Dianggap Tak Tepat Sasaran, Kartu Prakerja Diminta Setop 2021

0
43
Foto: Ilustrasi Kartu Pra Kerja (Tim Infografis: Luthfy Syahban)

Soraya Novika – detikFinance

Sabtu, 12 Des 2020 18:30 WIB

Jakarta – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai tak semua program bantuan sosial (bansos) perlu dilanjutkan sampai tahun 2021 mendatang. Beberapa di antaranya tak perlu lagi dilanjutkan sebab dianggap kurang efektif. Salah satunya Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana melanjutkan program bansos sembako ini. Bahkan kepesertaan mau diperbanyak dari semula 15,2 juta KPM menjadi 18,5 juta KPM.

Adapun besaran nominal BPNT juga diperbesar, dari Rp 150 ribu per KPM per bulan, menjadi Rp 200 ribu per KPM per bulan. Anggaran BPNT tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 44,7 triliun.

Menurut Bhima, ada baiknya program satu ini dirubah saja jadi bantuan tunai.

“Bantuan berbentuk sembako sebaiknya dirubah menjadi bantuan tunai karena pengawasan lebih mudah,” ujar Bhima kepada detikcom, Sabtu (12/12/2020).

Program lainnya yang tak perlu dilanjut adalah Kartu Prakerja.

“Belanja lain yang sebaiknya disetop adalah Kartu Prakerja karena masuk pemborosan anggaran, tidak tepat sasaran, outputnya pun tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi,” sambungnya.

Sedikit berbeda dari Bhima, menurut Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, terlepas dari kontroversinya, program Kartu Prakerja tetap perlu dilanjut.

“Menurut saya program ini perlu dilanjut dengan menyesuaikan kurikulum bagi para calon penerima dan juga database calon penerimanya. Seharusnya kurikulum lebih variatif terhadap jenis pekerjaan. Sementara database, selain pendaftaran seharusnya calon penerima juga harus ada alternatif lain,” kata Yusuf.

Yusuf menyarankan pemerintah memperluas syarat penerimaan program ini. Misalnya dengan membolehkan mereka yang tidak lagi membayar BPJS Ketenagakerjaan-nya untuk mendaftar program ini. Sebab, bisa saja ia tak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan-nya karena kena PHK.

“Seperti misalnya para pekerja yang berhenti membayar iuran BPJS. Ada indikasi kelompok ini merupakan pekerja yang terkena PHK. Dan justru ini kelompok yang paling membutuhkan bantuan kartu pra-kerja. Jadi kombinasi penerima kartu pra-kerja, ialah yang mendaftar dan database yang dibentuk oleh pemerintah sendiri,” paparnya.

Demikian pula dengan program bansos lainnya, kata Yusuf semua masih perlu dilanjut. Namun, ada yang perlu dievaluasi.

“Untuk program bansos saya melihat sebenarnya tahun depan masih perlu dilanjutkan di hampir semua program. Apalagi tahun depan masih merupakan tahun konsolidasi dimana kondisi masyarakat belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi terjadi. Belum lagi jika bicara konteks kemiskinan, bansos diperlukan untuk menekan laju angka kemiskinan. Jadi bukan dihapuskan namun dievaluasi,” tuturnya.

Adapun bansos yang harus dievaluasi adalah bansos sembako hingga bantuan sosial tunai.

“Bentuk evaluasi tentu melalui bentuk penyaluran hingga pembaharuan data calon penerima,” timpalnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here