PAN Sepakat Dispensasi Karantina Pejabat Dihapus, tapi Usul Durasi Diubah

0
14

Eva Safitri – detikNews
Jumat, 07 Jan 2022 07:20 WIB

Jakarta – Dispensasi karantina bagi pejabat yang baru pulang dari luar negeri dihapus. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh P Daulay, sepakat dengan hal tersebut.
“Pertama tentu kita mengapresiasi apa yang menjadi arahan presiden, kita berharap semua pejabat publik bisa mengikuti arahan presiden. Jadi dengan demikian masyarakat merasa tidak ada perbedaan perlakuan,” kata Saleh kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).

Namun, Saleh mengusulkan durasi karantina dikurangi menjadi 3 sampai 4 hari. Sementara, sisa masa karantina bisa dilanjutkan di rumah.

“Saya mengusulkan bahwa karantina tidak perlu dilakukan 10-14 hari, seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa karantina itu mungkin 3-4 hari. Selama masa 3-4 hari itu nanti dilakukan evaluasi terhadap mereka yang habis dari luar negeri, karena kan PCR satu hari bisa keluar dan mereka dimonitor terus selama 3-4 hari. Jika dinyatakan negatif mereka sudah boleh pulang,” kata Saleh.

Saleh mengatakan para pelaku perjalanan tetap harus melanjutkan karantina di rumah. Dia menyebut perlu adanya pengawasan dari Satgas setempat.

“Nanti sampai di rumah masing-masing bukan berarti mereka langsung beraktivitas seperti biasa, tapi mereka tetap melanjutkan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mungkin kalau sudah 3-4 hari di hotel kan butuh 6 hari lagi untuk 10 hari, jadi 6 hari itu dia tidak boleh keluar. Itu perlu Satgas di kelurahan dan di kecamatan mengetahui mereka yang isolasi mandiri ini,” ucapnya.

Dia mengatakan pihak yang melanggar isolasi di rumah bisa dikenakan sanksi. “Sehingga satgas bisa mengawasi ketat, jika mereka melanggar itu bisa dikenakan hukuman,” tuturnya.

Dia mengatakan pihak yang melanggar isolasi di rumah bisa dikenakan sanksi. “Sehingga satgas bisa mengawasi ketat, jika mereka melanggar itu bisa dikenakan hukuman,” tuturnya.

Dispensasi Karantina Pejabat Dihapus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta tak ada lagi dispensasi aturan karantina bagi pejabat yang pulang dari luar negeri. Usai ada perintah Jokowi, Satgas COVID-19 mengubah aturan karantina.

Kini, para pejabat tetap harus menjalani karantina di lokasi karantina terpusat atau hotel seperti warga lainnya. Aturan itu termuat dalam Keputusan Ketua Satgas COVID-19 2/2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri. Keputusan itu ditetapkan pada 4 Januari 2022.

1. Pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia
2. Pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah menamatkan pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri
3. Pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri
4. Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional

Ketentuan di atas adalah diktum Keenam dari Keputusan Satgas. Dalam diktum Ketujuh, ada aturan bagi pegawai pemerintah yang tidak bersedia karantina di lokasi terpusat. Jika tak mau karantina di lokasi terpusat seperti Wisma Atlet, pegawai pemerintah wajib karantina di hotel yang sudah ditentukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here