Positive SSL
Home Blog Page 12

Curhatan Siswa SMK di Hari Pertama UNBK: Banyak Jebakan di Materi Ujian Bahasa Indonesia

0
Siswa-siswi SMKN 12 Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, bersantai sejenak usai mengikuti UNBK hari pertama, Senin (24/3/2019)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), digelar serentak mulai Senin (25/3/2019) hari ini. Mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama UNBK SMK adalah Bahasa Indonesia.

Sinta Ariani (17), salah satu siswi mengatakan, hari pertama UNBK SMK berjalan lancar. Namun, soal ujian Bahasa Indonesia dirasakan banyak yang menjebak, jika tidak jeli membaca pertanyaan.

“Hari pertama Bahasa Indonesia, lancar enggak ada masalah. Tapi memang soalnya banyak jebakan. Kalau enggak teliti bisa salah jawabnya,” katanya.

Siswa SMK 12 Jakarta Utara itu menambahkan, selama UNBK berlangsung, tidak ada kendala yang dihadapi. Koneksi internet berjalan lancar meski ada seorang siswa yang sempat bermasalah dengan komputernya.

“Lancar sih, internetnya bisa kok. Cuma tadi emang ada siswa yang internetnya sempat putus gitu, tapi sebentar doang, langsung bisa lagi,” paparnya.

Siswi lainnya, Noviana (18) menambahkan, mereka akan mengikuti UNBK SMK selama empat hari ke depan, dengan mata pelajaran yang diujikan berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan.

“Kita sih udah lima kali (ujian) sama tryout, jadi enggak ada masalah sih ujian pakai komputer. Lagipula lebih praktis kayak begini,” tuturnya.

Menurut siswa jurusan Administrasi Perkantoran itu, mata pelajaran yang diujikan dan menjadi momok adalah Matematika.

Sebab, dibutuhkan waktu yang lebih untuk menjawab seluruh pertanyaan. “Tapi yang deg-degan Matematika, susah. Waktunya kurang, kan musti ngitung dulu. Udah gitu kan ada esainya juga,” ucapnya.

Adapun UNBK di SMK 12 Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, digelar dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 07.30-09.30 WIB dan sesi kedua pukul 10.30-12.30 WIB. 

UNBK SMK akan berlangsung pada 25-28 Maret 2019. Mata pelajaran yang diuji pada Senin hingga Kamis terdiri dari Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan teori kejuruan. 

Dikutip Wartakotalive.com dari website unbk.kemdikbud, satu pelajaran dibagi menjadi tiga sesi waktu.

Sesi pertama pukul 07.30-09.30

Sesi kedua pukul 10.30-12.30

Sesi ketiga pukul 14.00-16.00

Sedangkan UNBK untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) akan dimulai pada 1, 2, 4, dan 8 April 2019. 

Mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama hingga akhir terdiri dari Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan.

Bagi siswa yang berhalangan hadir saat UNBK, maka Kemendikbud memberikan waktu untuk ujian susulan. 

Untuk SMK jadwalnya pada: 

Senin, 15 April 2019 Sesi-1 (07.30 – 09.30) Bahasa Indonesia

                                     Sesi-2 (10.30 – 12.30) Matematika

Selasa, 16 April 2019 Sesi-1 (07.30 – 09.30) Bahasa Inggris

Sesi-2 (10.30 – 12.30) Teori Kejuruan

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang disebut juga Computer Based Test (CBT), adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya.

Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT), yang selama ini sudah berjalan.

Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 secara online, dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur (SIKL).

Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan, dan semakin mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Selanjutnya, secara bertahap pada tahun 2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 556 sekolah yang terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK di 29 Provinsi dan Luar Negeri.

Pada tahun 2016 dilaksanakan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 4382 sekolah yang tediri dari 984 SMP/MTs, 1298 SMA/MA, dan 2100 SMK.

