Ilyas Fadilah – detikFinance
Jumat, 29 Mei 2026 14:58 WIB
Jakarta – Bagi banyak warga Palestina, pendidikan dianggap sebagai salah satu jalan menuju stabilitas di tengah ketidakpastian politik. Namun, kepercayaan tersebut kini mulai runtuh.
Data Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) menunjukkan hampir 40% anak muda Palestina di Tepi Barat yang memiliki minimal ijazah diploma masih menganggur. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran di wilayah tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat sejak Oktober 2023.
Kondisi memburuk setelah Israel membekukan izin kerja bagi sekitar 115 ribu warga Palestina dari Tepi Barat yang sebelumnya bekerja di Israel. Hanya sebagian kecil izin yang kemudian diperpanjang, sehingga memperparah krisis lapangan kerja.
“Kami melihat orang-orang di seluruh dunia mendapatkan pekerjaan dan menjalani hidup terbaik mereka, sementara kami terjebak,” ujar Mahasiswa jurusan bisnis, Christy Abu Mahour, dilansir dari Aljazeera, Jumat (29/5/2026).
Sementara itu, Mantan Wali Kota Bethlehem, Maher Canawati, mengatakan krisis ini memicu semakin banyak warga Palestina memilih meninggalkan negaranya. Banyak sarjana bahkan bekerja di luar latar belakang pendidikan.
“Kami melihat dokter bekerja di restoran, arsitek kesulitan mencari kerja, perawat memohon pekerjaan. Semua hanya ingin hidup normal dan memiliki masa depan yang layak,” kata Maher.
Tekanan yang dihadapi mahasiswa Palestina bukan hanya soal akademik. Razia militer dan penutupan jalan membuat perjalanan menuju kampus menjadi sulit dan tidak menentu. Perkuliahan juga kerap dialihkan secara daring setiap kali eskalasi politik meningkat.
“Untuk apa saya kuliah pada akhirnya? Bukankah saya belajar agar bisa mendapat pekerjaan?” kata mahasiswa media, Khaled Abu Aishah.
Konselor akademik dan karier Universitas Bethlehem, Enass Elias, mengatakan keluhan serupa semakin sering ia dengar dari mahasiswa. Banyak mahasiswa merasa lelah secara psikologis karena setelah bertahun-tahun belajar, peluang kerja tetap sangat terbatas.
Setiap tahun, universitas-universitas Palestina menghasilkan puluhan ribu lulusan baru, tetapi ekonomi lokal tidak tumbuh cukup cepat untuk menyerap mereka. Banyak lulusan akhirnya bekerja di luar bidang keahlian mereka.
Salsabyl Salama, lulusan fisioterapi berusia 25 tahun, mengaku hanya sempat mendapat kontrak kerja empat bulan melalui program UNRWA di kamp pengungsi Bethlehem. Kini ia bekerja sebagai kasir supermarket.
“Ini bukan impian saya, tetapi pekerjaan ini membuat saya bisa mandiri,” ujarnya.
Menurut Elias, persaingan kerja sangat ketat. Ketika rumah sakit membuka dua lowongan pekerjaan, sebanyak 60 hingga 70 lulusan melamar posisi tersebut. Bahkan banyak perusahaan meminta pengalaman kerja sebelumnya, sehingga lulusan baru sulit masuk ke pasar kerja.
Pekerjaan di sektor publik yang dulu dianggap stabil juga semakin dihindari. Sejak 2021, Otoritas Palestina kesulitan membayar gaji pegawai akibat Israel menahan sebagian besar pendapatan pajak Palestina. Krisis fiskal itu semakin memburuk setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023.
(acd/acd)
