Positive SSL
Home Blog

Dituding Gagal Bayar Sejak Oktober 2019, WanaArtha Buka Suara

0

Tim detikcom – detikFinance

Sabtu, 26 Sep 2020 20:30 WIB

Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono sebelumnya mengungkapkan jika PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArthaLife) telah gagal bayar di bulan Oktober 2019. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama WanaArtha Life Yanes Matulatuwa mengungkapkan informasi tersebut tidak benar.

“Kami melakukan penundaan pembayaran polis kepada nasabah sejak Sub Rekening Efek (SRE) kami diblokir pada tanggal 21 Januari 2020. Kami juga memiliki bukti pembayaran klaim kepada nasabah dari bulan Oktober 2019 hingga sebelum rekening efek diblokir,” kata Yanes dalam siaran pers, Sabtu (26/9/2020).

Yanes menyebut, Kejaksaan Agung juga keliru dengan membuat pernyataan bahwa pihak Kejaksaan Agung tidak pernah menyita uang nasabah WanaArtha Life melainkan saham atau reksa dana milik Benny Tjokro yang ada di WanaArtha Life.

Perlu untuk diketahui bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap Sub Rekening Efek (SRE) WanaArtha Life yang mana SRE tersebut berisikan dana kelolaan (titipan) milik pemegang polis.

Perusahaan asuransi menghimpun dana dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Selanjutnya, dana ini diinvestasikan dan dikelola melalui pihak ketiga terutama di pasar uang dan pasar modal yang wajib mengikuti protokol transaksi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

“Benny Tjokro sama sekali bukanlah pemegang polis, investor apalagi pemegang saham WanaArtha Life. Benny Tjokro tidak memiliki aset apapun di WanaArtha Life,” ujarnya.

Yanes menyebut jika keterangan Jampidsus Ali Mukartono sangat tidak tepat dan tidak akurat terkait dengan ketidakmampuan pihak WanaArtha dalam membuktikan status keterkaitan rekening efek WanaArtha Life dengan kasus Jiwasraya.

“Kami perlu sampaikan di sini bahwa WanaArtha Life sudah bersurat kepada Kejaksaan Agung (cq. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Dr. Febrie Adriansyah) dengan nomor surat 024/BDO/WAL/II/2020 tertanggal 14 Februari 2020 perihal Pengajuan Keberatan Atas Pemblokiran Sub Rekening Efek (SRE) dan Permohonan Pencabutan Perintah Pemblokiran Atas Sub Rekening Efek,” ujar dia.

Dia mengungkapkan surat yang ditulis tidak pernah direspon oleh pihak Kejaksaan Agung. Sebaliknya mempertanyakan mengapa justru hal ini baru direspon oleh Kejaksaan Agung di dalam RDP dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 24 September 2020.

Kemudian perlu ditambahkan bahwa saudara Daniel Halim sebagai Direktur Keuangan WanaArtha Life secara resmi telah memberikan keterangan sekurang-kurangnya 4 kali kepada Kejaksaan Agung selama penyelidikan kasus Jiwasraya.

Hal sebaliknya, pihak Kejaksaan Agung meminta klarifikasi melalui forum yang tidak resmi serta tanpa disertai surat untuk meminta data-data terkait dengan nasabah WanaArtha Life.

“Pada prinsipnya, kami akan memenuhi perintah dari lembaga penegak hukum sepanjang hal tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis kepada manajemen WanaArtha Life. Tentu apabila dilakukan melalui forum yang tidak resmi, kami tidak dapat melakukan apa yang diminta oleh Kejaksaan Agung, mengingat data-data nasabah WanaArtha Life bersifat rahasia dan terbatas sehingga kami hanya dapat memberikan melalui forum yang bersifat resmi,” jelas Yanes.

Yanes menyayangkan bahwa pihak Kejaksaan Agung mengesampingkan keterangan dari para terdakwa kasus Jiwasraya yaitu Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Dalam keterangan para terdakwa di persidangan, sudah sangat jelas bahwa tidak ada kaitan antara WanaArtha Life dengan kasus Jiwasraya.