Jumlah sekolah yang mengikuti UNBK tahun 2017 melonjak tajam menjadi 30.577 sekolah yang terdiri dari 11.096 SMP/MTs, 9.652 SMA/MA dan 9.829 SMK.

Meningkatnya jumlah sekolah UNBK pada tahun 2017 ini seiring kebijakan resources sharing yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu memperkenankan sekolah yang sarana komputernya masih terbatas melaksanakan UNBK di sekolah lain, yang sarana komputernya sudah memadai.

Penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semionline, yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline.

Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload). 

Kubu Jokowi Dinilai Tak Bisa Lawan Militansi Pendukung Prabowo

0
Analis politik Exposit Strategic Arif Sutanto (baju biru tengah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis politik Exposit Strategic Arif Sutanto melihat kubu capres nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) tidak mampu mengambil peluang untuk melawan militansi pendukung capres nomor 02 Prabowo Subianto.

Arif menjelaskan, militansi pendukung Prabowo memang lebih unggul dibanding pendukung Jokowi, tetapi seharusnya hal ini dapat dilawan dengan kreativitas kubu 01.

“Militansi itu kan berkonotasi emosional, melawan militansi itu harusnya dengan kreativitas. Ini saya lihat di kubu Jokowi-Ma’ruf tidak ada,” ujar Arif di dalam diskusi di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Menurut Arif, jumlah pemilih pemuda saat ini lebih banyak dan mereka lahir di era kebebasan, dimana mayoritas skeptis dengan lembaga politik.

“Tapi kalau diajak diskusi isu keberagaman, mereka antusias tapi kalau diajak ngomong DPR mereka skeptis,” papar Arif.

Di sisi lain, kubu petahana saat ini tidak dapat memaksimalkan sosialisasi pencapaian pemerintah di bidang ekonomi dan lainnya.

Padahal, jauh sebelum kampanye, Jokowi meminta kepada setiap kementerian menyampaikan pencapaiannya kepada masyarakat.

“Kenapa disurvei tingkat kepuasan kinerja kurang puas, karena lemahnya publikasi yang dilakukan pemerintah. Yang muncul itu soal negatifnya,” kata Arif.

Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan 6 Mei 2019, Idul Fitri 5 Juni

0
Foto : Istimewa

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada 6 Mei 2019. Ketetapan itu berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah juga menentukan 1 Syawal 1440 H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2019. Sedangkan 1 Zulhijah 1440 H akan jatuh pada 2 Agustus 2019. 

“Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita,” demikian penggalan Maklumat Muhammadiyah, Senin (25/3/2019).

Maklumat PP Muhammadiyah itu bernomor 01/MLM/1.0/E/2019 tentang Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1440 H. Maklumat ditandatangani oleh Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Agung Danarto.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) belum menentukan awal bulan Ramadan. Kemenag biasanya akan melakukan pemantauan terlebih dahulu kemudian hasilnya akan dibahas di dalam sidang isbat.
(knv/fjp)

Santri di Pusaran Revolusi Industri 4.0 dan Ancaman PHK

0
Foto: Sudirman Wamad

Cirebon – Indonesia tengah menyongsong revolusi industri 4.0. Para pengusaha pun turun gunung untuk mengajak generasi muda menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam menghadapi industri 4.0, termasuk ke pesantren-pesantren.

Seperti yang dilakukan Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid yang bekerja sama dengan Pondok Buntet Pesantren. Arsjad mengatakan harus ada sinergitas antara ponpes dengan para pengusaha untuk membangun ekonomi umat. 

“Kita melihat ke depan peran pesantren untuk membangun entrepreneur. Karena bukan hanya untuk belajar agama, tapi bagaimana pun juga (pesantren) bisa memberdayakan masyarakat ke depannya,” ucap Arsjad usai berkunjung ke Pimpinan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren KH Adib Rofiuddin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/3/2019.

Lebih lanjut, Arsjad menjelaskan tentang peran pesantren sejak Indonesia belum merdeka. “Pendidikan sudah ada sejak dulu di pesantren. Jadi, harus didorong juga ke arah pemberdayaan ekonomi,” ucapnya.

