Naik, Naik ke Puncak Gunung… Ada Estadio Leo Messi Buatan Guardiola!

By

-

25/08/2021

Kris Fathoni W – Sepakbola

Rabu, 25 Agu 2021 12:15 WIB

Jakarta – Lionel Messi punya setumpuk pencapaian luar biasa di dunia sepakbola. Sebagai penghormatan buat La Pulga, sebuah lapangan pun dibuat di pegunungan dengan pemandangan mencengangkan.

Estadio Leo Messi. Demikian nama lapangan sepakbola yang merupakan tribute buat Messi tersebut. Lokasinya ada di pegunungan wilayah Mendoza, Argentina. Marca menyebut jaraknya sekitar 1.000 km dari Rosario, kampung halaman Messi.

‘Estadio’ ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai lapangan sepakbola. Tak ada penerangan. Tak ada garis lapangan. Gawang dan kondisi lapangannya pun bisa dibilang seadanya.

Namun, lapangan mungil ini tetap luar biasa. Letaknya yang ada di pegunungan membuat Estadio Leo Messi punya latar pemandangan luar biasa: bentang pegunungan Andes.

Nah, lapangan ini sendiri adalah buah karya dari seseorang Guardiola. Bukan Josep Guardiola, eks pelatih Lionel Messi di Barcelona, tapi Francisco Javier Guardiola yang berprofesi sebagai chef. Kedua Guardiola itu juga tak punya hubungan apa-apa selain kesamaan nama.

Estadio Leo Messi ini sendiri viral setelah Maca, putri dari Chef Guardiola, mem-posting lapangan itu di media sosial sembari men-tag selebritas Argentina.

“Ayahku bikin stadion di tengah gunung (Mendoza, Argentina) dan menamainya Estadio Leo Messi. Semoga kamu melihatnya, itu adalah impian ayahku. Menurutku ini penghormatan yang lebih baik ketimbang yang diberikan Barcelona,” tulisnya.

Francisco Javier Guardiola juga sempat diwawancarai oleh Ole. Ia membahas soal alasan di balik tindakannya membuat Estadio Leo Messi, sebagai bentuk dari keinginannya untuk memberi penghormatan buat seorang Lionel Messi.

“Aku ingin membuat penghormatan kecil buat seseorang yang sudah memberi kebahagiaan besar buat kita semua. Ia bagian dari sejarah, tak cuma di sepakbola tapi juga dalam seni.”

“Itu hanyalah penghormatan sederhana dariku. Awalnya itu rahasia, tapi putriku lantas membuatnya jadi ramai ke seluruh dunia,” tutur Guardiola si pembuat Estadio Leo Messi.

Pantai Bikini Arab Saudi yang Gegerkan Dunia Wisata

By

SHG

-

27/10/2021

0

Pure Beach Arab Saudi Foto: (Nureldine/AFP)

Minggu, 24 Okt 2021 06:16 WIB
TRAVEL NEWS

Jeddah – Arab Saudi tengah bikin heboh dunia wisata karena di sana ada satu pantai yang pengunjungnya diperbolehkan mengenakan pakaian renang biasa dan bahkan bikini. Padahal kita tahu Arab Saudi tergolong masih konservatif.

Pantai itu adalah Pure Beach yang terletak di dekat Jeddah. Pantai itu merupakan bagian dari Lagoon Preserve, King Abdullah Economic City (KAEC). Pantai ini terletak sekitar 125 km arah utara Jeddah.

Di sini, warga Arab dan turis asing bisa bebas mendengarkan musik, berdansa dengan harga tiket sebesar 300 riyal Saudi atau sekitar Rp 1,1 juta per orang. Tidak ada pemisahan berdasarkan jenis kelamin. Pria dan wanita pun bisa bebas bergandengan di pantai yang memiliki tulisan “Arab Saudi” dalam bahasa Inggris jika dilihat dari atas itu.