Dia menyebut sudah berusaha mengklarifikasi salah satunya melalui Direktur Keuangan WanaArtha Life, Saudara Daniel Halim di persidangan, namun hal ini tidak direspon dengan baik sebagai fakta persidangan oleh Kejaksaan Agung. Sebaliknya, Kejaksaan Agung malah meminta keterangan dan informasi melalui forum yang tidak resmi di luar persidangan.

WanaArtha Life sangat menyayangkan pernyataan Kejaksaan Agung yang disampaikan di dalam RDP dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 24 September 2020.

“Pernyataan Kejaksaan Agung di dalam forum terbuka serta diliput oleh berbagai media telah mencemarkan nama baik dan merusak reputasi WanaArtha Life sebagai perusahaan asuransi yang telah berdiri lebih dari 46 tahun di Indonesia dan tidak pernah gagal bayar,” ujar dia.

Selain itu, keterangan yang menyesatkan ini juga menimbulkan kesimpang-siuran informasi sehingga menimbulkan keresahan dan gejolak di masyarakat khususnya pada nasabah kami.

Tak Indahkan Teguran OJK, Usaha Kresna Sekuritas DIbekukan

0

Sylke Febrina Laucereno – detikFinance

Minggu, 25 Okt 2020 06:27 WIB

Jakarta – Kegiatan usaha Kresna Sekuritas dihentikan sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dilakukan karena Kresna Sekuritas dianggap tidak menindaklanjuti teguran yang diberikan oleh regulator.

OJK menyebut Kresna Sekuritas memiliki sejumlah pelanggaran dalam menjalankan usahanya. Mulai 23 Oktober 2020 OJK melarang Kresna Sekuritas untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek hingga perseroan melakukan perbaikan menyeluruh atas temuan tersebut.

Apa saja masalahnya? Berikut berita selengkapnya:

Surat Nomor S-1066/PM.21/2020 menyebutkan jika perusahaan belum melakukan langkah perbaikan dari temuan yang didapatkan OJK.

Misalnya menuangkan ke dalam perjanjian atas hal-hal yang disepakati dengan pihak manapun, baik dalam grup perusahaan atau di luar grup perusahaan. Kemudian menyampaikan kepada nasabah pembeli produk bahwa perjanjian tidak dalam pengaturan, pengawasan dan persetujuan OJK.

Ada juga temuan tentang kegiatan terkait fungsi pemasaran yang tidak memadai. Selain itu temuan tentang terdapat transaksi pada rekening efek nasabah tanpa dilengkapi instruksi nasabah. Selain itu ada pula temuan tentang terdapatnya pelaksanaan penyelesaian transaksi nasabah yang tidak memadai.

“OJK menilai bahwa perusahaan tidak memiliki itikad baik dan upaya-upaya perbaikan dalam menindaklanjuti surat OJK Nomor S-822/PM.21/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal teguran tertulis,” tulis surat tersebut, dikutip Sabtu (24/10/2020).

Penilaian OJK mempertimbangkan dua surat tanggapan Kresna Sekuritas atas surat teguran tertulis OJK belum ada tindak lanjut perbaikan yang memadai.

Kemudian perusahaan belum menyampaikan tindak lanjut perbaikan antara lain terkait pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam pengawasan atas penawaran perjanjian kepada nasabah, belum menyampaikan komitmen bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap segala kerugian nasabah.

Hal ini disebabkan pelaksanaan transaksi tanpa instruksi nasabah serta belum melakukan pemeriksaan internal atas kegiatan yang telah dilakukan perusahaan.

Selain itu OJK juga menegur secara tertulis kepada seluruh Direksi dan Komisaris Kresna Sekuritas yaitu Octavianus Budiyanto selaku Direktur Utama, Jimmy Nyo selaku Direktur, Henry Hanafiah selaku Komisaris Utama, Setyadji selaku Komisaris karena tidak menindaklanjuti hasil pengawasan OJK.

Direktur Utama Kresna Sekuritas Octavianus Budiyanto mengungkapkan pihaknya menghormati keputusan dari regulator.

“Sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Saat ini yang dapat kami sampaikan adalah aset nasabah berada dalam keadaan aman dan tidak perlu khawatir karena penyimpanan dana/efek nasabah berada di rekening efek KSEi dan dana/cash nasabah disimpan di RDN masing-masing atas nama nasabah,” ujar Octavianus dalam siaran pers, Sabtu (24/10/2020).