Arsjad menjelaskan pemerintah dan swasta harus bersinergi menyiapkan generasi muda, termasuk santri untuk bersaing dalam revolusi industri 4.0 ini. Arjad mengaku tak hanya di Buntet, kerjasama akan dilakukan dengan ponpes yang ada di Indonesia.

“Jadi bukan Buntetnya. Tapi SDM yang kita lihat. Banyak santri dari Buntet yang tersebar di beberapa daerah, jadi nanti tak hanya mengajarkan agama saja melainkan kewirausahaan juga. Kita selalu menjajaki setiap pesantren, untuk membangun generasi muda,” ucapnya.

Arsjad tak menampik generasi muda Indonesia masih belum sepenuhnya siap menyongsong industri 4.0. Namun, lanjut Arsjad, tak sedikit juga yang belajar secara otodidak melalui pemanfaatan teknologi internet.

“Untuk menghadapi 4.0 itu utamanya SDM, maka pentingnya pendidikan dan kerjasama seperti ini. Memang saat ini SDM di Indonesia itu ada yang siap, ada yang belum,” kata Presiden Direktur PT Indika Energy itu. 

Lanjut lagi, menurut Arsjad salah SDM merupakan pondasi yang harus disiapkan. Saat ini, lanjut dia, pemerintah telah membangun infrastruktur secara besar-besaran. Sehingga, penguatan SDM perlu dilakukan.

“Hard infrastruktur kan sudah dibangun. Pondasinya itu soft infrastruktur, seperti berbudi pekerti, saling menghargai satu sama lainnya, dan lainnya itu penting. Kita harus bersama-sama, gotong royong untuk membangun ini,” kata Arsjad.

Arsjad tak sendirian berkunjung ke Buntet. Arsjad ditemani Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Hal senada disampaikan Andi Gani saat disinggung mengenai kerjasama dengan pesantren Buntet. 

“Intinya kami silahturahmi dan mendukung Buntet untuk mengembangkan UMKM atau ekonominya. Buntet memiliki potensi luar biasa, ada multimedianya. Kita bisa kerjasama dibidang itu, kita punya grup juga yang menggeluti bidang tersebut,” ucap Gani.

Ancaman PHK Era Industri 4.0

Selain menyiapkan generasi muda yang berkompeten untuk menyongsong revolusi industri 4.0, KSPSI juga tengah fokus menggembleng buruh agar mampu beradaptasi di revolusi industri 4.0. Andi Gani tak menampik pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah mengancam para buruh. 

Industri 4.0, dikatakan Andi Gani tak menutup kemungkinan membuka pintu bagi robot dan mesin untuk berasing dengan buruh. Selain meningkatkan kompetensi buruh, KSPSI juga mendorong agar pemerintah menerbitkan regulasi yang ketat terkait penggunaan mesin dan robot dalam dunia industri.

“Pemerintah harus memiliki regulasi yang ketat agar buruh tetap memiliki peluang kerja. Regulasi ini yang menyeleksi mesin atau robot mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan,” kata Andi Gani.

Andi mengatakan tsunami PHK pernah terjadi di Eropa. Karena mesin atau robot mampu menggantikan kerja buruh. “Kalau tidak seperti itu (ada regulasi), maka gelombang PHK bisa terjadi seperti di Eropa. Ada pabrik yang sebelumnya mempekerjakan 10.000 buruh, sampai akhirnya dirombak jadi 100 buruh. Karena tergantikan mesin,” katanya. 

Lebih lanjut, menurutnya ancaman PHK sudah terjadi sejak dua tahun lalu. Andi menyebutkan kondisi tersebut menimpa salah satu pabrik tekstil. 

“(Ancaman PHK) dua tahun lalu, kemudian saya meminta kepada presiden untuk mengeluarkan aturan, khususnya untuk pabrik tekstil. Memang jumlahnya tak signifikan,” katanya.

