Positive SSL
Home Blog

Corona Hantam Ekonomi RI, Distributor Nike Rumahkan 2.226 Karyawan

0
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna

Senin, 01 Jun 2020 15:05 WIB

Sylke Febrina Laucereno – detikFinance

Jakarta – Salah satu peritel fashion di Indonesia PT Mega Perintis Tbk (ZONE) membeberkan dampak pandemi Corona (Covid-19) terhadap bisnis perusahaan dan nasib karyawan.

Dikutip dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) penjelasan ini disampaikan sebagai respons atas Surat BEI (Bursa Efek Indonesia) no. S-02842/BEI.PPU/5-2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Permintaan Penjelasan terkait Dampak Pandemik Covid-19.

Mega Perintis merupakan salah satu distributor produk beken dunia, Nike, di Indonesia melalui anak perusahaan Mitrelindo Global. Dikutip dari situs resmi perusahaan megaperintis.co.id, Mitrelindo Global, melakukan bisnis ritel untuk merek internasional seperti Nike.

Dalam jawabannya kepada BEI, pihak perseroan menjelaskan COVID 19 berdampak pada kinerja perusahaan, dan terpaksa melakukan pembatasan atau penghentian sementara.

Dalam surat kepada BEI yang ditandatangani Direktur Luki Rusli, emiten berkode ZONE itu mengaku terganggu oleh COVID-19, dan berdampak pada penghentian operasional sebagian. Penghentian operasional ditetapkan selama 3 bulan.

“Adanya Pandemic COVID PSBB mengakibatkan outlet offline penjualan kami di pusat pembelanjaan di tutup begitu juga outlet penjualan yang ada di dept store .Bila ada sebagian yang buka namun dengan kebijakan social distancing dan pandemi ini masyarakat waspada untuk tidak jalan-jalan ke pusat pembelanjaan sehingga sepi pengunjung. Atas hal tersebut otomatis anak usaha perseroan di bidang garment otomatis tidak bisa memproduksi karena kurangnya penjualan,” demikian pernyataan tertulis ZONE yang dikutip dari situs resmi BEI, Senin (1/6/2020).

Menurut data ZONE yang disampaikan kepada BEI, jumlah karyawan tetap maupun tidak sebanyak per Desember 2019 sebanyak 3.283 orang. Sementara saat ini jumlah karyawan tetap dan tidak tetap sebanyak 1.005 orang.

Sedangkan jumlah karyawan yang dirumahkan mencapai lebih dari 2.000 orang.

“(Per 31 Desember 2019) Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap) 3.283. Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap saat ini) 1.005,” bunyi pernyataan pihak ZONE kepada BEI.

“(Jumlah karyawan dirumahkan: Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini) 2.226. (Jumlah karyawan yang terdampak dengan status lainnya contoh: pemotongan gaji 50%, dll) 284,” lanjut pihak ZONE.

Sedangkan perkiraan penurunan total pendapatan (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 (dapat menggunakan proforma) dibandingkan periode yang sama tahun lalu diprediksi sebesar 25%.

Untuk laba bersih, pada periode tersebut diprediksi jatuh 75%. “Kami mengupayakan maksimal revenue perusahaan dengan memperkuat online dan juga mengalihkan produksi masker non medis sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini untuk mempertahankan cash flow Perusahaan, melakukan efisiensi di segala bidang,” kata pihak ZONE.

127 Anak dan Balita di Surabaya Terpapar COVID-19

0
Febria Rachmanita ((Foto file: Esti Widiyana/detikcom)

Esti Widiyana – detikNews

Senin, 01 Jun 2020 17:49 WIB

Surabaya – Saat masa pandemi virus Corona penyakit bisa menyerang siapa saja tanpa pandang usia, termasuk balita dan anak-anak. Di Surabaya sudah ada lebih dari 100 anak terpapar Corona.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Febria Rachmanita. Dia mengatakan, setidaknya kasus pada anak terjadi pada usia 0 hingga 14 tahun.

“Usia 0-4 tahun ada 36 kasus, 5-14 tahun ada 91 kasus. Data sementara total ada 127 kasus (anak yang terpapar Corona),” kata Feny sapaan akrabnya di Balai Kota Surabaya, Senin (1/6/2020).