Octavianus menyebut dengan berat hati, untuk sementara waktu perusahaan tidak dapat melakukan aktivitas perdagangan di Bursa. Dia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini dan terus berupaya memberikan informasi kepada para nasabah sesuai dengan perkembangan situasi yang ada.

“Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Perusahaan melalui sales masing-masing atau hotline Perusahaan di (021) 2555 7000 atau email di cs@kresnasecurities.com,” imbuhnya.

Jerman-Denmark Bikin Terowongan Terendam Terpanjang di Dunia

0

Minggu, 25 Okt 2020 06:45 WIB

Ahmad Masaul Khoiri detikTravel

Jakarta – Jerman dan Denmark memulai pembangunan terowongan bawah laut terendam terpanjang sedunia. Bangunan ini ada di bawah Laut Baltik.

Diberitakan CNN, Minggu (25/10/2020) namanya Terowongan Fehmarnbelt. Mega proyek terowongan bawah laut ini telah direncanakan selama lebih dari satu dekade

Terowongan Fehmarnbelt ada di kedalaman 40 meter di bawah Laut Baltik. Bila pekerjaannya berjalan lanca, terowongan ini akan jadi destinasi pada pembukaan di tahun 2029.

Memiliki panjang 18 kilometer, Terowongan Fehmarnbelt adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar di Eropa. Anggaran konstruksinya lebih dari € 7 miliar.

Sebagai perbandingan, Terowongan Channel sepanjang 50 kilometer yang menghubungkan Inggris dan Prancis, selesai pada tahun 1993. Biaya yang dihabiskan setara dengan £ 12 miliar untuk nilai tukar masa kini.

Lebih panjang dari Terowongan Fehmarnbelt, Terowongan Channel dibuat dengan menggunakan mesin bor. Sedang yang dalam pembangunan akan membenamkan bagian terowongan yang sudah dibuat sebelumnya.

Terowongan Fehmarnbelt akan dibangun di seberang Fehmarn Belt, selat antara Pulau Fehmarn di Jerman dan Pulau Lolland di Denmark. Keberadaan terowongan bawah laut ini dirancang sebagai jalur alternatif layanan feri saat ini dari Rødby dan Puttgarden, yang membawa jutaan penumpang setiap tahun.

Laut Baltik pemisah Jerman-Denmark Foto: CNN

Penyeberangan menggunakan kapal feri saat ini memakan waktu 45 menit. Jika melalui Terowongan Fehmarnbelt hanya butuh tujuh menit dengan kereta api dan 10 menit dengan mobil.

Nama resmi terowongan ini adalah Fehmarnbelt Fixed Link. Bangunan ini akan menjadi gabungan terowongan jalan dan rel terpanjang di dunia.

Terowongan Fehmarnbelt akan memiliki dua jalur jalan raya dan dua jalur rel kereta listrik.

Selain bermanfaat bagi kereta penumpang dan mobil, Terowongan Fehmarnbelt akan berdampak positif bagi truk dan kereta barang. Jalur darat antara Swedia dan Eropa Tengah yang akan lebih pendek 160 kilometer dari sekarang.

Saat ini, lalu lintas antara semenanjung Skandinavia dan Jerman melalui Denmark dapat menggunakan feri melintasi Fehmarnbelt. Atau ada rute yang lebih panjang melalui jembatan antara Pulau Zealand, Funen dan semenanjung Jutlandia.

Pekerjaan Terowongan Fehmarnbelt dimulai

Proyek ini dimulai pada tahun 2008, ketika Jerman dan Denmark menandatangani perjanjian untuk membangun terowongan. Kemudian membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk membuat undang-undang dan disahkan oleh kedua negara hingga studi dampak geoteknik dan lingkungan.

Semua prosesnya selesai di pihak Denmark, di Jerman sejumlah organisasi termasuk perusahaan feri, kelompok lingkungan mengajukan banding atas persetujuan proyek tersebut. Ada klaim persaingan tidak sehat dan masalah lingkungan.

Kini, sebuah pelabuhan baru sedang dibangun di Rødbyhavn, di Lolland. Pada awal 2021 sebuah pabrik akan dibangun di belakangnya dengan enam jalur produksi untuk merakit 89 bagian beton besar yang akan membentuk terowongan.

