Banjir Kritik Usulan Yasonna Bebaskan Koruptor Lansia Gegara Corona

0
49
Menkum HAM Yasonna Laoly (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Hestiana Dharmastuti – detikNews

Jumat, 03 Apr 2020 06:02 WIB

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengusulkan agar narapidana korupsi usia di atas 60 tahun bisa dibebaskan di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Usulan itu menuai protes sejumlah kalangan.

Wacana tersebut disampaikan Yasonna dalam rapat bersama Komisi III melalui teleconference, Rabu 1 April 2020.

Yasonna menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengambil langkah pencegahan virus Corona di lapas yang overkapasitas. Setidaknya akan ada 35 ribu narapidana yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Kebijakan ini disebut Yasonna sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski demikian, ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa dilepaskan karena terganjal aturan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Yasonna akan mengajukan revisi PP tersebut dalam ratas bersama Presiden Jokowi.

“Tentu ini tidak cukup. Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99 Tahun 2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini. Pertama, narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya akan kami berikan asimilasi di rumah. Kami perkirakan 15.442 per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari,” ungkap Yasonna.

“Napi korupsi usia 60 tahun ke atas yang telah menjalani 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang. Napi tipidsus dengan sakit kronis yang dinyatakan rumah sakit pemerintah yang telah menjalani dua pertiga masa pidana 1.457 orang. Dan napi asing ada 53 orang,” imbuhnya.

Menanggapi usulan itu, KPK hingga aktivis antikorupsi memprotes keras.

Berikut banjir kritik usulan Yasonna Bebaskan koruptor lansia gegara Corona:

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tidak ada keringanan bagi napi koruptor.

“KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor, mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (1/4/2020).

Ali mengatakan KPK juga tidak pernah diminta pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukkan dalam perubahan PP tersebut. Padahal, menurutnya, setiap perubahan aturan harus dikaji terlebih dahulu.

“Perubahan sebuah aturan semestinya dikaji secara matang dan sistematis terlebih dahulu,” ujar Ali.

Tak hanya itu, Ali menilai seharusnya Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu menyampaikan kepada publik secara terbuka sebenarnya napi kejahatan apa yang overkapasitas di Lapas sebelum mengusulkan mengurangi napi korupsi. Sebab, Ali menjelaskan berdasarkan kajian KPK terkait lapas yang dilakukan sejak 2019, lebih dari separuh penghuni lapas adalah napi narkoba.

Selain itu, Ali menyebut sebenarnya sudah ada 14 aksi rekomendasi KPK yang diimplementasikan oleh Ditjen PAS terkait masalah overkapasitas di lapas. Ali yakin jika 14 aksi rekomendasi KPK itu dijalankan semua maka masalah overkapasitas ini bisa teratasi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berharap perubahan PP didasari karena adanya pandemi. Selain itu, ia meminta perubahan PP 99/2012 itu tetap mempertimbangkan asas keadilan dan aspek pemidanaan bagi napi, khususnya napi koruptor.

“Bagaimanapun, kita tetap harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan bagi napi, namun itu semua harus dengan perubahan PP 99/2012 tersebut yang berperspektif epidemi namun juga tidak mengabaikan keadilan bagi warga binaan lainnya dan aspek tujuan pemidanaan,” ujar Ghufron.

Ghufron menampik bila pernyataannya itu dianggap mendukung Yasonna untuk membebaskan napi koruptor. Menurutnya, di tengah kondisi wabah virus Corona saat ini, memang seharusnya pertimbangan kemanusiaan lebih dikedepankan. Sebab, ia menilai para napi juga harus dijamin keselamatannya dari ancaman penularan virus Corona.

Pukat UGM

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman tidak sepakat dengan wacana koruptor lansia dibebaskan du tengah pandemi Corona.

“Rencana Menkum HAM mengeluarkan napi koruptor, saya pada prinsipnya tidak sepakat karena jumlah napi tindak pidana korupsi itu sangat sedikit dibandingkan jumlah warga binaan lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia sehingga, jika dikeluarkan, itu tidak menjamin menjadi pengurang yang signifikan,” kata Zaenur, Kamis (2/4/2020).

Dia menganggap korupsi termasuk dalam kejahatan yang serius, sehingga langkah Menkum HAM di atas dinilai tidak tepat.

“Sedangkan korupsi bersama dengan kejahatan terorisme dan narkotika khususnya bandar itu adalah kejahatan yang sangat serius, sehingga tidak tepat jika mereka dikeluarkan dalam situasi COVID-19 ini,” tegasnya.

ia melihat kapasitas lapas yang digunakan untuk menahan napi korupsi seperti di Lapas Kelas I Sukamiskin tidak ada overkapasitas, sehingga yang diperlukan adalah protokol kesehatan untuk mencegah merebaknya Corona di lapas.

Kendati demikian, dia punya dua catatan. Catatan pertama, dia menyatakan mendukung sepenuhnya kebijakan Kemenkum HAM untuk mengeluarkan sebagian warga binaan.

“Ini sebagai upaya untuk mengurangi overkapasitas sehingga bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Saya setuju,” ungkapnya.

Catatan kedua terkait tindak kejahatan yang sangat serius, seperti bandar narkotika, terorisme, dan korupsi. Dia meminta agar narapidana yang terseret kasus itu tidak diberi prioritas untuk dikeluarkan. Kecuali jika mereka memiliki kondisi kesehatan yang sangat buruk.

ICW dan YLBHI

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI ) menilai usulan Yasonna tidak tepat.

“Menteri Hukum dan HAM tidak memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penting untuk dipahami bahwa kejahatan korupsi tidak bisa disamakan dengan bentuk kejahatan lainnya. Selain telah merugikan keuangan negara, korupsi juga merusak sistem demokrasi, bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, mempermudah narapidana korupsi untuk terbebas dari masa hukuman bukan merupakan keputusan yang tepat,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (2/4/2020).

Kurnia menilai Yasonna memiliki niat untuk mempermudah napi korupsi dan meringankan hukuman mereka. Apalagi, kata dia, saat ini hukuman koruptor telah diringankan.

Selain itu, alih-alih Yasonna mengusulkan agar napi korupsi bebas. Kurnia mengatakan sebaiknya Yasonna fokus ke napi pidana umum seperti kejahatan atau narkoba yang jumlah napinya lebih banyak dari napi korupsi.

“Jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang diantaranya adalah narapidana korupsi. Artinya narapidana korupsi hanya 1.8 persen dari total narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sehingga akan lebih baik jika pemerintah fokus pada narapidana kejahatan seperti narkoba atau tindak pidana umum lainnya yang memang secara kuantitas jauh lebih banyak dibanding korupsi,” katanya.

Kurnia juga menyebut wacana revisi dan membebaskan napi korupsi bukanlah upaya pencegahan Corona. Dia pun menyinggung ruang tahanan napi korupsi justru mewah dan sudah menerapkan social distancing sehingga tidak perlu dibebaskan.

Oleh karena itu, ICW dan YLBHI meminta Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud Md menolak wacana Yasonna yang hendak merevisi PP 99/12. ICW dan YLBHI juga meminta Presiden Jokowi menghentikan pembahasan RUU kontroversial di tengah pandemi Corona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here