Feny mengatakan, 127 anak yang terpapar virus Corona ini ada yang dirawat di rumah, rumah sakit dan Asrama Haji. Namun yang ada di rumah sakit jumlahnya tidak banyak.

Sedangkan untuk penanganannya, ditangani oleh dokter spesialis anak. Jika dirawat di rumah sakit akan dipisahkan ruangannya dari pasien dewasa.

“Kalau anak-anak ditangani oleh dokter spesialis anak. Dirawat di ruang anak,” ujarnya.

Sedangkan jika melajukan isolasi mandiri di rumah akan dipantau oleh puskesmas setempat. Tapi tetap berdasarkan dari konsultasi dokter spesialis anak.

“Jadi, tetap terapi diberikan. Mereka nggak mungkin lepas dari orang tuanya, orang tuanya pasti yang ikut merawat,” jelasnya.

Penyebab tertularnya anak, Feny mengatakan bisa terpapar oleh orang tuanya. Jika di Surabaya kebanyakan terpapar oleh orang tua.

Dia menjelaskan, jika orang tua positif Corona tetap harus menerapkan protokol kesehatan saat isolasi di rumah. Setiap akan memegang anak atau bayinya harus cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu.

“Sebelum dia pegang bayi atau anak harus pakai hand sanitizer kalau dua positif anak negatif. Setiap memegang bayi harus cuci tangan, pakai hand sanitizer,” urainya.

“Kalau anak positif, ibu negatif, orang tua harus pertahankan imun. Ibunya imunnya harus kuat,” pungkasnya.

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Bersama Menantunya

0
Mantan Sekretaris MA, Nurhadi. (Foto: Ari Saputra)

Tim detikcom – detikNews

Selasa, 02 Jun 2020 06:55 WIB

Jakarta – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi ditangkap KPK di wilayah Jakarta Selatan kemarin malam. Nurhadi ditangkap bersama Rezky Herbiyono yang diketahui adalah menantunya.

“Apresiasi dan penghargaan kepada rekan-rekan penyidik dan unit terkait lainnya yang terus bekerja,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango seperti dilansir Antara, Selasa (2/6/2020).

Namun demikian, Nawawi tidak mengungkapkan secara rinci penangkapan Nurhadi. Barang bukti yang diamankan dalam penangkapan juga tidak diungkap oleh Nawawi.

“Selebihnya akan diumumkan besok (hari ini),” ujar Nawawi.

KPK diketahui telah menetapkan Nurhadi bersama Rezky Herbiyono (RHE) dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka pada 16 Desember 2019. Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Penerimaan tersebut terkait pertama, perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) pada 2010.

Studi: 1 Dari 10 Pasien Corona dengan Diabetes Meninggal Dunia

0
Studi sebut satu dari sepuluh pasien Corona dengan diabetes meninggal dunia. (Foto: Xiong Qi/Xinhua via AP)

Selasa, 02 Jun 2020 07:33 WIB

Ayunda Septiani – detikHealth

Jakarta – Satu dari 10 pasien virus Corona dengan diabetes meninggal dalam tujuh hari pertama. Sedangkan satu dari lima pasien membutuhkan ventilator untuk bernapas. Hal ini diungkapkan dalam sebuah penelitian dari Prancis.

Menurut para ahli kesehatan, diabetes adalah salah satu kondisi kesehatan mendasar yang menempatkan orang pada peningkatan risiko gejala COVID-19 yang lebih parah.

“Sudah diketahui bahwa diabetes bisa meningkatkan risiko infeksi, terutama untuk influenza dan pneumonia,” tulis para peneliti.

Dikutip dari CNN, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal Diabetologia ini telah mengamati lebih dari 1.300 pasien virus Corona di 53 rumah sakit di Prancis antara 10 Maret dan 31 Maret. Sebanyak 89 persen pasien menderita diabetes tipe 2, 3 persen menderita diabetes tipe 1, dan sisanya memiliki penyakit lain. Mayoritas pasien adalah laki-laki dan usia rata-rata semua pasien dalam penelitian ini adalah 70 tahun.