Selain industri tekstil, lanjut dia, ancaman PHK juga menyerang industri manufaktur. “Semisal ban mobil, yang harusnya dikerjakan oleh 100 orang, ternyata bisa diganti oleh mesin. Jangan sampai buruh menjadi korban, makanya perlu regulasi dan peningkatan SDM,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai kesiapan buruh menghadapi revolusi industri, Andi Gani mengaku buruh di Indonesia belum 100 persen siap menghadapi revolusi industri 4.0.

“Sekarang belum siap, belum siap menerima utuh 4.0. Kita masih bersaing dengan negara lain, seperti Vietnam dan Myanmar,” ucapnya. 

Terpisah Pimpinan YLPI Buntet Pesantren Cirebon KHAdib Rofiuddin mengatakan menyiapkan santri untuk lebih menguasai teknologi. Sejauh ini para santri Buntet Cirebon sudah mendapat pendidikan berbasis teknologi. 

“Kita sudah ada program keterampilan untuk santri. Kita kerjasama mengembangkan potensi yang ada. Ada yang tidak bisa dikembangkan, seperti peternakan dan perikanan karena kami terkendala lahan prakteknya. Kami juga ada sekolah multimedia, STIT dan Akper juga ada. Nanti bisa diarahkan ke situ bersama Kadin,” ucapnya. (fdl/fdl)

KPK Tantang Rommy Bongkar Skandal Jual-Beli Jabatan ke Penyidik

0
Tersangka jual-beli jabatan di Kemenag Romahurmuziy alias Rommy (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta – KPK meminta tersangka kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Rommy menyampaikan semua informasi yang dimilikinya kepada penyidik. Rommy sebelumnya menyebut sejumlah nama yang berkaitan dengan perkaranya.

“Sebenarnya bisa disampaikan langsung pada penyidik, kalau memang relevan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

“Namun tentu KPK punya tanggung jawab untuk melihat ada atau tidak relevansinya dengan pokok perkara,” imbuh Febri.

Menilik ke belakang, Febri menyebut setiap orang yang menjalani pemeriksaan di KPK, baik tersangka atau saksi, kerap menyebut nama orang lain. Namun dia menyebut KPK tetap harus menguji kebenaran informasi itu.

“Bagi KPK yang paling penting adalah apakah ada pihak-pihak tertentu yang disebut di ruang pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan dilihat apakah informasi itu didukung dan sesuai dengan bukti-bukti yang lain. Kalau ternyata informasinya berdiri sendiri, maka mungkin saja tidak relevan secara hukum,” kata Febri. 

Selain itu Febri menyebut siapa pun tersangka di KPK dibolehkan mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC). Namun KPK memiliki hak untuk menguji pengajuan itu.

Selain itu, Febri mengatakan setiap tersangka juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan justice collaborator (JC) yang terjerat perkara. Tapi tersangka yang hanya memberikan informasi yang tidak detail maka permohonan JC ditolak KPK. 

“Tetapi semua tersangka punya hak mengajukan diri sebagai JC. Akuilah perbuatan tersebut dan kemudian buka peran pihak lain seluas-luasnya. Maka perlindungan-perlindunga hukum dan beberapa sarana fasilitas akan diberikan secara hukum terhadap yang bersangkuta jika dikabulkan JC-nya,” tutur Febri.

Sebelumnya, Rommy mengaku meneruskan aspirasi soal kelayakan Haris Hasanuddin yang mengikuti seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Aspirasi soal kompetensi Haris Hasanuddin yang mengikuti seleksi untuk Kakanwil Kemenag Jatim disebut Rommy diterima dari Kiai Asep Saifuddin Halim dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Tapi bahwa meneruskan aspirasi , apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris memang dari awal menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan ‘Mas Rommy percayalah dengan Haris karena orang kerja bagus’, sebagai gubernur terpilih beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pempov akan lebih baik,” ucap Rommy.