Setiap bagian akan memiliki panjang 217 meter, lebar 42 meter, dan tinggi 9 meter. Dengan berat masing-masing 73.000 metrik ton, bagian terowongan akan seberat lebih dari 13.000 gajah.

Ruas-ruas Terowongan Fehmarnbelt tersebut akan ditempatkan tepat di bawah dasar laut, sekitar 40 meter di bawah permukaan laut pada titik terdalam. Pemindahannya menggunakan kapal tongkang dan derek.

Bakal ada 2.500 orang akan diperkerjakan pada proyek konstruksi ini. Penempatan ruas Terowongan Fehmarnbelt tersebut akan memakan waktu sekitar tiga tahun.

Luhut Ngaku Jadi Pencetus Omnibus Law

0
Foto: Luhut Binsar Panjaitan (Kadek Melda Luxiana/detikcom)

Tim detikcom – detikFinance

Sabtu, 24 Okt 2020 19:30 WIB

Jakarta – Pemerintah telah mengambil langkah terobosan besar dalam hal perundang-undangan dengan membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Meski diklaim bisa memberikan perubahan positif dalam perekonomian, UU itu mendapatkan penolakan dari berbagai elemen terutama buruh dan mahasiswa.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Omnibus Law dibuat dalam proses yang cukup panjang. Bahkan dia mengakui, bahwa salah satu pencetus ide dibuatnya Omnibus Law adalah dirinya.

Luhut menceritakan ide itu muncul pada waktu dia menjabat sebagai Menko Polhukam pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Saat itu dia melihat banyaknya keruwetan dalam undang-undang yang saling tumpang tindih dan menyebabkan peluang korupsi.

“Terus terang jujur saya (yang) mulai waktu saya Menkopolhukam. Ya waktu itu saya melihat betapa semrawutnya undang-undang peraturan kita, yang ada sekian puluh itu. Satu sama lain saling tumpang tindih atau saling mengunci. Sehingga kita tidak bisa jalan akibatnya korupsi tinggi dan kemudian inefisiensi juga di mana-mana,” tuturnya dalam webinar Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020).

Waktu itu, lanjut Luhut, dia melakukan diskusi dengan para menteri lainnya untuk membahas permasalahan tersebut.

“Waktu itu kan Pak Mahfud dan juga Pak Jimly Asshiddiqie, Pak Seno Adji, Pak Sofyan Djalil, dari kantor saya ada pak Lambong, untuk mendiskusikan gimana caranya. Karena kalau satu persatu undang-undang itu direvisi nggak tau sampai kapan selesainya,” terangnya.

“Kemudian waktu lah datang ide dari Pak Sofyan di Amerika pernah disebut omnibus. Nah omnibus ini tidak menghilangkan undang-undang tapi menyelaraskan isi undang-undang itu jangan sampai tumpang tindih atau saling berkait saling mengikat dengan yang lain,” tambah Luhut.

Namun hasil dari pembicaraan saat ini belum ditindaklanjuti. Barulah di periode kedua Jokowi ide untuk membuat Omnibus Law mulai serius dilakukan.

“Karena kesibukan sana sini belum terjadi, baru mulai dibicarakan kembali oleh Presiden akhir tahun lalu dan sekarang buahnya sekarang. Jadi itu proses panjang bukan proses tiba-tiba,” tutupnya.

Kasus Corona Melonjak, Katalonia Spanyol Pertimbangkan Lockdown Akhir Pekan

0
Seorang wanita menggunakan masker di Barcelona (Foto: AFP/LLUIS GENE)

Tim detikcom – detikNews

Selasa, 27 Okt 2020 03:21 WIB

Barcelona – Wilayah Katalonia, Spanyol pada Senin mengatakan bahwa mereka sedang mempelajari penerapan lockdown khusus akhir pekan untuk mengendalikan virus Corona. Sehari sebelumnya, telah diberlakukan jam malam di seluruh Spanyol.

“Ini adalah skenario yang dibahas karena selama akhir pekan ada lebih banyak interaksi sosial,” kata juru bicara pemerintah daerah, Meritxell Budo kepada radio publik Catalan seperti dilansir AFP, Senin (26/10/2020).