Pada hari ketujuh penelitian, 29 persen dari pasien menggunakan ventilator atau meninggal. Para peneliti mengatakan 1 dari 5 pasien menggunakan ventilator dan 1 dari 10 telah meninggal, sementara 18 persen berhasil sembuh.

Dari studi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pasien dengan komplikasi diabetes mungkin meninggal dalam waktu seminggu. Mereka juga menemukan bahwa pasien 75 tahun atau lebih tua, berisiko 14 kali lebih mungkin meninggal daripada pasien di bawah 55 tahun, dan pasien berusia 65 hingga 74 tahun tiga kali lebih mungkin meninggal daripada mereka yang berusia di bawah 55 tahun.

Peneliti mengatakan mereka yang menderita sleep apnea dan sesak napas menghadapi tiga kali lipat risiko kematian pada hari ke tujuh. Pasien obesitas dengan diabetes juga lebih mungkin meninggal.

Surabaya Jadi Zona Hitam COVID-19

0
Surabaya zona hitam COVID-19 (Foto: Tangkapan layar)

Hilda Meilisa – detikNews

Selasa, 02 Jun 2020 22:20 WIB

Jakarta – Jumlah pasien positif COVID-19 di Surabaya hari ini bertambah 115 pasien. Kini, total pasien positif di Kota Pahlawan mencapai 2.748 orang. Bahkan, dalam peta persebaran Corona di Jatim, wilayah Surabaya tak terlihat sebagai zona merah lagi, namun warnanya sudah menghitam (zona hitam).

Sementara untuk pasien sembuh dan meninggal terbanyak tercatat ada di Surabaya. Dari data yang dihimpun, ada total 300 pasien COVID-19 yang sembuh dan 253 pasien asal Surabaya yang meninggal.

“Hari ini ada tambahan kasus baru cukup banyak. Kasus positif 194 yang baru. Kita lihat penambahan kasus terbanyak Surabaya (115 kasus),” kata Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Jatim dr Joni Wahyuadi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/6/2020).

Joni mengatakan hampir seluruh kabupaten dan kota di Jatim telah menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Namun, ada yang warna merahnya masih cerah karena kasusnya sedikit hingga ada yang berwarna merah pekat akibat kasusnya terlampau banyak.

“Kalau kita lihat, semua masih merah kabupaten. Ada yang merahnya merah cereng (pekat), ada yang merahnya merah menyala,” imbuh Joni.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menampik jika peta Surabaya berwarna hitam atau telah menjadi zona hitam. Khofifah mengatakan peta tersebut berwarna merah tua karena tercatat ada lebih dari 2.000 kasus.

“Kemudian ada yang tanya, itu (di peta) kok ada yang hitam. Itu bukan hitam tapi merah tua. Seperti Sidoarjo yang angka kasusnya 500 sekian merah sekali, kalau angkanya dua ribu sekian (seperti di Surabaya) merah tua,” pungkas Khofifah.

Ruslan Buton Melawan Lewat Praperadilan

0
Foto: Ruslan Buton saat dijemput polisi (dok.istimewa)

Tim detikcom – detikNews

Rabu, 03 Jun 2020 07:10 WIB

Jakarta – Pecatan TNI Ruslan Buton mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya dalam kasus surat terbuka minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur. Penetapan tersangka Ruslan Buton dinilai tidak sah.

“Sudah kita ajukan tadi praperadilan ke PN Jakarta Selatan dengan Nomor 62, tadi diajukan. Praperadilan terhadap penetapan tersangka,” kata Tonin Tachta Singarimbun selaku salah satu kuasa hukum Ruslan Buton dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).

Tonin menjelaskan penetapan tersangka Ruslan sangat prematur. Sebab, Ruslan sendiri baru dilaporkan pada 22 Mei 2020 dan pada 26 Mei sudah jadi tersangka.

“Jadi tidak sahnya begini, dia dilaporkan tanggal 22 Mei, tanggal 26 sudah jadi tersangka. Tanggal 22 (Mei), tanggal 23 Hari Sabtu, 24 (Minggu) Lebaran pertama, 25 (Mei) Lebaran kedua, 26 (Mei) tersangka, tercepat jadinya,” katanya.