KPK menetapkan Rommy sebagai tersangka karena diduga menerima duit Rp 300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Rinciannya, Rp 50 juta dari Muafaq dan Rp 250 juta dari Haris.

Duit itu diduga ditujukan agar Rommy membantu proses seleksi kedua orang tersebut. Namun KPK menduga Rommy bekerja sama dengan aktor internal dari Kemenag mengingat posisi Rommy adalah anggota Komisi XI DPR, yang tidak punya kewenangan dalam pengisian jabatan di Kemenag.
(fai/dhn)

PPATK: Transaksi Tunai Terkait Pilkada 2018 Mencapai Rp 1,3 Triliun

0

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memaparkan adanya transaksi keuangan secara tunai yang sangat signifikan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.

PPATK mengungkapkan, ada 1.092 laporan terkait transaksi tersebut dan melibatkan sejumlah pihak peserta dan penyelenggara pemilu.

“Berdasarkan hasil pemantauan transaksi selama periode 2017 sampai dengan kuartal III 2018, terdapat laporan transaksi keuangan tunai yang melibatkan penyelenggara pemilu, paslon, keluarga paslon, serta partai politik dengan jumlah total Rp 1,3 triliun,” kata Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam jumpa pers di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Kiagus menyatakan, berdasarkan hasil survei Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) 2018, terdapat jenis kegiatan yang mengindikasikan adanya politik uang di daerah.

Dalam survei itu, publik berpandangan bahwa politik uang yang paling sering terjadi pada saat proses kampanye, yaitu pembagian sembako (75,73 persen), pemberian uang sebelum hari pencoblosan (65,37 persen).

Kemudian, pemberian bantuan sosial berupa pembangunan tempat ibadah dan perbaikan jalan dari peserta pilkada (58,75 persen).

“Transaksi politik uang sudah dimonitori PPATK. Hal itu mudah diketahui lewat adanya transaksi di atas Rp 500 juta yang dilakukan paslon, baik melalui rekening khusus dana kampanye (RKDK) ataupun non RKDK,” ungkap Kiagus.

Ia menambahkan, selain transaksi tunai, PPATK juga telah mengidentifikasi 143 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan paslon maupun keluarganya, partai politik, dan penyelenggara pemilu.

“Laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut nominalnya Rp 47,2 miliar,” tuturnya.

Sementara itu, wakil ketua PPATK Dian Dian Ediana Rae menambahkan, sesuai hasil riset PPATK, banyak sekali kegiatan paslon yang menggunakan dana di luar RKDK di Pilkada 2018.

Tak pelak, hal tersebut menyulitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengklarifikasi penarikan dan pemberian secara tunai dalam jumlah banyak.

Adapun pada Pilkada 2018, tidak kurang sebanyak 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak.

Mahasiswa MM Syariah SB-IPB Belajar Halal ke Thailand

0
Mahasiswa Magister Manajemen Syariah (MM Syariah) Sekolah Bisnis (SB) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan benchmarking industri halal di Thailand.

Mereka mengunjungi Islamic Center dan hotel syariah di Thailand.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Mahasiswa Magister Manajemen Syariah (MM Syariah) Sekolah Bisnis (SB) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan benchmarking halal industry ke Thailand (7-10/3). Salah satu lokasi kunjungan adalah The Central Islamic Council of Thailand (CICOT), sebuah badan regulasi yang mengeluarkan sertifikasi halal di Thailand.

Menurut Ketua rombongan, Ibnu Sa’ud Habibullah, Thailand menjadi negara tujuan karena selain murah, riset tentang pusat halal di salah satu perguruan tinggi di Thailand sudah melakukan kerja sama dengan IPB. 

“Namun, karena jadwalnya tidak sesuai perguruan tinggi tersebut, maka kunjungan kami alihkan ke Islamic Center Thailand, yakni ke CICOT,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (21/3). 