Bagi Asma, warga Arab Saudi, menghabiskan hari bersama kekasihnya di pantai-pantai di Arab Saudi tidak pernah terpikirkan. Tetapi kini, perempuan 32 tahun tersebut bisa berdansa dengan pasangannya di atas pasir putih di tepi Laut Merah dengan iringan musik dari pengeras suara.

“Saya senang saya sekarang bisa ke pantai terdekat untuk menikmati waktu saya,” kata Asma seperti dikutip AFP.

“Ini adalah simbol kebahagiaan, ini adalah impian kami untuk datang ke sini dan menghabiskan akhir pekan yang indah,” dia menambahkan.

Selain bisa datang bersama kekasih dan memasang musik dengan pelantang suara, kini turis perempuan juga dibolehkan memakai bikini di kawasan pantai Arab Saudi yang satu ini. Beberapa di antaranya bersantai sambil menghisap shisha.

Musik yang diperdengarkan juga bukan cuma musik lokal, tetapi lagu-lagu barat. Mereka berbincang, bercengkerama, berpelukan, bermesraan.

“Saya dibesarkan di sini, dan beberapa tahun yang lalu kami bahkan tidak diizinkan untuk mendengarkan musik, jadi ini seperti surga,” kata Hadeel Omar dari Mesir.

Bilal Saudi, kepala acara di King Abdullah Economic City, mengatakan pantai itu menargetkan pengunjung lokal dan turis asing. “Saya merasa bahwa saya tidak lagi harus bepergian (ke luar negeri) untuk bersenang-senang, karena semuanya ada di sini,” kata Dima, seorang pengusaha muda Saudi, sambil bergoyang mengikuti musik.

Meskipun demikian masih ada larangan larangan minum-minuman beralkohol masih berlaku secara nasional

Kata WNI Soal Pantai Bikini
Sementara itu menurut seorang WNI di Arab Saudi, pantai ini biasanya dikunjungi ekspatriat.

“Biasanya yang banyak datang ke sini para ekspatriat, alias pekerja asing. Tempat wisata pantai disetting sesuai permen (peraturan menteri wisata Arab Saudi) yang baru untuk membuat penduduk menghabiskan uangnya di dalam negeri,” kata WNI di Arab Saudi, Abu Muhammad.

Namun, kendati diperbincangkan di Indonesia, nyatanya di Arab Saudi sendiri tempat ini bukan pantai umum yang ramai didatangi wisatawan. Areanya begitu jauh dari kawasan penduduk.

“Heboh di media saja, karena tempatnya kan khusus dan masuknya juga bayar per orangnya juga mahal antara 75-100 SAR/per orang dan tempatnya jauh dari tempat tinggal penduduk daerah pantai dan tempat ini memiliki izin dari Pemerintah,” tambah Abu.

Selain Pure Beach, ada juga pantai semacamnya yang dikelola secara resmi dan dengan modal yang besar. Namanya Durrah Flats yang berlokasi di Jeddah.

Sementara, pantai-pantai umum dikelola badan usaha. Sedangkan pantai yang disewakan private aturannya sesuai dengan kebijakan perorangan.

“Kalau Pantai umum kan dikelola oleh sebuah badan usaha dan aturan sesuai usaha. Nah kalau private yang dimiliki oleh perorangan mereka sewakan dengan aturan-aturan tertentu sesuai aturan perorangan,” kata Abu.

Pengamat: Wajar Pendukung Anies Bergerak Lebih Awal

By

SHG

-

27/10/2021

0

Direktur Indonesia Publik Institut (IPI), Karyono Wibowo.

Selasa 26 Oct 2021 21:32 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai wajar deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurutnya, Anies pantas bermanuever lebih awal karena tak ada kendaraan politik menuju kursi Presiden RI.

Karyono menanggapi, kemunculan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) sebagai fenomena politik yang lumrah. Ia memandang deklarasi relawan ANIES untuk menggalang dukungan politik, baik dukungan dari masyarakat maupun partai politik.

“Terlebih, Anies Baswedan bukan kader partai politik. Maka tak heran jika kubu pendukung Anies dan pendukungnya memandang perlu untuk bergerak lebih awal,” kata Karyono dalam keterangannya, Selasa (26/10).

