Komisi X Setuju Usul KSP soal Sekolah Tatap Muka 100% Segera Dimulai

0
43

Dwi Andayani – detikNews
Jumat, 18 Mar 2022 09:03 WIB

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mendorong pembelajaran tatap Muka (PTM) dilakukan 100 persen. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengaku setuju terkait hal ini.
Dede Yusuf mengatakan PTM 100 persen dapat dilakukan sesuai dengan kondisi PPKM di masing-masing wilayah. Namun, dia menilai beberapa wilayah masih harus tetap menerapkan PTM 50 persen.

“Saya setuju tergantung kondisi PPKM wilayah setempat. Ada yang sudah bisa, ada yang masih harus tetap dijaga 50 persen,” ujar Dede Yusuf kepada wartawan, Kamis (17/3/2022).

Namun, Dede Yusuf menilai penerapan protokol kesehatan bagi siswa tetap perlu dilakukan. Dia kemudian mencontohkan kepatuhan sekolah di Eropa dalam penerapan prokes.

“Saya baru pulang dari Eropa. Walau di sana semua sudah aman, tapi anak sekolah dalam kelas tetap pakai masker dan cuci tangan. Kalau keluar kelas di udara terbuka, lapangan mereka boleh lepas masker. Artinya prokes tetap dijalankan di tempat tempat ruang tertutup, Seperti kelas, bis, restoran atau kereta,” ujarnya.

PTM 100 Persen Perlu Dilakukan Bertahap
Senada dengan Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan saat ini PTM dapat kembali diterapkan sesuai dengan SE Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Hal ini dikarenakan kondisi Covid-19 yang dinilai semakin terkendali.

“Jika melihat penyebaran Covid-19 yang semakin terkendali, juga mengamati berbagai pelonggaran kebijakan pariwisata yang sejauh ini tidak menimbulkan lonjakan Covid-19, saya rasa kita bisa kembali menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebagaimana Surat Edaran (SE) Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19,” kata Hetifah.

Dimana disebutkan, PTM dapat dilakukan 100 persen bagi daerah yang berada pada PPKM level 1. Serta daerah yang tingkat vaksinasinya tinggi.

“SE tersebut menjelaskan bahwa PTM dapat dilaksanakan dengan kapasitas anak didik 100 persen bagi daerah PPKM level 1 dengan vaksinasi tinggi. Sedangkan bagi PPKM level 2 dengan vaksinasi di bawah 50 persen diizinkan PTM dengan kapasitas 50 persen,” tuturnya.

Meski begitu Hetifah menilai sebagaiknya PTM 100 pesen dilakukan secara bertahap. Sebab meski mengalami penurunan jumlah kasus, waspada terhadap penyebaran Covid-19 harus tetap dilakukan.

Sebaiknya tidak langsung PTM kapasitas 100 persen secara serentak, namun dilaksanakan secara bertahap. Karena bagaimanapun juga kesiapan setiap sekolah beragam. Walau Covid-19 sudah turun, tetap tidak boleh lengah,” ujar Hetifah.

Diketahui, status level PPKM di Jawa-Bali terus turun. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mendorong agar PTM 100 persen diberlakukan lagi karena fasilitas internet di beberapa sekolah yang belum memadai.

“Tidak semua guru dan terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal,” kata Abraham dalam keterangan tertulis, Rabu (16/3).

Dia mengatakan, guna menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus COVID-19 pada pelaksanaan PTM, pemerintah daerah harus meningkatkan testing COVID-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF). Menurutnya, ini adalah salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah itu aman atau tidak.

“Sejauh ini testing ACF di sekolah menurun. Ini menjadi PR bagi pemerintah,” ucapnya.

Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah, yakni dengan melakukan testing 10 persen dari populasi. Jika positivity di bawah 1 persen, tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity 1-5 persen, satu kelas harus diisolasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here