Dua hari setelah penetapan tersangka, tepatnya pada 28 Mei, Ruslan kemudian ditangkap. Menurutnya, seharusnya polisi memeriksa Ruslan terlebih dahulu sebelum menetapkannya sebagai tersangka.

“Ini kan orang jadi tersangka mestinya di-BAP dulu, baru boleh, apalagi ini laporan bukan operasi polisi. Kalau operasi polisi lain. Kalau ini kan berdasarkan laporan, orang dia merasa mungkin merasa terhasut dengan perkataan Ruslan kan,” tuturnya.

“Jadi nggak boleh (langsung ditetapkan tersangka), harusnya dia dipanggil dulu dikirim surat panggilan, nggak boleh langsung tersangka, meskipun diduga keras,” sambungnya.

Tonin juga mempertanyakan alat bukti penetapan tersangka kliennya itu. Ia berharap pengadilan akan mengabulkan permohonannya itu.

“Secara formil itu sudah ompong penetapan tersangkanya. Seorang tersangka itu ‘kan harus diperiksa dulu, ‘kan ini delik aduan, ada dua alat bukti. Punya gak dia alat buktinya? Jadi harusnya dikabulkan, nggak ada cerita boleh menangkap orang tetapi tersangka belum dipanggil,” tandasnya.

Menjawab hal itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mempersilakan Ruslan Buton untuk mengajukan praperadilan.

“Praperadilan itu hak daripada tersangka apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian proses penyidikan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan kepada detikcom, Selasa (2/6/2020).

Argo mengatakan proses penyidikan polisi terhadap Ruslan Buton akan diuji dalam praperadilan itu.

“Nanti hakim (praperadilan) yang akan memutus,” imbuh Argo.

Seperti diketahui, Ruslan Buton ditangkap di kediamannya di Desa Wabula I, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, pada Kamis (28/5). Ruslan ditangkap oleh tim yang dipimpin oleh Dirkrimum Polda Sultra Kombes Aris Alfatar dan Tim Densus 88 Mabes Polri.

Ruslan Buton ditangkap di kediamannya di Desa Wabula I, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, pada Kamis (28/5). Ruslan dijerat Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana 6 tahun dan/atau Pasal 207 KUHP.

6 Tersangka Kasus Jiwasraya Hadapi Sidang Dakwaan Hari Ini

0
Asuransi Jiwasraya (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)

Tim detikcom – detikNews

Rabu, 03 Jun 2020 07:01 WIB

Jakarta – Sebanyak enam tersangka kasus korupsi Jiwasraya akan menghadapi sidang perdana hari ini. Sidang diagendakan mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Berdasarkan keterangan pers dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang diterima detikcom, enam tersangka yang akan segera disidangkan adalah Benny Tjokrosaputro untuk berkas kasus tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Heru Hidayat (TPK dan TPPU), Hary Prasetyo (TPK), Hendrisman Rahim (TPK), Syahmirwan (TPK), serta Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto (TPK).

Jaksa penuntut umum, Bima Suprayoga membenarkan agenda persidangan itu. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (3/6/2020), sekitar pukul 10.00 WIB.

“Benar, hari ini mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum,” kata jaksa Bima.

“Dakwaan mohon didengar dan dilihat,” imbuhnya.

Untuk mekanisme sidang, Bima mengatakan keenam terdakwa akan hadir dalam persidangan. Dia mengaku belum tahu apakah nanti pembacaan dakwaan dilakukan secara bersamaan atau terpisah.

“Kita jalankan penetapan hakim untuk (terdakwa) dihadirkan,” ujar Bima.

Dalam kasus Jiwasraya, Kejagung telah menetapkan enam tersangka, yaitu Benny Tjokro, Komisaris PT Hanson International Tbk; Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram); Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero); Hary Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero); Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero); serta terakhir Direktur PT Maxima Integra bernama Joko Hartono Tirto.