Karyono menganalisa dalam konteks strategi menggalang dukungan pemilih, memang lebih efektif jika dilakukan jauh-jauh hari. Pasalnya, untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas membutuhkan waktu yang memadai.

“Kandidat harus dikenal masyarakat dan disukai, baru kemudian bisa dipertimbangkan untuk dipilih,” ujar Karyono.

Karyono juga menyarankan setiap Capres 2024, termasuk Anies Baswedan memperkuat citra diri dengan kerja nyata. Lewat kerja nyata maka masyarakat dapat menilai sang kandidat Capres.

“Untuk itu, maka kandidat perlu memiliki rekam jejak yang positif di mata publik, baik dalam aspek personality maupun prestasi yang menjadi success story. Itulah modal sosial yang harus dimiliki setiap kandidat selain modal finansial,” ucap Karyono.

Sebelumnya, sejumlah relawan mengatasnamakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Koordinator Anies, Laode Basir, mengatakan dukungan itu diberikan lantaran kinerja Anies dalam memimpin Jakarta selama empat tahun ini dinilai sangat baik.

“Kita punya niat baik melihat Anies sudah jaga demokrasi di Jakarta dengan baik karena tidak ada satupun orang yang hina atau bully Anies yang berujung ke aparat penegak hukum,” kata Laode di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Rabu (20/10).

Cerita Polisi yang Bawa Dua Jenazah Laskar FPI

By

SHG

-

27/10/2021

0

Suasana sidang kasus unlawfull killling atau pembunuhan Laskar Front Pembela Islam (FPI)

Rabu 27 Oct 2021 05:57 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sidang lanjutan kasus unlawful killing enam anggota Laskar FPI di Pengadilan Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (26/10), menghadirkan dua saksi dari anggota kepolisian yang saat itu berada di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang. Salah satunya adalah Aipda Toni Suhendar, anggota tim Resmob Polda Metro Jaya.

Dalam kesaksiannya, Aipda Toni mengaku datang ke KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 silam, setelah mendapat permintaan dari Bripka Faisal Khasbi Alaeya. “Saya dikabari Bripka Faisal datang ke rest area 50,” ujar Toni.

Toni melanjutkan, dirinya datang terlambat, dan saat tiba di lokasi sudah ada Briptu Fikri Ramadhan, Ipda Yusmin Ohorello, Ipda Elwira Priadi serta Bripka Faisal Khasbi Alaeya. Selain itu,Toni mengungkapkan sudah melihat empat anggota Laskar FPI, dalam kondisi yang ditiarapkan dan tak diborgol.

“Ipda Elwira memerintahkan saya, dan (Bripka) Faisal untuk membawa dua yang itu (sudah meninggal). Saya diperintah Ipda Wira, bawa yang dua itu ke rumah sakit (RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur),” jelasnya.

Tiba di RS Polri, kata Toni bersama Bripka Faisal, langsung mengantarkan dua jenazah Laskar FPI tersebut ke kamar mayat. Kata Toni, tak lama setibanya di rumah sakit itu, muncul rombongan mobil, Briptu Fikri, bersama Ipda Elwira, Ipda Yusmin, membawa empat jenazah Laskar FPI yang semulanya ia lihat dalam kondisi hidup saat di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek

“Saya melihat kondisi cuma sekilas, pakaian penuh darah, di bagian badan, dan dada,” ujar Toni.

Sidang kasus pembunuhan enam anggota Laskar FPI mendakwa dua anggota Resmob Polda Metro Jaya. Yakni Briptu Fikri Ramadhan, dan Ipda Yusmin Ohorello. Satu tersangka dalam kasus tersebut, yakni Ipda Elwira Priadi, tak diajukan ke pengadilan, karena dinyatakan meninggal dunia, pada Maret 2021 lalu.

