Data Pemprov DKI: Laporan Gangguan Ketenteraman Naik di Masa COVID-19

0
41
Ilustrasi Jakarta Saat PSBB karena Wabah Virus Corona (Nova Wahyudi/Antara Foto)

Danu Damarjati – detikNews

Kamis, 30 Apr 2020 21:59 WIB

Jakarta – Data yang dilansir Pemerintah Provinsi DKI menunjukkan laporan terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban meningkat selama masa COVID-19. Laporan terkait pelanggaran peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) menurun saat wabah virus Corona ini.

Data ini diakses detikcom di situs Corona Jakarta milik Pemprov DKI, Kamis (30/4/2020) malam.

Sumber data berasal dari basis data CRM Jakarta Smart City. Masa sebelum COVID-19 adalah Desember 2019 dan Januari 2020, sedangkan masa saat COVID-19 adalah Februari dan hingga kini. Berikut ini adalah hasilnya.

Perbandingan Jumlah Laporan Top 5 Kategori pada Masa COVID-19 dan Sebelum COVID-19:

Desember 2019
1. Laporan pelanggaran perda/pergub: 1.703
2. Laporan gangguan ketenteraman ketertiban: 627
3. Laporan hubungan pekerja-pengusaha: 36
4. Laporan bantuan sosial: 25

Januari 2020
1. Laporan pelanggaran perda/pergub: 1.173
2. Laporan gangguan ketenteraman ketertiban: 470
3. Laporan hubungan pekerja-pengusaha: 61
4. Laporan bantuan sosial: 40

Februari 2020
1. Laporan pelanggaran perda/pergub: 1.201
2. Laporan gangguan ketenteraman ketertiban: 344
3. Laporan bantuan sosial: 37
4. Laporan hubungan pekerja-pengusaha: 23

Maret 2020
1. Laporan pelanggaran perda/pergub: 859
2. Laporan gangguan ketenteraman ketertiban: 599
3. Laporan hubungan pekerja-pengusaha: 297
4. Laporan pendataan kesehatan: 119
5. Laporan bantuan sosial: 60

April 2020
1. Laporan gangguan ketenteraman ketertiban: 1.397
2. Laporan bantuan sosial: 1.321
3. Laporan pelanggaran Perda/Pergub: 339
4. Laporan hubungan pekerja-pengusaha: 247
5. Laporan pendataan kesehatan: 68

Data jumlah laporan sebelum COVID-19 dan saat COVID-19, per 30 April 2020. (Dok. Pemprov DKI)

Ada pula komponen data lain yang dipampangkan di situs yang beralamat di www.corona.jakarta.go.id ini, yakni mengenai jumlah laporan masuk per kanal. Jumlah laporan terbanyak masuk lewat email yakni 465 laporan dan jumlah pelapornya ada 362. Di urutan kedua, ada jumlah laporan lewat Twitter dengan 353 laporan dan 322 pelapor. Di urutan ketiga, ada jumlah laporan lewat Facebook dengan 348 laporan dan 252 pelapor. Yang terendah adalah balai warga, dengan 25 laporan dan 22 pelapor.

Berikut ini adalah jumlah laporan berdasarkan kategori:

1. Gangguan ketenteraman dan ketertiban: 859
2. Bantuan sosial: 485
3. Hubungan pekerja pengusaha: 283
4. Pelanggaran perda/pergub: 160
5. Pendataan kesehatan: 100
6. Fasilitas kesehatan milik pusat/swasta: 68
7. Transportasi publik: 27
8. Lokasi binaan dan lokasi sementara: 17
9. Perdagangan: 17
10. Penyelamatan: 1

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menetapkan status tanggap darurat bencana wabah COVID-19 pada 20 Maret 2020. Kemudian, pada 10 April 2020, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan di Jakarta.

Soal peningkatan laporan gangguan keamanan ketertiban sebagaimana yang ditunjukkan data di atas, tak jelas betul apakah itu adalah hasil hubungan sebab-akibat (kausalitas), yakni masa COVID-19 membuat laporan gangguan keamanan-ketertiban meningkat atau tak ada hubungan antara dua hal itu. Belum ada keterangan dalam data yang dipaparkan Pemprov DKI terkait hal ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here