Mereka diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PTUN Vonis Jokowi dan Menkominfo Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua

0
Foto: Ilustrasi palu hakim (Ari Saputra/detikcom)

Andi Saputra – detikNews

Rabu, 03 Jun 2020 14:19 WIB

Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menkominfo melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019. Kebijakan itu dilakukan saat terjadi demonstrasi di Papua beberapa waktu lalu.

“Mengabulkan gugatan para penggugat. Menyatakan perbuatan tergugat I dan II, adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dan atau badan pemerintahan,” ujar majelis hakim sebagaimana dilihat di Youtube akun SAFEnet Voices, Rabu (3/6/2020).

Tergugat I dalam perkara ini adalah Presiden sedangkan tergugar II adalah Menkominfo. Menkominfo pada Agustus 2019 Rudiantara. Lalu pada Oktober 2019, posisi Menkominfo diisi oleh Jhonny G Plate.

Majelis menilai perlambatan akses internet itu dilakukan dalam kondisi negara belum dinyatakan bahaya. Selain itu, perlambatan akses internet itu juga membuat aktivitas warga lain banyak yang terganggu.

“Menghukum para tergugat membayar biaya perkara Rp 457 ribu,” ujar majelis.

Gugatan pemutusan akses internet di Papua saat kerusuhan Agustus-September 2019 itu dilayangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam. Mereka menggugat langkah pemerintah Presiden Joko Widodo yang memutus atau melambatkan akses internet.

Tindakan pemerintah yang digugat yaitu pada 19-20 Agustus 2019, dilanjutkan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan perpanjangan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019.

AJI dan SAFEnet mengajukan tuntutan bahwa Jokowi dan Menkominfo bersalah karena tidak mematuhi hukum dan melanggar asas pemerintahan yang baik. Tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Redaksi telah meminta tanggapan Istana mengenai vonis PTUN ini. Namun hingga berita ini diturunkan, Istana belum merespons.

Ekonomi Merana, Negara Berpotensi Rugi Rp 320 T Gegara Corona

0
Foto: Dampak Corona ke Ekonomi (Tim Infografis Fuad Hasim)

Rabu, 03 Jun 2020 05:30 WIB

Hendra Kusuma – detikFinance

Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan angka kerugian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai Rp 320 triliun selama kuartal I-2020. Hal itu dikarenakan ekonomi nasional merosot sekitar 2,03%.

Kepala Pusat Kebijakan Makro BKF, Hidayat Amir mengatakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97% pada kuartal I-2020. Angka itu lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang di kisaran 5%.

“Bisa dilihat dari growth, kalau baseline kuartal lalu atau tahun lalu kita tumbuh 5% itu situasi normal. Selama kuartal I tumbuh hanya 2,97%, jadi ada lost potential growth dari 5% ke 2,97%, ada sekitar 2,03% atau 2%,” kata Hidayat dalam video conference, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Menurut Hidayat, potensi kerugian ekonomi itu bisa dikuantitatifkan menjadi sebuah angka dengan mengkalikannya kemerosotan ekonomi kuartal I-2020 dengan produk domestik bruto (PDB). Jika dihitung, maka total potensi kerugian negara akibat COVID-19 sekitar Rp 320 triliun.

“Kalau dikuantitatifkan tinggal kali PDB saat ini sekitar Rp 15.800 triliun dikalikan 2%,” ujarnya.

Kendati demikian, Hidayat mengungkapkan pihak BKF Kementerian Keuangan tengah mendata sektor ekonomi mana saja yang mengalami pertumbuhan dan penurunan. Tujuannya, untuk bisa menetapkan skenario pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya.

“Kami memang sekarang mencoba menggunakan pendekatan baru untuk tracking ekonomi, aktivitas apa saja yang drop atau turun maupun yang bertambah,” jelasnya.

“Jadi kami menggunakan berbagai indikator yang tidak konvensional, kita coba tracking dari aktivitas penerbangan, konsumsi listrik, jadi kalau google ada google mobility, men-capture penurunan aktivitas ekonomi seperti apa,” tambahnya.