Infeksi telah melonjak dalam beberapa hari terakhir di wilayah timur laut yang kaya. Spanyol pada pekan lalu menjadi negara Uni Eropa yang melampaui sejuta kasus COVID-19 yang dikonfirmasi.https://114c0be8a0a1af81f70958ba3213d85c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Guna mencoba menekan tingkat infeksi, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez pada Minggu (25/10) kemarin menyatakan keadaan darurat nasional dan jam malam yang mencangkup seluruh Spanyol kecuali Kepulauan Canary.

Dia mengatakan pemerintah ingin menghindari terulangnya lockdown nasional yang diberlakukan pada Maret lalu selama gelombang pertama pandemi Corona dan baru dicabut pada bulan Juni.

Di tempat lain di dunia, Israel, Irlandia dan Wales baru-baru ini memberlakukan lockdown yang membatasi orang keluar rumah kecuali alasan penting. Langkah ini sebagai upaya mencegah penularan Corona.

“Kami harus menghindari lockdown total seperti yang kami lakukan pada bulan Maret, kecuali benar-benar diperlukan dan itu adalah satu-satunya plihan. Kami harus melihat skenario lain dan ini adalah salah satunya,” kata Budo dalam referensi lockdown akhir pekan.

Ditangguhkan di Singapura Menyusul Kasus Korsel, Vaksin Flu Aman?

0
Singapura menangguhkan 2 merk vaksin flu (Foto: iStock)

Selasa, 27 Okt 2020 05:53 WIB

Nafilah Sri Sagita K – detikHealth

Jakarta – Sudah 59 warga Korea Selatan dilaporkan meninggal dunia usai suntik vaksin flu. Laporan meninggal yang terus bertambah memicu kekhawatiran terkait keamanan vaksin meski pemerintah menegaskan tidak ada kaitan dengan keamanan vaksin.

Korea Selatan memastikan kematian warga Korsel usai suntik yang terus bertambah tak ada kaitannya dengan vaksin. Program vaksinasi flu di tengah pandemi semata-mata dilakukan demi mencegah sistem kesehatan yang berisiko terdampak saat menangani kasus flu dan COVID-19.

Sementara itu, Singapura menangguhkan 2 merek vaksin flu sebagai upaya kewaspadaan. Keduanya adalah SKYCellflu Quadrivalent dari AJ Biologics dan VaxigripTetra dari Sanofi.

Sebenarnya, amankah vaksin flu digunakan?

Eks Direktur Penyakit Menular WHO South-East Asia Region, Prof dr Tjandra Yoga Aditama, menegaskan vaksin flu masih aman digunakan. Ia meyakini tak ada masalah yang berarti yang berisiko disebabkan oleh vaksinasi flu.

“Kalau saya bilang iya (masih aman). Karena dia sudah lama digunakan, sejauh ini tidak ada masalah yang berarti,” jelasnya saat dihubungi detikcom, Senin (26/10/2020).

“Makanya yang penting sekarang ini kita menunggu hasil sekian orang yang meninggal di Korea itu. Saya kira mereka tidak akan terlalu lama memberikan hasil analisanya,” jelasnya.

Perlukah dihentikan dulu?

Menurut Prof Tjandra, memang perlu ada kehati-hatian menanggapi kasus ini. Ia juga menyoroti Singapura yang memilih untuk menangguhkan vaksinasi flu.

“Kita nggak punya datanya juga meninggalnya karena apa, jadi kita nggak bisa cepat mengambil judgement. Tapi kalau mau berhati-hati, seperti Singapura, sambil menunggu penelitian, ya dihentikan dulu saja vaksin merek itu,” kata Prof Tjandra.

Dari sekian warga yang meninggal, ada yang teridentifikasi meninggal karena jantung. Apakah kondisi kesehatan yang melatarbelakangi seseorang berisiko bahaya saat divaksin?

Vaksin flu ini kan diberikan sudah lama dan orang yang punya penyakit penyerta juga sudah diberikan untuk mencegah mereka yang punya penyakit berat supaya nggak kena flu, supaya penyakit beratnya tidak semakin berat,” pungkasnya.

Utang Dolar AS Tembus US$ 4 T, Tertinggi Sejak COVID Melanda

0
Foto: Pinjam Online (Fauzan Kamil/Infografis detikcom)

Anisa Indraini – detikFinance

Senin, 26 Okt 2020 20:45 WIB

Jakarta – Bank for International Settlements (BIS) mencatat surat utang denominasi dolar Amerika Serikat (AS) berkembang melewati US$ 4 triliun. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya setelah penerbitan dilakukan selama krisis COVID-19.

