Pertalite Akhirnya ‘Disubsidi’, Premium Sudah Dihapus?

0
31

Achmad Dwi Afriyadi – detikFinance
Rabu, 30 Mar 2022 07:00 WIB

Jakarta – Pertalite atau BBM RON 90 kini berstatus jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Dengan demikian, status Pertalite sama dengan Premium.
“Bensin RON 90 ditetapkan sebagai JBKP berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang JBKP,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, Selasa (29/3/2022).

Dia menerangkan, kuota Pertalite pada tahun ini ditetapkan 23,05 juta KL. Sementara, realisasi penyaluran Pertalite hingga Februari sebesar 4,258 juta KL atau lebih tinggi sebanyak 18,5% dari kuota secara year to date.

Dia mengatakan, hingga akhir tahun diperkirakan penyaluran Pertalite akan melebihi kuota yakni sebanyak 26,5 juta KL. “Di akhir 2022 akan terjadi over kuota 15% dari kuota,” katanya.

Mengutip laman Kementerian ESDM, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 menyatakan wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harga jual eceran JBKP untuk jenis bensin RON 90 di titik serah setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 7.650 di mana sudah termasuk PPN dan PBBKB.

Diatur pula dalam Kepmen ini, BPH Migas melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian alokasi volume penyediaan dan pendistribusian JBKP.

Pada saat Kepmen ini mulai berlaku, Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kepmen mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, mengatakan akan memberikan subsidi untuk Premium yang dijadikan campuran BBM jenis Pertalite.

“Soal Pertalite, jadi di dalam Perpres itu Premium itu kan ada yang dijual langsung ke konsumen di SPBU, itu udah kecil sekali yang dijual langsung ke konsumen, tapi ada Premium yang kemudian dipakai untuk bikin Pertalite. Nah yang Premium dipakai untuk Pertalite itu nanti kan dicampur. Nah Premium yang dipakai untuk Pertalite itu juga bisa dikompensasi diberikan subsidi,” katanya dalam konferensi pers APBN 2021 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (3/1) lalu.

“Sehingga nanti kita bisa mengalokasikan yang disubsidi tetap yang Premium-nya (dalam campuran Pertalite). Jadi sementara kalau yang Pertalite campurannya kan nanti tergantung pada harga internasional ya,” tambahnya.

Ketentuan mengenai JBKP sendiri diatur dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Di Pasal 3 Ayat 4 Perpres 117 tahun 2021 dijelaskan, menteri dapat menetapkan perubahahan JBKP berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian.

Lalu, di Pasal 21B Ayat 1 tertulis, dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis bensin RON 88 yang merupakan 50% dari volume jenis bensin RON 90 disediakan dan didistribusikan oleh badan usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai JBKP sejak 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh menteri sebagaimana Pasal 3 Ayat 4.

“Formula harga dasar, harga indeks pasar, dan harga jual eceran bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) RON 88 sebagai komponen bahan bakar minyak pembentuk jenis bensin (gasoline) RON 90 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan jenis bensin (gasoline) RON 88 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan,” bunyi Pasal 21B Ayat 2.

Di Ayat 3 disebutkan, badan pengatur melakukan verifikasi volume JBKP. Kemudian, di Ayat 4 disebutkan, pemeriksaan atau review perhitungan volume JBKP RON 88 dilakukan oleh auditor yang berwenang.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan oleh auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pembayaran kompensasi setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara,” bunyi Pasal 21B Ayat 5.

“Kebijakan pembayaran kompensasi sebagai dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai kemampuan negara,” bunyi Ayat 6.

Mengacu Perpres tersebut, BBM RON 88 atau JBKP yang merupakan komponen BBM RON 90 mendapat kompensasi. Dengan menjadi JBKP, BBM RON 90 seharusnya mendapat kompensasi namun belum diketahui secara pasti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here