Tim detikcom – detikFinance

Sabtu, 26 Sep 2020 20:30 WIB

Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono sebelumnya mengungkapkan jika PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArthaLife) telah gagal bayar di bulan Oktober 2019. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama WanaArtha Life Yanes Matulatuwa mengungkapkan informasi tersebut tidak benar.

“Kami melakukan penundaan pembayaran polis kepada nasabah sejak Sub Rekening Efek (SRE) kami diblokir pada tanggal 21 Januari 2020. Kami juga memiliki bukti pembayaran klaim kepada nasabah dari bulan Oktober 2019 hingga sebelum rekening efek diblokir,” kata Yanes dalam siaran pers, Sabtu (26/9/2020).

Yanes menyebut, Kejaksaan Agung juga keliru dengan membuat pernyataan bahwa pihak Kejaksaan Agung tidak pernah menyita uang nasabah WanaArtha Life melainkan saham atau reksa dana milik Benny Tjokro yang ada di WanaArtha Life.

Perlu untuk diketahui bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap Sub Rekening Efek (SRE) WanaArtha Life yang mana SRE tersebut berisikan dana kelolaan (titipan) milik pemegang polis.

Perusahaan asuransi menghimpun dana dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Selanjutnya, dana ini diinvestasikan dan dikelola melalui pihak ketiga terutama di pasar uang dan pasar modal yang wajib mengikuti protokol transaksi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

“Benny Tjokro sama sekali bukanlah pemegang polis, investor apalagi pemegang saham WanaArtha Life. Benny Tjokro tidak memiliki aset apapun di WanaArtha Life,” ujarnya.

Yanes menyebut jika keterangan Jampidsus Ali Mukartono sangat tidak tepat dan tidak akurat terkait dengan ketidakmampuan pihak WanaArtha dalam membuktikan status keterkaitan rekening efek WanaArtha Life dengan kasus Jiwasraya.

“Kami perlu sampaikan di sini bahwa WanaArtha Life sudah bersurat kepada Kejaksaan Agung (cq. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Dr. Febrie Adriansyah) dengan nomor surat 024/BDO/WAL/II/2020 tertanggal 14 Februari 2020 perihal Pengajuan Keberatan Atas Pemblokiran Sub Rekening Efek (SRE) dan Permohonan Pencabutan Perintah Pemblokiran Atas Sub Rekening Efek,” ujar dia.

Dia mengungkapkan surat yang ditulis tidak pernah direspon oleh pihak Kejaksaan Agung. Sebaliknya mempertanyakan mengapa justru hal ini baru direspon oleh Kejaksaan Agung di dalam RDP dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 24 September 2020.

Kemudian perlu ditambahkan bahwa saudara Daniel Halim sebagai Direktur Keuangan WanaArtha Life secara resmi telah memberikan keterangan sekurang-kurangnya 4 kali kepada Kejaksaan Agung selama penyelidikan kasus Jiwasraya.

Hal sebaliknya, pihak Kejaksaan Agung meminta klarifikasi melalui forum yang tidak resmi serta tanpa disertai surat untuk meminta data-data terkait dengan nasabah WanaArtha Life.

“Pada prinsipnya, kami akan memenuhi perintah dari lembaga penegak hukum sepanjang hal tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis kepada manajemen WanaArtha Life. Tentu apabila dilakukan melalui forum yang tidak resmi, kami tidak dapat melakukan apa yang diminta oleh Kejaksaan Agung, mengingat data-data nasabah WanaArtha Life bersifat rahasia dan terbatas sehingga kami hanya dapat memberikan melalui forum yang bersifat resmi,” jelas Yanes.

Yanes menyayangkan bahwa pihak Kejaksaan Agung mengesampingkan keterangan dari para terdakwa kasus Jiwasraya yaitu Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Dalam keterangan para terdakwa di persidangan, sudah sangat jelas bahwa tidak ada kaitan antara WanaArtha Life dengan kasus Jiwasraya.

Dia menyebut sudah berusaha mengklarifikasi salah satunya melalui Direktur Keuangan WanaArtha Life, Saudara Daniel Halim di persidangan, namun hal ini tidak direspon dengan baik sebagai fakta persidangan oleh Kejaksaan Agung. Sebaliknya, Kejaksaan Agung malah meminta keterangan dan informasi melalui forum yang tidak resmi di luar persidangan.

WanaArtha Life sangat menyayangkan pernyataan Kejaksaan Agung yang disampaikan di dalam RDP dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 24 September 2020.

“Pernyataan Kejaksaan Agung di dalam forum terbuka serta diliput oleh berbagai media telah mencemarkan nama baik dan merusak reputasi WanaArtha Life sebagai perusahaan asuransi yang telah berdiri lebih dari 46 tahun di Indonesia dan tidak pernah gagal bayar,” ujar dia.

Selain itu, keterangan yang menyesatkan ini juga menimbulkan kesimpang-siuran informasi sehingga menimbulkan keresahan dan gejolak di masyarakat khususnya pada nasabah kami.

Sylke Febrina Laucereno – detikFinance

Minggu, 25 Okt 2020 06:27 WIB

Jakarta – Kegiatan usaha Kresna Sekuritas dihentikan sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dilakukan karena Kresna Sekuritas dianggap tidak menindaklanjuti teguran yang diberikan oleh regulator.