Dilansir dari Reuters, Senin (26/10/2020), payung dari bank sentral tersebut mengatakan lonjakan 14% dalam penerbitan utang selama April-Juni telah mendorong kenaikan 7% year on year (yoy).

Biaya pinjaman dolar telah turun sejak Federal Reserve memangkas suku bunganya menjadi hampir nol tahun ini. Namun, pasar negara berkembang sering diperingatkan tentang ‘dosa asal’ karena tidak dapat membayar kembali utang dolar ketika mata uang negara asal mereka jatuh.

Konsisten dengan beberapa kuartal terakhir, kredit ke Afrika dan Timur Tengah mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi pada 14%, didorong oleh negara-negara di Timur Tengah.

Negara berkembang di Asia-Pasifik dan Amerika Latin mengalami peningkatan masing-masing 9% dan 5% dari tahun ke tahun.

Sebaliknya, negara berkembang Eropa mengalami penurunan 5%. Penurunan terlihat selama enam tahun terakhir karena kredit dalam mata uang euro menjadi lebih penting bagi kawasan tersebut.

Kredit dalam mata uang euro yang beredar di negara berkembang Eropa, yang mencakup negara-negara seperti Polandia, Republik Ceko, Hongaria, dan Rumania, melampaui kredit dolar dalam hal jumlah keseluruhan awal tahun ini.

Kena PHK, Pegawai Cathay Ramai-ramai Jual Apartemen Sekitar Bandara

0

Anisa Indraini – detikFinance

Senin, 26 Okt 2020 21:50 WIB

Jakarta – Maskapai Cathay Pacific Airways Ltd telah memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 6.000 pegawainya. Keputusan itu ikut berdampak kepada pasar properti di Hong Kong.

Beberapa orang memilih untuk mencari apartemen yang lebih murah, bahkan meninggalkan Hong Kong. Hal itu merupakan pukulan berat bagi salah satu tenaga kerja terbesar di kota itu, yang akhirnya merembet ke pasar properti.

Apartemen dijual dengan harga US$ 8.387 sebulan atau lebih telah meningkat di Discovery Bay, sekitar 30 menit dari bandara yang menjadi rumah bagi banyak pilot. Di Tung Chung, area lain yang populer di kalangan karyawan Cathay, sekitar 60 penyewa telah menyerahkan sewa mereka selama tiga bulan terakhir.

“Saya belum pernah melihat begitu banyak orang melepaskan apartemen sewaan mereka dalam karier saya. Anggota kru lokal yang diberhentikan atau dipotong gajinya memutuskan kontrak mereka,” kata Manajer Penjualan di Midland Realty, Joe Lee dikutip dari Bloomberg, Senin (26/10/2020).

Harga sewa di Tung Chung telah turun 5% sejak awal tahun dan diramal turun 3% lagi pada kuartal IV-2020. Mayoritas permintaan sewa di lingkungan ini berasal dari awak maskapai, karyawan dengan perusahaan logistik, dan profesional lain yang terkait dengan penerbangan.

Industri ini juga terwakili dengan baik di Discovery Bay, populer dengan jalan-jalan dengan deretan pepohonan dan apartemen tepi lautnya.

Beberapa pemilik di daerah itu sekarang dengan senang hati mendapatkan pembeli seharga HK$ 85.000 untuk properti yang sebelumnya seharga HK$ 110.000. Beberapa pilot yang biasa menyewa unit-unit kelas atas itu telah meninggalkan Hong Kong untuk pekerjaan di tempat lain atau pensiun lebih awal. Yang lain telah menurunkan kisaran harga ke HK$ 40.000 menjadi HK$ 60.000, di mana permintaan lebih stabil.

Skandal Jiwasraya, Benny Tjokro-Heru Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp 16 T!

0

Zunita Putri – detikNews

Senin, 26 Okt 2020 21:46 WIB

Jakarta – Majelis hakim PN Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat terkait kasus korupsi Jiwasraya. Keduanya juga dijatuhi vonis membayar uang pengganti sebesar Rp 16 triliun lebih.