Legislator: Harga PCR Harus Lebih Murah Lagi

By

SHG

-

26/10/2021

0

Petugas memeriksa persyaratan dokumen kesehatan calon penumpang pesawat udara di Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali (ilustrasi)

Selasa 26 Oct 2021 12:01 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andi Nur Aminah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengapresiasi instruksi pemerintah untuk menurunkan harga tes polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp 300 ribu. Namun menurutnya, harga tersebut dapat lebih murah lagi untuk meringankan beban masyarakat.

“Harusnya bisa lebih murah lagi biar masyarakat tidak lagi mengeluhkan betapa mahalnya tarif yang harus dikeluarkan bila mau bepergian,” ujar Nurhadi saat dihubungi, Selasa (26/10).

Ia juga mengusulkan, jangka waktu penggunaan hasil tes PCR diperpanjang hingga lima sampai tujuh hari. Agar masyarakat dipermudah dalam mengurus administrasi ketika ingin bepergian.

“Pemerintah baiknya memaksimalkan aplikasi PeduliLindungi agar bisa terintegrasi dengan baik hasil dari test PCR beserta durasi masa berlakunya,” ujar Nurhadi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar harga tes PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu. Selain itu, tes PCR ini juga diminta agar dapat berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM, Senin (25/10).

“Mengenai hal ini, arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat,” ujar Luhut.

DRDD akan Panggil Dishub dan Transjakarta Soal Kecelakaan

By

SHG

-

26/10/2021

0

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz

Selasa 26 Oct 2021 14:06 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Andi Nur Aminah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak Transjakarta dan Dishub besok, Rabu (27/10). Dia mengatakan, pemanggilan tersebut untuk kepentingan klarifikasi dan penjelasan mengenai kecelakaan bus Transjakarta di MT Haryono Jakarta Timur, Senin (26/10).

“Pertama mungkin kronologis kejadian seperti apa. Kemudian faktor yang menyebabkan kejadian apakah ini human error atau memang perawatan kendaraan yang kurang baik,” kata Aziz kepada awak media, Selasa (26/10).

Aziz menduga, kemungkinan lain yang mengakibatkan kecelakaan itu juga bisa dari jalur yang kurang baik. Oleh sebab itu, dia mendesak agar ada pendalaman lebih jauh.

“Sebab banyak faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan itu. Human error, dalam arti sopirnya, atau ada tanda-tanda lalu lintas yang tidak sesuai, atau kondisi jalan yang tidak layak, bisa juga remnya blong karena perawatan rutin yang tidak berjalan. Ini kan banyak faktor yang harus kami klarifikasi ke mereka,” jelasnya.

Lebih jauh, Aziz juga menyinggung penanganan korban yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dia mempertanyakan asuransi atau pembiayaan lainnya yang akan diberikan pada para korban.”Kemudian mitigasi apa yang akan mereka lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depan,” ungkap dia.

Ditanya apakah pihak Dishub DKI dan Transjakarta sudah menerima panggilan itu, dia tak menampiknya. Bahkan, kata Aziz, dua pihak tadi juga sudah mengonfirmasi kedatangannya besok.

“Sudah, sudah konfirmasi. Karena kan kita ada rapat bahas anggaran 2022 di Cisarua besok. Jadi sebelum rapat anggaran itu kita akan panggil,” jelas dia.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menjenguk korban yang mengalami kecelakaan beruntun Transjakarta di MT Haryono, Jakarta Timur, kemarin. Dalam kunjungan Senin (26/10) malam kemarin di RSUD Budhi Asih itu, Anies menyebut korban harus merasa tenang hingga perawatan selesai.

“Seluruh biaya untuk perawatan, sampai pulih nanti akan diselesaikan oleh TransJakarta,” kata Anies, kemarin malam kepada awak media.

Dia menambahkan, kekhawatiran biaya dan keperluan lain agar tidak dipikirkan oleh korban maupun keluarga. Bahkan, jika orang tersebut mengalami kerugian pendapatan harian yang hilang selama perawatan, Pemerintah Provinsi DKI diklaimnya akan memberikan pengganti penghasilan tersebut.