Menurutnya, CICOT berperan besar terhadap sertifikasi halal produk olahan makanan dan minuman di Thailand. Diakui oleh Thailand, kata Ibnu Sa’ud,  bahwa brand halal secara global telah menjadi ikon sebuah produk sehat dan berkualitas baik bagi Muslim maupun non-Muslim. Hal ini pun direspons oleh Thailand untuk memiliki dan menyediakan fasilitas laboratorium halal terbaik di dunia. 

“Olahan produk pertanian seperti berbagai olahan manisan buah (mangga, durian, papaya, manggis, kelapa dan lainnya) yang sering dijumpai di berbagai pusat oleh-oleh di Thailand telah menerapkan teknologi pengeringan yang halal dengan mencantumkan di setiap label berlogo halal yang dikeluarkan oleh CICOT.

CICOT sebagai organisasi sertifikasi halal di Thailand menyediakan inspeksi produk halal dan layanan sertifikasi sesuai dengan hukum Islam dan kepatuhan standar internasional dengan tenaga-tenaga auditor yang kompeten,” terangnya. 

Mahasiswa MM Syariah Sekolah Bisnis IPB mengunjungi Zayn Hotel, hotel syariah di Thailand.

Selain ke CICOT, Mahasiswa MM Syariah SB-IPB juga sempat berdiskusi dengan Mr Anusart Manachitt selaku direktur pengelola Zayn Hotel, salah satu hotel syariah di Thailand.  Zayn Hotel memberikan pelayanan, keramahan, kenyamanan dan keamanan mengkonsumsi makanan halal yang berada di pusat kota Bangkok, Thailand. 

“Pemilik Zayn Hotel adalah seorang Muslim Thailand. Sebagian karyawan sudah menggunakan hijab. Pengunjung asal China menjadi pengunjung terbanyak setelah Indonesia,  di Zayn Hotel.

Kehalalan di Zayn Hotel dimulai dari pemasok hingga pendistribusiannya telah tersertifikasi halal dari CICOT. Pada setiap sudut hotel terpampang sebuah tagline “Halal Is A Must Not Just About What We Eat But Also What We Love What We Do What We Talk And What We Earn,”  imbuhnya.

Dari hasil kunjungan ini, Ibnu menyarankan bahwa ke depannya, industri halal di Indonesia perlu dikuatkan dari sisi kehalalan makanan. “Bermula dari apa yang kita makan itulah sebagai titik awal menuju berkah dan rahmah,” ujarnya.

Kapal Kemenhub Angkut bantuan Kemanusiaan Tiba di Sentani

0
Bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang yang diangkut dengan KN Bepondi, tiba di Sentani, Kamis (21/3) malam. Warga tampak bergotong royong mangangkut bantuan tersebut.

Distrik Jayapura juga memberikan bantuan speed boat untuk dioperasikan di danau.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Ditjen Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Kelas II Jayapura mengerahkan 1 (satu) unit kapal Kenavigasian KN Bepondi untuk mengangkut bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang di Sentani, Jayapura yang terjadi Sabtu (16/3) lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terdampak banjir bandang di Sentani, Jayapura.

“Saya beserta jajaran Ditjen Perhubungan Laut turut berduka atas jatuhnya korban jiwa akibat musibah banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sentani, Jayapura pada beberapa waktu lalu. Saya juga menginstruksikan agar UPT Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Papua dan sekitarnya untuk memberikan bantuan kepada para korban yang sedang mengungsi akibat banjir bandang,” ujar Agus dalam keterangannya yang diterima Republika, Jumat (22/3).

Daerah terdampak banjir bandang. (Foto: Humas Ditjen Hubla)

Kapal Kenavigasian KN. Bepondi yang mengangkut bantuan kemanusiaan telah tiba di pesisir Distrik Rafenirara, salah satu distrik di Kabupaten Sentani, Jayapura yang terkena dampak banjir bandang. “Bantuan pertama dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan sumbangan dari Disnav Jayapura telah diangkut dengan kapal Kenavigasian KN Bepondi yang tiba semalam dan langsung disalurkan ke korban banjir bandang di distrik Rafenirara Jumat (22/3),” ujar Agus.