Kabar Gembira! Bansos Hingga BLT Desa Dilanjut Sampai Desember

0
Foto: Deny Prastyo Utomo

Rabu, 03 Jun 2020 13:48 WIB

Hendra Kusuma – detikFinance

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai program jaring pengaman sosial selama pandemi Corona diperpanjang hingga Desember 2020.

Keputusan tersebut masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang menelan anggaran sekitar Rp 677,2 triliun. Anggaran PEN ini dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dukungan kepada UMKM Rp 123,46 triliun, insentif dunia usaha Rp 120,61 triliun, dukungan pembiayaan korporasi termasuk PMN untuk BUMN sekitar Rp 44,57 triliun, dan terakhir untuk dukungan sektoral maupun kementerian/lembaga (K/L) Rp 97,11 triliun.

“Untuk perlindungan sosial yang menyangkut PKH, bansos Jabodetabek, bansos non Jabodetabek, kartu pra kerja, diskon listrik diperpanjang menjadi 6 bulan, dan BLT dana desa sampai September,” kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Sri Mulyani bilang, perpanjangan pemberian bansos untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah merosotnya perekonomian nasional karena COVID-19. Selama Corona, banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia menjelaskan perpanjangan pemberian bansos hingga Desember berlaku pada program, bansos sembako di Jabodetabek, bansos tunai di non Jabodetabek. Dalam masa perpanjangan, manfaat yang diterima masyarakat turun menjadi Rp 300.000 per kepala keluarga (KK) khusus periode Juli-Desember.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku para masyarakat yang menerima bantuan pemerintah selama Corona adalah petani, peternak, pekebun sebanyak 18,4 juta orang. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta yang jumlahnya 4,2 juta orang, pekerja bangunan 3,4 juta orang, buruh pabrik sekitar 3,3 juta orang, sopir dan pekerja sektor komunikasi sekitar 1,3 juta orang, serta nelayan hampir 900 ribu orang.

“Ini sudah menyangkut 40% dari masyarakat. Itu dukungan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak menurun akibat COVID dan merosotnya kegiatan ekonomi masyarakat di level akar rumput,” ungkapnya.

Berikut rincian perpanjangan program perlindungan sosial hingga Desember 2020:

1. Bansos Tunai Non-Jabodetabek
Anggarannya menjadi Rp 32,4 triliun ditujukan kepada 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Periode penyaluran mulai April-Desember, di mana manfaat tiga bulan pertama sebesar Rp 600.000, lalu tiga bulan berikutnya Juli-Desember turun menjadi Rp 300.000 per KPM.

2. Bansos Sembako Jabodetabek
Anggarannya menjadi Rp 6,8 triliun ditujukan untuk 1,3 juta KPM di DKI Jakarta, dan 600 ribu KPM di Bodetabek. Besaran manfaat yang diterima pun sama, tiga bulan pertama April-Juni sebesar Rp 600.000, sementara Juli-Desember sebesar Rp 300.000 per KPM.

3. BLT Dana Desa
Anggarannya menjadi Rp 31,8 triliun ditujukan kepada 11 juta KPM. Masyarakat yang menerima ini di luar dari data penerima PKH, kartu sembako, bansos sembako, bansos tunai, dan kartu pra kerja. Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberian Sampai September. Manfaat yang diberikan mulai dari April-Juni sebesar Rp 600.000 per KPM, sementara sisanya sebesar Rp 300.000 per KPM.

4. Subsidi listrik
Anggarannya menjadi Rp 61,69 triliun, ditujukan kepada 24 juta pelanggan rumah tangga kapasitas 450 VA dan 7,2 juta pelanggan rumah tangga tidak mampu dengan kapasitas 900 VA. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang subsidi dari April-September 2020. Adapun subsidi yang dimaksud adalah bagi pelanggan 450 VA gratis, sementara pelanggan 900 VA diskon 50%.

5. PKH
Anggarannya menjadi Rp 37,4 triliun, pencairannya dilakukan setiap bulan selama 12 bulan kepada 10 juta KPM.

6. Kartu Sembako
Anggarannya menjadi Rp 43,6 triliun, pencairannya dilakukan setiap bulan selama 12 bulan kepada 20 juta KPM, adapun besaran yang diterima Rp 200.000 per KPM.