Usai Diserang Hotman Paris, Peradi Otto Hasibuan Kini Digugat Rp 1 Miliar

0
59

Andi Saputra – detikNews
Jumat, 22 Apr 2022 09:47 WIB

Jakarta – Hotman Paris menyerang keabsahan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan berbuntut panjang. Seorang advokat dari Medan, Sumatera Utara, Ranto R. Simbolon menggugat Peradi senilai Rp 1 miliar lebih.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri (SIPP PN) Medan yang dikutip detikcom, Jumat (22/4/2022), Ranto mengaku jadi ragu dengan keabsahan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diikutinya. Di mana PKPA yang diikuti saat itu di bawah Ketum Peradi Otto Hasibuan.

“Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad),” demikian bunyi tuntutan Ranto.

Berikut detail gugatan Ranto:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad) ;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayarkan kerugian PENGGUGAT secara tanggung renteng, yang ditimbulkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang diperhitungkan:

Kerugian Materiil
– Biaya Pendidikan Profesi Khusus Profesi Advokat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
– Biaya Pendaftaran Pendidikan Profesi Khusus Profesi Advokat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
– Biaya sewa tempat tinggal Penggugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2022 ;

Rp.1.500.000,- X 19 Bulan = Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
– Biaya transportasi Penggugat selama tinggal di medan guna mengurus pendaftaran serta mengikuti proses PKPA senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
– Biaya hidup selama tinggal di medan antara lain biaya makan sebesar Rp. 20.000,- satu kali makan selama 19 bulan = Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)


Kerugian Imateriil

Bahwa dengan adanya peristiwa ini Penggugat merasa “terpukul”, kemudian waktu, pikiran serta tenaga Penggugat juga telah menjadi sia-sia selama mengurus proses pendaftaran dan mengikuti PKPA yang diselenggarakn oleh Para Tergugat. Selain dari pada itu Penggugat juga harus menanggung malu oleh karena bahwa di kampung sudah tersiar kabar bahwa PKPA yang diikuti Penggugat adalah tidak sah. Bahwa konsekuensi dengan tidak sahnya PKPA yang diikuti oleh Penggugat dan Sertifikat PKPA yang diterima penggugat, Penggugat harus mengikuti PKPA kembali hal ini akan memperlama Penggugat dalam meraih cita-citanya untuk menjadi Advokat dengan kata lain Usia Penggugat untuk bisa menjadi Advokat akan semakin tua. Yang mana hal-hal tersebut di atas bila dinominalkan adalah senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Berdasarkan uraian di atas maka kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah senilai :

Kerugian Materil + Kerugian Immateril = Rp.48.150.000,00 + Rp.1.000.000.000 = Rp.1.048.150.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta juta seratus lima puluh ribu rupiah)

4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kepada PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Sebagaimana diketahui, MA dalam putusan kasasi nomor 997K/PDT/2022 menguatkan putusan judex factie yang membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019. Meski demikian, MA menyatakan putusan kasasi 997K/PDT/2022 tidak berpengaruh ke status advokat anggota Peradi.

“Dalam putusan MA a quo, masalahnya hanya menyangkut anggaran dasar organisasi advokat. Sedangkan status advokat yang bersangkutan, sertifikat advokatnya tetap berlaku,” kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Kamis (21/4).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here