“Nanti akan diberikan penggantinya oleh TJ dan kita juga akan melakukan review apa yang sesungguhnya tadi terjadi,” lanjut dia.

Ribuan Warga Binaan Bebas, Kakanwil: Ini Bukan Obral Hukuman

By

SHG

-

20/10/2021

0

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kakanwilkumham Jatim), Krismono.

Rabu 20 Oct 2021 10:12 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Kepala Kanwil KemenkumHAM Jatim Krismono menyatakan, pihaknya terus berupaya mengurangi dampak overkapasitas di Lapas dan Rutan yang mencapai 109 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan program asimilasi dan integrasi di rumah selama pandemi Covid-19.

“Ini bukan obral hukuman, tapi menjadi upaya kami untuk mengendalikan jumlah warga binaan di lapas/rutan agar tidak memperparah kondisi pandemi,” kata dia, Rabu (20/10).

Krismono mengungkapkan, sepanjang 2021, ada 7.658 warga binaan mendapatkan haknya untuk bebas melalui program asimilasi dan integrasi di rumah. “Jika lapas terlalu penuh, pagebluk juga akan semakin sulit dikendalikan karena tidak mungkin dilakukan pshycal distancing,” kata Krismono, Rabu (20/10).

Krismono memastikan, pemberian asimilasi dan integrasi di rumah telah sesuai PermenkumHAM nomor 24 tahun 2021 tentang perubahan atas PermenkumHAM nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dia menjelaskan, dalam kebijakan tersebut, berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 masa pidananya sampai 31 Desember 2021. “Biasanya asimilasi dilakukan di tempat yang sudah disediakan Lapas atau di tempat kerja sosial. Tapi dengan kebijakan ini, warga binaan bisa melakukan di rumah,” ujarnya.

Krismono memastikan, hak asimilasi dan integrasi tersebut tidak asal diberikan. Warga binaan setidaknya harus memenuhi syarat seperti berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan. Pihak Lapas dan Rutan juga akan memastikan kejelasan keluarga atau penjamin.

Tidak itu saja, pihak Lapas dan Rutan akan menggandeng Bapas untuk melakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). “Sidang ini yang akan menentukan apakah warga binaan berhak mendapatkan asimilasi atau integrasi atau tidak,” kata dia.

Krismono menegaskan, seluruh layanan program asimilasi dan integrasi tersebut gratis. Jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran, dia berharap, agar bisa segera melaporkan ke Kanwil setempat.

“Akan segera kami tindaklanjuti jika ada penyimpangan, jangan ragu melapor kepada kami,” ujarnya.

Hingga saat ini, total ada 5.352 warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi. Sedangkan 2.306 lainnya mendapatkan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Total ada 7.658 warga binaan yang dibebaskan melalui kebijakan tersebut.

Dari jumlah tersebut, terdapat 38 orang yang melakukan pelanggaran tata tertib. Rinciannya, 10 orang melanggar saat asimilasi dan 28 lainnya melanggar tata tertib integrasi. Sesuai instruksi MenkumHAM, lanjut Krismono, para pelanggar akan dimasukkan ke staft cell, dan hak-haknya akan dicabut sampai eksperasi waktu bebasnya.

Kapasitas Pengunjung Mal Bakal Dibuka 100 Persen di Semarang

By

SHG

-

20/10/2021

0

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (baju batik) meninjau pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 12 Semarang, Senin (30/8). Wali Kota menegaskan pelaksanaan PTM terbatas di Kota Semarang dilaksanakan bertahap.

Rabu 20 Oct 2021 05:10 WIB

Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG–Pemerintah Kota Semarang akan mengizinkan jumlah pengunjung mal dan pusat perbelanjaan hingga 100 persen dari kapasitas yang tersedia. Hal ini menyusul pemberlakuaan PPKM di Ibu Kota Jawa Tengah itu yang sudah masuk ke level I.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, pelonggaran terhadap batasan jumlah pengunjung maupun jam operasional juga diberlakukan terhadap berbagai fasilitas umum lainnya. Ia menjelaskan jam operasional mal dan pusat perbelanjaan diperpanjang menjadi hingga pukul 22.00 WIB.

