanye-rapat-umum-di-jawa-tengah. Penulis : Christoforus Ristianto Editor : Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengungkapkan, akan memulai kampanye rapat umum di Jawa Tengah. Dia menyebutkan sudah memilih beberapa titik di Jateng yang antusiasme masyarakatnya tinggi.

“Kampanye terbuka sudah mulai tahap akhir. Saya akan mulai di Jateng dan mudah-mudahan dilancarkan persiapanya,” ujar Sandiaga di sela-sela kunjunganya di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (21/3/2019).

Sandiaga menjelaskan, masyarakat yang ada di beberapa lokasi di Jateng memiliki antusiasme yang tinggi terhadap dirinya dan capres Prabowo Subianto. Ia mengklaim tidak ada daerah yang merespons negatif kala dirinya berkampanye. Baca juga: Sandiaga Sebut Total Investasi OK OCE Capai Rp 359 Miliar

“Kita mendapatkan sambutan positif dari semua daerah, termasuk di daerah yang menolak kami, tapi saya salami. Mereka malah minta foto juga, jadi buat saya rakyat Indonesia gembira menyambut Pilpres 2019,” ungkapnya kemudian.

Ketika ditanya persiapan mengenai kampanye rapat umum, Sandiaga menyebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) saat ini sedang merencanakan ada berapa titik lokasi yang akan dikunjungi, kemungkinan di atas 50.000 titik.

“Lagi didiskusikan, ada beberapa titik yang tipe A di atas 50 ribu yang saya akan kunjungi bersama Pak Prabowo,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pengundian zonasi kampanye untuk rapat umum peserta Pemilu 2019. Pengundian dilakukan pada Rabu (6/3/2019) di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada dua zonasi yang dibagi KPU, yaitu zonasi A dan B. Bola undian diambil secara serentak oleh perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan BPN Prabowo-Sandiaga Uno.

Hasilnya, Jokowi-Ma’ruf mendapat bola B. Sedangkan, tim Prabowo-Sandiaga mendapat bola A.

Artinya, pasangan capres cawapres Jokowi-Ma’ruf akan memulai kampanye rapat umum per 24 Maret di wilayah B, sementara pasangan Prabowo-Sandiaga memulai kampanye di wilayah A

Mereka akan bertukar zonasi setiap dua hari sekali. Aturan ini adalah hasil revisi dari kesepakatan awal yang menyatakan pertukaran zonasi dilakukan setiap tiga hari sekali.

PBNU Percayakan Pelaporan Said Aqil pada Kepolisian

0
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj saat membuka NU Expo 2019 di Banjar Jawa Barat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyerahkan kasus pelaporan ketua umumnya, Saiq Aqil Siradj pada aparat kepolisian. PBNU meyakini kepolisian adalah lembaga yang sudah kredibel.

“Mari kita percayakan kepada kepolisian RI. Apakah terdapat dua alat bukti yang sah agar laporan tersebut dapat ditindak-lanjuti atau tidak, kita lihat nanti,” kata Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/3).

Menanggapi pelaporan Said Aqil, Robikin belum mengetahui pasti ihwal apakah meteri laporan polisi masuk ranah kepemiluan atau jurnalistik. Dalam negara hukum, dia mengatakan, seluruh tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ihwal  apakah sebagai warga negara atau penyelenggara negara.

Robikin mengatakan, adanya radikalisme yang ditandai sikap intoleran banyak dirilis oleh berbagai hasil survei. Bahkan, menurut dia, publik mengetahui secara gamblang ihwal adanya kampanye khilafah yang cukup marak, sebelum pencabutan badan hukum HTI.

“Kampanye khilafah itu bahkan masih dijumpai dalam tahun politik sekarang ini, di media sosial,” ujar dia.

Karena itu, Robikin mengatakan, menjaga keutuhan NKRI, baik secara teritorial, sumber daya alam, dan budaya merupakan kewajiban segenap komponen bangsa. Dia menegaskan khilafah yang hendak menghapus sekat-sekat bangsa dan negara adalah ancaman nyata terhadap keutuhan NKRI.