Sementara Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II Jayapura Heston Simanjuntak mengatakan, sesuai instruksi Dirjen Perhubungan Laut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemda setempat dan stakeholder terkait untuk bersama-sama memberikan bantuan kemanusiaan.

“Beberapa waktu lalu, Majelis Rakyat Papua mengirimkan surat kepada kami untuk meminta bantuan kapal guna mengangkut barang-barang sembako ke wilayah yang terdampak banjir bandang dan hari ini barang-barang tersebut disalurkan ke korban banjir bandang di distrik Rafenirara,” ujar Heston.

Selain itu, Distrik Navigasi Jayapura juga memberikan bantuan speed boat untuk dioperasikan di danau Sentani mengingat air di danau masih tinggi sehingga dibutuhkan speed boat untuk mobilisasi bantuan.

Lebih lanjut menurut Heston, Distrik Navigasi Jayapura membuka posko bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang Sentani dan menerima sumbangan dari masyarakat untuk selanjutnya akan diangkut dengan kapal Kenavigasian.

Selain membuka Posko Bantuan Kemanusiaan di Distrik Navigasi Jayapura, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura juga membuka posko bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang Sentani, Jayapura.

Dengan demikian, hal ini juga sebagai bentuk kepedulian Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut dan wujud hadirnya Pemerintah di tengah masyarakat. “Semoga bantuan yang disalurkan bisa bermanfaat dan dapat meringankan beban para korban bencana banjir bandang yang melanda Sentani,” ucap Heston.

Praktisi Hukum: Jaksa Agung, Eksekusi Mati Bandar Narkoba!

0
Gedung Kejaksaan Agung (lamhot/detikcom)

Jakarta – Berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa adalah lembaga yang diberi otoritas untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan, termasuk hukuman mati. Pada kenyatannya, banyak terpidana mati yang belum dieksekusi mati.

Alih-alih tobat, para terpidana mati itu malah menjadi-jadi dengan mengontrol peredaran sabu. “Kami menyesalkan Jaksa Agung tidak berani eksekusi mati bandar narkoba,” kata praktisi hukum Boyamin Saiman kepada detikcom, Jumat (22/3/2019).

Boyamin merupakan pengacara Antasari Azhar dan Suud Rusli di Mahkamah Konstitusi (MK). Antasari mempersoalkan PK pidana hanya satu kali, dan Suud Rusli mempersoalkan batas waktu permohonan grasi. MK memutuskan PK boleh berkali-kali sepanjang ada novum baru, dan grasi boleh diajukan kapan pun.

Menurut Boyamin, putusan MK harus dipahami dengan tepat dan tidak boleh dibelok-belokkan.

“Saya menyesalkan sikap Jaksa Agung yang tidak eksekusi mati bandar narkoba dengan alasan Narapidana mati selalu menggunakan upaya PK dan Grasi untuk menghindari eksekusi mati. Alasan ini jelas mengada ada dan tidak berdasar hukum,” ujar Boyamin.

Jaksa Agung selalu beralasan tidak melaksanakan eksekusi mati dengan alasan narapidana mati selalu menggunakan celah PK yang boleh berkali kali dan Grasi boleh diajukan kapa npun tidak dibatasi waktu. 

“Sikap ini jelas salah dan pengecut,” cetus Boyamin.

Menurut MK, PK bisa diajukan berkali-kali namun pengajuan PK tidak menghalangi eksekusi. Sehingga meskipun narapidana mati narkoba mengajukan PK tetap bisa dilakukan eksekusi.

“Apalagi bandar tersebut telah divonis mati namun masih mengulangi perbuatannya,” kata Boyamin menegaskan.