Sementara restoran, tempat makan, serta tempat hiburan juga akan diizinkan buka hingga pukul 24.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung hingga 75 persen. Pada PPKM level I ini, kata dia, anak-anak juga sudah akan mulai dibolehkan masuk ke tempat wisata.

Adapun untuk kegiatan sosial budaya, termasuk tempat ibadah, menurut dia, diizinkan buka dengan kapasitas hingga 50 persen, tanpa batasan maksimal. “Semua tetap harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” katanya di Semarang, Selasa (19/10).

Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan warga Kota Semarang yang tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan sehingga PPKM bisa turun menjadi level 1. Ia meminta masyarakat tetap.menjaga kondisi ini agar tidak muncul klaster-klaster baru Covid-19.

Dinkes: 14 Siswa dan Guru Positif Covid-19 Selama PTM

By

SHG

-

20/10/2021

0

Petugas kesehatan melakukan tes usap antigen ke pelajar di SDN 015 Kresna, Cicendo, Kota Bandung, Jumat (15/10). Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung melakukan tes usap antigen secara acak bagi pelajar di sejumlah sekolah untuk memastikan kesehatan siswa dan mencegah terjadinya klaster penyebaran Covid-19 di sekolah selama Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT). Foto: Republika/Abdan Syakura

Rabu 20 Oct 2021 00:02 WIB

Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menyatakan ada 14 orang siswa dan guru di sejumlah sekolah di kota itu dinyatakan positif Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bandung Rosye Arsdiani mengatakan 14 orang itu terdiri atas siswa dan guru di sekolah.

Mereka ditemukan positif Covid-19 setelah Dinkes setempat melakukan tes acak di sekolah. “Kami sudah mengambil spesimen 1.512 siswa dan guru, dan yang sudah keluar hasilnya 348 orang. Dari jumlah tersebut, yang positif 14 orang, sisanya negatif,” kata Rosye di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/10).

Rosye menyebut 14 orang yang positif itu tidak hanya di satu sekolah, namun tersebar di sejumlah sekolah yang menjadi sasaran tes acak. Hanya saja, Rosye tak berkenan menyebutkan berapa sekolah dan sekolah mana saja yang ditemukan kasus positif Covid-19, sebab ia masih perlu meneliti hasil tes tersebut yang baru saja keluar.

“Ini justru menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kasus Covid-19 ini tetap ada, ini menjadi bukti pentingnya kita lakukan pengetesan acak,” kata dia.

Rosye mengatakan 14 orang itu merupakan orang tanpa gejala (OTG). Mereka yang dinyatakan positif tersebut, tersebar di sejumlah sekolah mulai jenjang SD-SMA. Ia mengatakan ke-14 orang ini semuanya tidak berdomisili di Kota Bandung secara administratif. Sehingga, pihaknya perlu berkoordinasi dengan Puskesmas di masing-masing wilayah orang yang positif tersebut.

“Kita berikan tindakan isolasi dan kita lacak yang lainnya untuk memastikan kelompok belajarnya tidak terpapar Covid-19,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya sejumlah orang yang positif itu tidak serta merta membuat PTM di sekolah dihentikan. Karena persentase orang yang positif di berbagai sekolah tersebut masih di bawah lima persen.

“Kalau lima persen atau lebih, sekolah itu direkomendasikan untuk menghentikan PTM, kalau sekarang saya melihat masih antara satu hingga lima persen, jadi yang dilakukannya adalah pelacakan ke kelompok belajarnya saja,” kata Rosye.

Denny Sumargo Diperiksa Terkait Dugaan Penggelapan Dana

By

SHG

-

20/10/2021

0

Rabu 20 Oct 2021 08:30 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap publik figur Denny Sumargo terkait dengan kasus penggelapan dana yang diduga dilakukan mantan manajernya. Dalam pemeriksaan itu, Denny dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan kronologi kasus penggelapan dana tersebut.

