Virgina Maulita Putri – detikInet
Jumat, 17 Jul 2020 10:19 WIB
Jakarta – Amerika Serikat saat ini sedang menginvestigasi ancaman aplikasi media sosial, termasuk TikTok dan WeChat, terhadap keamanan nasional. Keputusan dari investigasi ini sepertinya akan diumumkan dalam waktu dekat.
White House Chief of Staff Mark Meadows mengatakan bahwa saat ini beberapa petinggi di administrasi Donald Trump sedang menelaah isu ini. Tindakan yang diambil dari hasil investigasi ini akan diumumkan dalam hitungan minggu.
“Ada sejumlah petinggi administrasi yang melihat ancaman keamanan nasional terkait dengan TikTok, WeChat dan aplikasi lainnya yang memiliki potensi kepada paparan keamanan nasional, secara khusus terkait dengan pengumpulkan informasi warga negara Amerika oleh musuh asing,” kata Meadows kepada wartawan, yang dikutip detikINET dari Reuters, Jumat (17/7/2020).
“Saya tidak tahu apakah ada tenggat waktu yang ditetapkan dalam hal tindakan, tetapi saya akan mengatakan bahwa kami melihat dalam hitungan minggu, bukan bulan,” tambahnya.
Pernyataan ini datang setelah Menteri Dalam Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk melarang TikTok dan WeChat karena ancaman terhadap keamanan nasional. Tapi, baik Pompeo maupun Meadows tidak menjelaskan lebih lanjut tentang teknis pelarangan ini.
Menanggapi hal ini, TikTok langsung membela praktek keamanan dan privasinya. Dalam keterangannya, aplikasi besutan ByteDance ini menekankan komitmen untuk menjaga privasi dan keamanan pengguna.
“TikTok memiliki CEO Amerika, Chief Information Security dengan pengalaman beberapa dekade di militer AS dan penegakan hukum, dan tim AS yang bekerja secara rajin untuk mengembangkan infrastruktur keamanan terbaik,” tulis TikTok dalam keterangannya.
“Data milik pengguna TikTok asal AS disimpan di Virginia dan Singapura, dengan kontrol yang sangat ketat terhadap akses pegawai. Ini faktanya,” sambungnya.
TikTok juga telah berkali-kali membantah tuduhan bahwa mereka menyerahkan data milik pengguna kepada pemerintah China dan tidak akan memberikan walaupun diminta.
Tapi, regulator AS tetap tidak yakin dengan pernyataan TikTok. Mereka banyak mencatut hukum intelijen China yang mengharuskan perusahaan internet untuk menyediakan data pengguna jika diminta pemerintah.
