EKBIS

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025 Raih Opini WTP

Retno Ayuningrum – detikFinance
Selasa, 30 Jun 2026 10:57 WIB

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025. Ketua BPK Isma Yatun menilai capaian ini bukan sekadar formalitas administratif semata, melainkan wujud nyata pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
Isma mengatakan LKPP merupakan cermin akuntabilitas negara, instrumen strategis yang memotret bagaimana amanah rakyat dikelola dan dikembalikan untuk kemaslahatan publik. Hasil pemeriksaan tersebut telah diserahkan secara administratif kepada DPR RI pada 26
Mei 2026 lalu.

“Pemeriksaan ini merupakan wujud komitmen konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola melalui APBN digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Ismi dalam sidang paripurna DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Dalam laporannya, BPK memberikan opini WTP atas LKPP tahun 2025. Hasil tersebut merupakan akumulasi dari pemeriksaan terhadap 97 laporan keuangan kementerian/lembaga dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara yang juga meraih predikat WTP.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 laporan keuangan kementerian atau lembaga dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara,” jelasnya

Meski demikian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam hasil pemeriksaan tersebut. Namun, Isma memastikan hal tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2025 secara keseluruhan.

“Capaian opini WTP yang kembali diraih tahun ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara. Hendaknya raihan ini dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk terus memperkuat akuntabilitas dan mengoptimalkan APBN bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” beber Isma.

(rea/ara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *