PP Muhammadiyah Koordinasi Bahas Persoalan Sekolah

0
71
Logo Muhammadiyah

Senin 17 Feb 2020 08:01 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ratna Puspita

Sekolah atau madrasah wajib memiliki guru yang kompeten melayani siswa berkebutuhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Baedhowi mengatakan, PP Muhammadiyah telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas masalah yang dihadapi sekolah atau madrasah Muhammadiyah secara menyeluruh. Hal itu dilakukan menyusul terjadinya perundungan terhadap siswi berkebutuhan khusus berinisial CA di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, Jawa Tengah.

Semua sekolah diinventarisasi agar bisa diberikan pendampingan bagaimana mengelola sekolah dengan baik. “Jadi tidak hanya di Butuh saja. Akhirnya kita evaluasi secara keseluruhan, dan mengharapkan agar pembina dan pengelola atau pendiri, itu betul-betul melakukan pendampingan manajemen sekolah di daerah masing-masing,” tutur dia kepada Republika.co.id, Ahad (16/2).

Selain itu, SMP Muhammadiyah Butuh juga akan diprogramkan untuk menjadi sekolah ramah anak. Langkah ini menjadi prioritas mengingat telah terjadi perundungan di sekolah tersebut.

“Sekarang ini sedang memprogramkan agar dijadikan sebagai sekolah ramah anak. Gurunya dilatih bagaimana menyelenggarakan sekolah ramah anak. Sehingga sekolah itu tidak menakutkan, tapi bisa memberi penguatan pada anak,” kata dia.

Pengamat Pendidikan Islam Jejen Musfah menuturkan, sekolah atau madrasah wajib memiliki guru yang kompeten termasuk menguasai penanganan siswa difabel. Masalahnya sekarang adalah masih banyak guru, sekolah, dan madrasah, yang tidak memiliki kemampuan dan kesiapan melayani siswa berkebutuhan khusus.

“Hanya sedikit sekolah atau madrasah yang menerima anak berkebutuhan khusus karena ketiadaan Sumber Daya Manusia (SDM),” kata dia menanggapi perundungan siswi berkebutuhan khusus di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo.

Terkait wacana akan ditutupnya SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, Jejen menilai langkah tersebut tidak tepat. Karena seharusnya Pemerintah Daerah bertanggungjawab memfasilitasi sekolah dan madrasah yang melaksanakan pendidikan inklusi.

“Kepala daerah jangan asal bicara, sehingga terkesan tidak memahami persoalan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyayangkan rencana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan menutup SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo. Rencana penutupan tersebut akibat adanya kejadian perundungan tiga siswa terhadap siswi berkebutuhan khusus CA.

“Kami menyayangkan pernyataan Gubernur Ganjar yang akan menutup SMP Muhammadiyah Butuh,” kata Mu’ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here