Vonis dibacakan ketua majelis hakim Rosmina di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (26/10/2020). Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup dan uang pengganti kepada Benny dan Heru.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan tindak pidana pencucian uang,” kata Rosmina.

“Menjatuhkan pidana terdakwa Benny Tjokrosaputro penjara seumur hidup,” imbuhnya.

Keduanya juga diwajibkan membayar uang pengganti mencapai Rp 16 triliun lebih. Dengan rincian Benny Tjokro diwajibkan membayar uang pengganti Rp 6.078.500.000.000, sedangkan Heru Hidayat membayar pengganti Rp 10.728.783.375.000.

“Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka asetnya akan disita jaksa dan dilelang hingga cukup membayar uang pengganti,” ujar Rosmina.

Di persidangan ini, Benny Tjokro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk dan Heru Hidayat sebagai Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram). Keduanya dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerja sama dengan tiga mantan pejabat Jiwasraya senilai Rp 16 triliun dan tindak pencucian uang (TPPU).

Dalam kasus ini, keduanya dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, keduanya melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdakwa Skandal Jiwasraya Heru Hidayat Juga Divonis Seumur Hidup

0

Zunita Putri – detikNews

Senin, 26 Okt 2020 21:27 WIB

Jakarta – Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat, divonis penjara seumur hidup. Heru dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerja sama dengan tiga mantan pejabat Jiwasraya senilai Rp 16 triliun.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan melakukan tindak pidana pencucian uang,” kata ketua majelis hakim, Rosmina, di PN Topikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (26/10/2020).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heru Hidayat dengan pidana penjara seumur hidup,” imbuhnya.

Adapun salah satu hal yang memberatkan adalah Heru menggunakan uang korupsi untuk perjudian dan foya-foya. Tidak ada hal meringankan untuk Heru Hidayat.

Heru juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 10.728.783.375 triliun. Jika Heru tidak membayar, asetnya akan disita hingga cukup membayar uang pengganti.

Hakim mengatakan Heru Hidayat dan Benny Tjokro terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Persero Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, serta pengusaha Joko Hartono Tirto.

“Menimbang Heru Hidayat sebagai emiten memanfaatkan kedekatan Joko Hartono Tirto dengan Harry Prasetyo untuk bertransaksi saham, dengan kehendak bebas yang dimiliki Heru Hidayat. Namun, untuk menentukan kehendaknya sendiri yang bertindak untuk ikut dalam transaksi saham di PT Asuransi Jiwasraya Persero dengan cara-cara yang disadarinya bertentangan dengan hukum, dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat dan merusak sistem pasar modal,” kata hakim.

“Heru Hidayat dengan kemampuan untuk mengkontrol dirinya, dan mau mencegah kerugian yang timbul. Namun tidak mengurungkan niatnya, malah terbukti adanya keinginan yang kuat pada Heru Hidayat untuk melakukan perbuatan tersebut,” jelas hakim.

Menurut hakim, perbuatan Benny Tjokro, Heru Hidayat dkk terkait pengelolaan investasi saham Jiwasraya telah membuat negara merugi. Total kerugian negara mencapai Rp 16 triliun.

“Kerugian negara terhadap investasi saham sejumlah Rp 4.650.283.375.000, dan kerugian negara atas investasi reksa dana senilai Rp 12,157 triliun, sehingga total kerugian negara secara keseluruhan Rp 16.807.283.375.000,00 triliun. Menimbang majelis hakim berpendapat maka kerugian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan,” tutur hakim.

“Bahwa Terdakwa Heru Hidayat mengetahui, penerimaan uang sejumlah Rp 10.728.783.375.000,00 diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasrya,” tambahnya.

Selain itu, Heru terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama Benny Tjokro. Heru menyembunyikan hartanya yanh berkaitan dengan hasil korupsi dengan membeli sejumlah aset.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka majelis berpendapat bahwa unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, membawa ke luar negeri, merubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta benda telah terbukti pada perbuatan terdakwa Heru Hidayat,” kata hakim.

Tindakan pencucian uang yang dilakukan keduanya itu disamarkan dengan membeli tanah hingga jual beli saham. Selain itu, Heru menempatkan uangnya untuk bermain judi atau kasino dan membayar utang terkait judi tersebut.

Atas dasar itu, Heru melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terkait TPPU, Heru melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.