PSBB Akan Merata di Jabodetabek, KRL Setop Sementara?

0
50

Selasa, 14 Apr 2020 15:45 WIB

M. Sholihin-detikTravel

Jakarta – Pembatasan operasional Kereta Rel Listrik (KRL) dinilai belum cukup untuk meredam penyebaran virus Corona di Jabodetabek. Kepala daerah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan agar operasional KRL dihentikan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

PSBB di Jabodetabek berlangsung 14 hari. Bodetabek mengikuti DKI Jakarta yang sudah lebih dulu menerapkan PSBB sejak Jumat (10/4/2020).

Setelah PSBB berlaku di Jakarta, KRL membatasi operasional harian. Jam operasional dimulai dari pukul 06.00 hingga 18.00 WIB, cuma 683 kereta yang dioperasikan dengan masing-masing gerbong diisi 60 penumpang, juga diterapkan physical distancing (jaga jarak).

Dalam prosesnya, pimpinan lima daerah di Bodebek bersama PT KAI dan PT KCI sebagai operator commuter line mengusulkan KRL dihentikan. PSBB di Kota dan Kabupaten Bogor mulai diterapkan mulai Rabu (15/4/2020).

“Lima kepala daerah di Bodebek memberikan opsi kepada PT KCI dan PT KAI sebagai operator KRL untuk penghentian sementara kereta api selama 14 hari masa pemberlakuan PSBB,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Selasa (14/4/2020).

Dia bilang usulan penghentian sementara operasional KRL ini agar PSBB yang akan diterapkan di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi dapat berjalan efektif. Usulan tersebut akan disampaikan melalui surat resmi kepada Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat.

“Hal ini dimaksudkan agar efektivitas Pembatasan Sosial Skala Besar tercapai dan upaya menurunkan resiko penyebaran COVID-19 berhasil secara kualitatif dan kuantitatif,” ujar Dedie.

Jika KRL tetap beroperasi selama PSBB, tutur Dedie, tujuan diberlakukan PSBB bakal sulit tercapai. Sebab, dia menjelaskan, social distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 akan susah terwujud di dalam KRL.

Selain itu, Dedie meminta agar pemerintah DKI Jakarta dapat secara tegas menyetop sementara aktivitas perkantoran selain sektor-sektor yang dikecualikan.

“Kalau saja ini dilakukan langkah-langkah tegas tentu mobilitas warga dari Bogor, Depok dan Bekasi yang kerja di Jakarta bisa ditekan,” kata Dedie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here