Diskusi Soal MLFF Nggak Mulus, Hungaria Copot Direksi Indonesia dari Roatex

0
83

Shafira Cendra Arini – detikFinance
Selasa, 30 Mei 2023 14:36 WIB

Jakarta – Uji coba bayar tol tanpa setop dikabarkan akan mundur dari target penyelenggaraannya yang sebelumnya ditetapkan pada 1 Juni 2023. Hal ini terjadi lantaran adanya ketidaksepahaman dan perbedaan visi antara Indonesia dengan kontraktor penyedia sistem yang berbasis di Hungaria.
Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Musfihin Dahlan mengatakan, sejak Agustus 2022 lalu pihaknya sudah berupaya mencari solusi namun hingga saat ini titik terang belum terlihat. Karena hal ini, dirinya yang merupakan Dirut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Roatex Zrt, perusahaan induk RITS yang berbasis di Hungaria.

“Karena perbedaan visi yang keras ini BOD (board of director) dari PT RITS, khususnya yang orang Indonesianya sejak tanggal 22 (Mei) kemarin kita diberhentikan, di-dismiss. Jadi saya sudah tidak lagi, secara legal diberhentikan dari dirut. Diganti dirutnya oleh orang Hungaria,” ungkapnya, dalam bincang-bincang bersama awak media di Kantor Roatex, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Dengan demikian, saat ini posisi Direktur Utama RITS berdasarkan keputusan tersebut ialah Attila Keszeg. Sementara posisi Direktur RITS dipegang oleh Orozs Gyula. Adapun dalam susunan sebelumnya, posisi Dirut dipegang oleh Musfihin. Kemudian, Direktur Keuangan diisi oleh Peter Ong, dan Direktur Teknologi diisi oleh Orozs Gyula.

“Jadi sekarang direksi dari RITS dua-duanya Hungaria, tidak ada Indonesianya. Ini karena masalah ini, karena kita menolak terus,” ujarnya.

Musfihin mengatakan, alasan dari diskusi yang berjalan ‘alot’ ini ialah pihak Indonesia ingin sistem ini diterapkan sesuai dengan kondisi di Indonesia, sementara Hungaria sendiri berkeinginan untuk menerapkan sistem yang telah diterapkan di negaranya dan negara-negara di Eropa di Indonesia tanpa penyesuaian.

“Mereka sudah proven sejak 2013 dan mereka mau memerapkan bulat-bulat di sini. Dan mereka mau peraturan segala macem diterapkan di sini. Ya nggak bisa. Antara Kementerian PU, kepolisian segala macem harus ikut aturan yang mereka buat, ya nggak mungkin,” terangnya.

Menurut Musfihin, sistem yang diinginkan Hungaria itu tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Salah satunya, di Hungaria dan sebagian negara Eropa jalan tol dikelola penuh oleh pemerintah sehingga konsensioner dibayarkan oleh pemerintah. Sementara di Indonesia sendiri, sebagian jalan tol dikelola oleh swasta.

“Sementara di kita konsesioner swasta dan swasta memungut pengembalian modal dari pemungutan tarif tol yang mereka pungut. Jadi setiap rupiah yang mereka terima itu pengembalian modalnya. Jadi mereka sangat khawatir sistem baru ini membuat bobol (uang),” ujarnya.

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu Key Performance Indicator (KPI) yang telah disepakati bersama pemerintah yakni sistem ini menjamin pendapatan BUJT 100%. Sementara, hingga saat ini sistem tersebut hanya mampu menjamin sekitar 80%, sehingga ada potensi BUJT kehilangan penerimaannya hingga 20%.

Selain itu, di Indonesia sendiri masih banyak celah yang berpotensi membuat pengendara tak terdeteksi sistem seperti yang diterapkan di Hungaria, salah satunya yakni masih banyak nomor polisi pengendara RI yang kurang jelas dan tidak terbaca. Karena itulah, menurutnya perlu ada penyesuaian sistem.

Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa pemilihan kontraktor ini sepenuhnya dilakukan oleh Roatex Zrt. Adapun kontraktor dari sistem MLFF ini ialah Multi Contact Zrt. Sementara untuk posisi RITS sendiri, 99% sahamnya dipegang oleh Roatex Zrt sementara 1% sisanya dipegang oleh individu dari Hungaria pula. Dengan demikian, 100% sahamnya dipegang oleh Hungaria.

Oleh karena itulah, mengenai bagaimana kelanjutan dari rencana penerapan sistem ini maupun kerja sama dengan kontraktor ke depannya akan kembali ke tangan pemerintah, mengingat MLFF sendiri juga masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Dengan demikian, belum dapat dipastikan sampai kapan penerapan MLFF ini akan mundur.

“Saya kira secara keseluruhan kami minta pemerintah melakukan review dari proyek ini supaya kedepannya bisa terlaksana dengan sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan operator jalan tol di Indonesia,” katanya.

“Pemerintah bisa saja men-default (proyek ini dengan Roatex Hungaria). Tetapi pemerintah pasti akan memilih jalan yang paling bijak. Tapi sebaiknya tanya ke BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)” imbuhnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here