Bagi NU, kata Robikin, agama dan negara tidak perlu dipertentangkan. Sebab, menurut dia, keduanya bisa saling mengisi dan harmonis. Selama ini, dia mengatakan, NU mengharmoniskan negara dan agama dengan jargon hubbul wathan minal iman atau nasionalisme adalah bagian dari agama.

“Kiai Said Aqil, NU, dan kita semua layak terus mengkampanyekannya. Agar cita-cita didirikannya Indonesia dapat kita wujudkan bersama,” kata Robikin.

Sebelumnya kelompok Aliansi Anak Bangsa melaporkan Kiai Said Aqil ke Bareskrim Polri dengan dugaan ujaran kebencian. Laporan tersebut diterima kepolisian dengan nomor LP/B/03909/III/2019 pada Senin (18/3).

Beberapa orang tewas setelah penembakan di 2 masjid di Selandia Baru

0

BBC News

Ada “beberapa orang tewas” setelah penembakan yang terjadi di dua masjid di kota Christchurch, kata polisi Selandia Baru.

Dalam kejadian ini ada 3 pria dan 1 wanita ditahan, kata komisioner polisi Mike Bush dalam konferensi persnya.

Saksi mata mengatakan kepada media setempat bahwa mereka lari menyelamatkan diri, dan melihat beberapa orang berlumuran darah di tanah di luar masjid Al Noor.

Pihak berwenang menyarankan agar semua masjid untuk ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut, termasuk semua sekolah di Christchurch agar dikunci.

Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan kejadian ini detilnya belum jelas, “tapi saya dapat memberitahukan Anda sekarang – ini akan menjadi salah satu hari paling gelap di Selandia Baru”.

Mohan Ibrahim, yang berada di area masjid Al Noor, mengatakan kepada Selandia Baru Herald: “Awalnya kami mengira itu adalah sengatan listrik, tetapi kemudian semua orang mulai berlarian.

“Aku masih punya teman di dalam.

“Aku sudah menelepon teman-temanku tetapi ada banyak yang belum kudengar. Aku takut akan keselamatan teman-temanku.”

Belum diketahui ada berapa penembak di sana, tetapi Herald melaporkan bahwa seorang pria bersenjata diyakini adalah seorang Australia yang telah menulis sebuah manifesto yang menguraikan maksudnya. Di dalamnya, ia mendukung ideologi sayap kanan dan ideologi anti-imigran.

Rekaman yang tidak diverifikasi yang konon diambil oleh penembak telah muncul, menunjukkan ia merekam ketika ia menembak korban. Polisi meminta masyarakat untuk tidak membagikan video yang “sangat menyedihkan” secara online.

Saksi mata di masjid Al Noor, yang terletak di Christchurch tengah di sepanjang Deans Avenue, melaporkan bahwa ia melihat orang berdarah di tanah di luar gedung.

Seorang korban yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada TV Selandia Baru bahwa dia melihat seorang pria bersenjata menembak seorang pria langsung di dada. Dia memperkirakan bahwa penembakan itu berlangsung selama 20 menit dan bahwa hingga 60 orang mungkin telah terluka.

Pria bersenjata itu dilaporkan menargetkan ruang sholat pria di masjid, kemudian pindah ke kamar wanita.

“Apa yang saya lakukan pada dasarnya hanya menunggu dan berdoa, Tuhan, biarkan orang ini kehabisan peluru,” kata saksi.

“Dia datang ke sisi ini, dia menembak sisi ini, dia pergi ke ruangan lain dan pergi ke bagian wanita dan menembak mereka. Aku baru saja mendengar salah satu wanita telah meninggal.”

Seorang pria Palestina yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa dia melihat seorang pria menembak kepalanya, dan mendengar suara tembakan cepat.

“Saya mendengar tiga tembakan cepat, kemudian setelah sekitar 10 detik mulai lagi – itu pasti otomatis, tidak ada yang bisa menarik pelatuk secepat itu.

“Lalu orang-orang mulai berlarian keluar. Beberapa di antaranya berlumuran darah.”

“Polisi menyarankan agar masyarakat di seluruh Christchurch tidak berada di jalanan dan tetap berada di dalam ruangan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.”