Satgas Pangan Polri Usut Dugaan 2.500 Ton Minyak Goreng Tumpah ke Laut

0
69

Senin 21 Mar 2022 10:49 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Beredar video yang menyebut minyak goreng merek ternama tumpah ke laut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satgas Pangan Polri menyatakan video viral diduga minyak goreng tumpah ke laut merupakan informasi yang perlu diusut guna memastikan benar tidaknya informasi tersebut. Video tersebut viral karena terjadi saat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng dan harga yang tinggi.

Kepala Satgas Pangan Polri Irjen PolHelmy Santika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Video berdurasi 28 detik tersebut memperlihatkan tumpahan cairan berwarna kuning menyerupai warna minyak goreng di badan kapal yang sedang bersandar terlihat seperti sedang menyalurkan menggunakan pipa, namun ada yang meluber hingga ke laut.

Dalam video yang diunggah lewat sosial media Tiktok itu menuliskan narasi minyak premium merk ternama kualitas terbaik 2.500 ton dengan harga kurang lebih Rp 37 miliar. Video tersebut juga tertulis kurang lebih dua ton tumpah.

Pemerintah telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di pasaran termasuk kebijakan kebijakan domestic market obligation (DMO). Sejak HET dicabut pasokan minyak goreng langsung melimpah, hanya saja harganya tinggi, untuk satu liter minyak goreng premium kemasan di pasar tradisional dijual Rp 22.500 hingga Rp 26.000.

Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel), dimana stok melimpah namun harganya tinggi. Berdasarkan pantauan pada Ahad (20/3/2022) pada beberapa ritel modern seperti Indomaret dan toko swalayan di Kota Banjarbaru, Kalsel, minyak goreng kemasan premium berbagai merek isi dua liter dibandrol harganya antara Rp 49 ribu sampai Rp 52 ribu. Angka itu jauh di atas HET yang sebelumnya berlaku Rp 28 ribu per dua liter.

“Tadinya senang melihat banyak minyak goreng dipajang, ternyata harganya mahal, saya tidak jadi beli,” ujar Rohimah (55), warga yang dijumpai setelah keluar dari sebuah ritel modern di Banjarbaru.

Ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin mengatakan kebijakan Pemerintah menetapkan HET minyak goreng sejak awal Februari 2022 lalu memang tidak tepat. Begitu pula kebijakan pencabutan HET untuk minyak goreng kemasan kecuali curah, juga tidak efektif. 

Hal ini disebabkan penetapan dan pencabutan HET tersebut tanpa disertai kebijakan yang menyentuh akar masalah lonjakan dan kenaikan harga kebutuhan pokok itu. “Persoalan mendasar minyak goreng ini adalah tata niaga yang buruk dan struktur pasar yang rusak, yaitu kartel dan penimbunan oleh para mafia,” kata dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here