OJK menyebut Kresna Sekuritas memiliki sejumlah pelanggaran dalam menjalankan usahanya. Mulai 23 Oktober 2020 OJK melarang Kresna Sekuritas untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek hingga perseroan melakukan perbaikan menyeluruh atas temuan tersebut.

Apa saja masalahnya? Berikut berita selengkapnya:

Surat Nomor S-1066/PM.21/2020 menyebutkan jika perusahaan belum melakukan langkah perbaikan dari temuan yang didapatkan OJK.

Misalnya menuangkan ke dalam perjanjian atas hal-hal yang disepakati dengan pihak manapun, baik dalam grup perusahaan atau di luar grup perusahaan. Kemudian menyampaikan kepada nasabah pembeli produk bahwa perjanjian tidak dalam pengaturan, pengawasan dan persetujuan OJK.

Ada juga temuan tentang kegiatan terkait fungsi pemasaran yang tidak memadai. Selain itu temuan tentang terdapat transaksi pada rekening efek nasabah tanpa dilengkapi instruksi nasabah. Selain itu ada pula temuan tentang terdapatnya pelaksanaan penyelesaian transaksi nasabah yang tidak memadai.

“OJK menilai bahwa perusahaan tidak memiliki itikad baik dan upaya-upaya perbaikan dalam menindaklanjuti surat OJK Nomor S-822/PM.21/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal teguran tertulis,” tulis surat tersebut, dikutip Sabtu (24/10/2020).

Penilaian OJK mempertimbangkan dua surat tanggapan Kresna Sekuritas atas surat teguran tertulis OJK belum ada tindak lanjut perbaikan yang memadai.

Kemudian perusahaan belum menyampaikan tindak lanjut perbaikan antara lain terkait pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam pengawasan atas penawaran perjanjian kepada nasabah, belum menyampaikan komitmen bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap segala kerugian nasabah.

Hal ini disebabkan pelaksanaan transaksi tanpa instruksi nasabah serta belum melakukan pemeriksaan internal atas kegiatan yang telah dilakukan perusahaan.

Selain itu OJK juga menegur secara tertulis kepada seluruh Direksi dan Komisaris Kresna Sekuritas yaitu Octavianus Budiyanto selaku Direktur Utama, Jimmy Nyo selaku Direktur, Henry Hanafiah selaku Komisaris Utama, Setyadji selaku Komisaris karena tidak menindaklanjuti hasil pengawasan OJK.

Direktur Utama Kresna Sekuritas Octavianus Budiyanto mengungkapkan pihaknya menghormati keputusan dari regulator.

“Sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Saat ini yang dapat kami sampaikan adalah aset nasabah berada dalam keadaan aman dan tidak perlu khawatir karena penyimpanan dana/efek nasabah berada di rekening efek KSEi dan dana/cash nasabah disimpan di RDN masing-masing atas nama nasabah,” ujar Octavianus dalam siaran pers, Sabtu (24/10/2020).

Octavianus menyebut dengan berat hati, untuk sementara waktu perusahaan tidak dapat melakukan aktivitas perdagangan di Bursa. Dia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini dan terus berupaya memberikan informasi kepada para nasabah sesuai dengan perkembangan situasi yang ada.

“Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Perusahaan melalui sales masing-masing atau hotline Perusahaan di (021) 2555 7000 atau email di cs@kresnasecurities.com,” imbuhnya.

Anisa Indraini – detikFinance

Senin, 26 Okt 2020 20:45 WIB

Jakarta – Bank for International Settlements (BIS) mencatat surat utang denominasi dolar Amerika Serikat (AS) berkembang melewati US$ 4 triliun. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya setelah penerbitan dilakukan selama krisis COVID-19.

Dilansir dari Reuters, Senin (26/10/2020), payung dari bank sentral tersebut mengatakan lonjakan 14% dalam penerbitan utang selama April-Juni telah mendorong kenaikan 7% year on year (yoy).

Biaya pinjaman dolar telah turun sejak Federal Reserve memangkas suku bunganya menjadi hampir nol tahun ini. Namun, pasar negara berkembang sering diperingatkan tentang ‘dosa asal’ karena tidak dapat membayar kembali utang dolar ketika mata uang negara asal mereka jatuh.

Konsisten dengan beberapa kuartal terakhir, kredit ke Afrika dan Timur Tengah mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi pada 14%, didorong oleh negara-negara di Timur Tengah.

Negara berkembang di Asia-Pasifik dan Amerika Latin mengalami peningkatan masing-masing 9% dan 5% dari tahun ke tahun.

Sebaliknya, negara berkembang Eropa mengalami penurunan 5%. Penurunan terlihat selama enam tahun terakhir karena kredit dalam mata uang euro menjadi lebih penting bagi kawasan tersebut.

Kredit dalam mata uang euro yang beredar di negara berkembang Eropa, yang mencakup negara-negara seperti Polandia, Republik Ceko, Hongaria, dan Rumania, melampaui kredit dolar dalam hal jumlah keseluruhan awal tahun ini.