“Denny sudah selesai dilakukan pemeriksaan, sudah di BAP dengan didampingi oleh saya selaku kuasa hukumnya. Alhamdulilah semua pertanyaan telah dijawab, ada sekitar 18 pertanyaan,” kata Kuasa hukum Denny Sumargo, Muhammad Anwar, di Polda Metro Jaya, Selasa (19/10).

Lanjut Anwar, salah satu dari 18 pertanyaan tersebut berkaitan dengan kronologi kasus dugaan penggelapan ini. Anwar menyebut kliennya sudah membeberkan dengan jelas mengenai kronologi kasus tersebut. Artinya kliennya juga sudah menyampaikan modus tindak pidana dalam perkara tersebut.

“Teknis pemeriksaan itu bahwa prinsipnya kita sudah menyampaikan modusnya, menyampaikan tindak pidana tersebut,” kata Anwar.

Dalam kesempatan yang sama, Denny menyebut dirinya juga telah memberikan barang bukti ke penyidik. Barang bukti tersebut berupa catatan keuangan dari bank atau rekening koran. “Kita berikan itu rekening koran dan juga pendetailan itu mulai dari kronologi awal sampai dipastikan ada bukti,” tutur Denny.

Denny mengaku, sebelum memutuskan melaporkan mantan manajer dirinya telah membuka ruang mediasi untuk damai sebanyak tiga kali. Namun, upaya tersebut tidak ditanggapi dan bahkan kontak dari Denny seluruhnya diblokir.

“Berusaha untuk perdamaian tiga kali, tapi justru orangnya menghilang. Somasi satu dan dua sudah sebanyak lima kali, ya sudah,” tutup Denny.

Pakar: Deklarasi Anies Capres 2024 Untuk Tes Ombak

By

SHG

-

20/10/2021

0

Rabu 20 Oct 2021 07:40 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, menyoroti deklarasi relawan Anies Baswedan untuk Capres 2024 mendatang. Menurut dia, ditilik dari manuver politik, hal itu memang bisa menjadi pengimbang menguatnya manuver relawan Ganjar Pranowo dan mesin politik Prabowo Subianto.

“Ini juga agar mempercepat proses konsolidasi, maka deklarasi dilakukan secara paralel untuk testing the water (tes ombak),” ujar Umam yang juga dosen Universitas Paramadina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/10).

Tak sampai di sana, deklarasi relawan Anies juga dinilainya sebagai langkah transisi menjelang kepemimpinan Anies yang akan berakhir sebagai Gubernur DKI pada 2022 mendatang. Terlebih, berdasarkan survei Indostrategic, Anies-AHY dinilainya berpotensi menjadi kuda hitam di hajatan demokrasi lima tahunan itu.

“Jika pengutuban nama-nama capres mulai terbentuk, selanjutnya kontestasi nama-nama cawapres akan menentukan soliditas mesin politik mereka,” jelas dia.

Khusus Anies-AHY, kata Umam, juga berpotensi memenangkan pertarungan politik, dan mengungguli sejumlah pasangan lain, dalam simulasi pasangan capres-cawapres yang dilakukan. Terlebih, lanjut dia, Anies-AHY dinilai bisa menjadi representasi calon pemimpin muda yang menonjolkan corak Islam-nasionalis dan intelektual-militer.

“Ini, berpeluang mampu mengonsolidasikan basis pemilih masa rasional dan kalangan Muslim yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan dan kebijakan publik di era Presiden Jokowi,” ujar Umam.

Sebelumnya, Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIS), La ode Basir, mengatakan, pihaknya akan melakukan deklarasi Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres 2024, Rabu (20/10). Menurutnya, partisipan telah banyak terkumpul dari banyak wilayah, walaupun diakuinya hanya ada 30-an relawan yang akan hadir.

Dikatakan dia, alasan mendukung Anies, karena dipandang berhasil dalam memimpin Jakarta. “Contohnya penataan kota yang lebih rapih, instrumen jelas dibuktikan dengan penghargaan dari lembaga kredibel,” jelas La Ode di Jakarta, Selasa (19/10).

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY