18.009 Tenaga Kerja di Jatim Terdampak COVID-19, di-PHK hingga Dirumahkan

0
60
Gubernur Khofifah (Foto: Faiq Azmi)

Faiq Azmi – detikNews

Rabu, 08 Apr 2020 09:54 WIB

Surabaya – Wabah virus Corona di Jawa Timur berdampak pada 18.009 tenaga kerja. Dari 18.009 tenaga kerja, 1.923 orang terkena PHK dan 16.086 dirumahkan untuk sementara waktu oleh perusahaannya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut para pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan untuk sementara waktu berasal dari 29 perusahaan berbeda di Jatim.

“Jadi ada 29 perusahaan yang ada di beberapa kabupaten/kota di Jatim. Yang PHK 1.923, lalu yang dirumahkan total 16.086,” kata Khofifah di Gedung Grahadi, Rabu (8/4/2020).

Khofifah menjelaskan 29 perusahaan tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jatim. Mayoritas perusahaan yang merumahkan atau mengenakan PHK pekerjanya berada pada sektor perhotelan dan perindustrian.

“Jadi, sesuai data, ada 1 di Banyuwangi, 2 di Jombang, 3 di Gresik. Kemudian ada di Lamongan 3 perusahaan, Ngawi ada 1 perusahaan, kemudian ada 2 perusahaan di Kota Blitar. Kota Batu 1. Itu dari data saya, belum semuanya, total ada 29 perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menjelaskan pekerja yang termasuk dalam kategori dirumahkan bukanlah dipecat, melainkan diliburkan perusahaan.

“Jadi mereka dirumahkan di rumah atau disebut dengan diliburkan. Banyak yang dirumahkan tapi belum di-PHK. Untuk yang dirumahkan kami sampaikan ke Kemenaker untuk dapat program Prakerja, dapat insentif,” jelasnya.

Emil juga mengakui sektor perhotelan merupakan sektor yang paling terdampak. Saat ini saja okupansi hotel merosot tajam, terutama di Banyuwangi dan Batu.

“Saat ini Pemprov mengupayakan pemberian insentif (untuk pekerja) ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker),” terang Emil.

Emil menambahkan pihaknya masih mengupayakan membantu sektor perhotelan agar bisa dibebaskan dalam hal pembayaran pajak 10 persen.

“Tapi itu tetap wewenang pemerintah pusat. Memang ada usulan tersebut mengenai pembayaran pajak untuk sementara dihapuskan karena wabah ini, tapi wewenangnya di pusat,” pungkas Emil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here