104 Ribu Warga Sragen Terdampak Corona Bakal Dapat Bansos

0
39
Ilustrasi bansos/Foto: Muhammad Ridho

Rabu, 15 Apr 2020 21:15 WIB

Andika Tarmy – detikFinance

Sragen – Sebanyak 104 ribu warga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terdampak pandemi Corona. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menjamin seluruh warga terdampak akan mendapatkan bantuan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial.

“Dari hasil pendataan jaring pengaman sosial kita kurang lebih ada 104 ribu warga terdampak pandemi. Jumlah tersebut didapatkan dari enam kriteria yang harus terpenuhi,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto, ditemui wartawan, Rabu (15/4/2020).

Enam kriteria tersebut, lanjut Tatag, di antaranya warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), warga mudik tidak berpenghasilan, warga tidak bekerja, calon pencari kerja, pekerja informal seperti pedagang kecil, asongan dan pelaku wisata, serta pelaku jasa transportasi online. Data tersebut kemudian dipilah, antara warga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang belum.

“Pemilahan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Sehingga dari total warga terdampak pandemi tersebut, diketahui sebagian sudah terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT. Dari hasil cleansing yang kami lakukan, masih ada 50.800 yang belum masuk DTKS,” terang Tatag.

Sragen – 

Sebanyak 104 ribu warga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terdampak pandemi Corona. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menjamin seluruh warga terdampak akan mendapatkan bantuan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial.

“Dari hasil pendataan jaring pengaman sosial kita kurang lebih ada 104 ribu warga terdampak pandemi. Jumlah tersebut didapatkan dari enam kriteria yang harus terpenuhi,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto, ditemui wartawan, Rabu (15/4/2020).

Enam kriteria tersebut, lanjut Tatag, di antaranya warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), warga mudik tidak berpenghasilan, warga tidak bekerja, calon pencari kerja, pekerja informal seperti pedagang kecil, asongan dan pelaku wisata, serta pelaku jasa transportasi online. Data tersebut kemudian dipilah, antara warga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang belum.

“Pemilahan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Sehingga dari total warga terdampak pandemi tersebut, diketahui sebagian sudah terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT. Dari hasil cleansing yang kami lakukan, masih ada 50.800 yang belum masuk DTKS,” terang Tatag.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here