Mengenai Grasi yang dapat diajukan kapan pun juga tidak menghalangi eksekusi. UU Grasi menyatakan pengurusan Grasi dibatasi waktu maksimal selama 20 hari ditambah 30 hari ditambah 3 bulan, sama dengan 4 bulan 20 hari. Yaiti pengurusan Pengadilan Negeri (PN) 20 hari, pengurusan Mahkamah Agung (MA) 30 hari dan pengurusan presiden 3 bulan .

Untuk dapat melakukan eksekusi mati terkait Grasi, Jaksa Agung menerbitkan Surat Keputusan daftar narapidana mati yang akan dieksekusi dan diberikan kesempatan untuk mengurus grasi dengan batas waktu 1 bulan dan jika tidak mengajukan Grasi maka langsung dapat dilakukan eksekusi. 

Jika narapidana mengajukan Grasi maka ditunggu batas waktu 4 bulan 20 hari untuk mendapat keputusan Grasinya ditolak atau dikabulkan Presiden. Jika ditolak maka langsung dapat dieksekusi mati.

“Jaksa Agung harus paham bahaya narkoba tanpa harus menunggu keluarganya menjadi korban narkoba meskipun. Saya berharap tidak ada keluarga Jaksa Agung yang jadi korban Narkoba,” kata Boyamin berharap.

Boyamin tidak mau langkahnya ke MK yang membuahkan hasil, malah dibelok-belokkan.

“Saya mengajukan uji materi ke MK adalah dalam rangka membela hak2 narapidana atas kasus yang diduga bernuansa rekayasa (Antasari Azhar) ataupun kasus pelaku di bawah tekanan atasan ( Suud Rusli ). Sehingga tidak semestinya Jaksa Agung tidak menggunakan alasan ini untuk menutupi atas ketidak beranian melakukan eksekusi mati bandar narkoba yang nyata-nyata berulah dengan tetap berbisnis narkoba dari dalam penjara,” pungkas Boyamin. 

Sebagaiaman diketahui, kasus terakhir yang mencuat adalah kasus Efandi Salam Ginting. Terpidana mati itu kembali mengimpor sabu dari Malaysia lewat jejaringnya. 

Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Atrial mengatakan telah mengamankan tujuh orang tersangka. Masing-masing berperan sebagai kurir Efendi. Selain itu, juga menyita dua unit sepeda motor, 11 unit handphone, uang tunai Rp 2 juta, Rp 135 ribu, dua tas jinjing, dan satu unit sampan.

“Tersangka dijanjikan upah Rp 59 juta, jika narkoba tersebut sampai ke tempat tujuan,” kata Atrial.

(asp/rvk)


Hakim Tolak Eksepsi Bahar Smith

0
MI/Bayu Anggoro

Media Indonesia

MAJELIS hakim menolak eksepsi yang diajukan Bahar Smith, terdakwa kasus pengeroyokan terhadap dua korban yang masih berusia anak. Penolakan ini tertuang dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung dengan agenda putusan sela atas nota keberatan tersebut, Kamis (21/3).

Setelah membacakan beberapa pertimbangan atas eksepsi terdakwa, Hakim Ketua Edison Muhammad menyatakan penolakannya atas sejumlah keberatan terdakwa seperti menyangkut pelimpahan pengadilan dari PN Bogor ke PN Bandung, surat dakwaan yang dianggap tidak jelas, serta perubahan surat dakwaan yang dinilai terlambat. Sebagai contoh, hakim menjelaskan dasar penolakan atas keberatan terdakwa terkait pelimpahan pengadilan dari PN Bogor ke PN Bandung.

Menurut Edison, pelimpahan itu sesuai aturan dan diperkuat sejumlah kondisi demi lancarnya persidangan. Menurut hakim, terdakwa merupakan guru di Pondok Pesantren Tajul Awaliyin Bogor sehingga memiliki ikatan yang kuat dengan santrinya.

“Jika dilakukan di Bogor, khawatir akan ada intervensi yang bisa mengganggu jalannya persidangan,” kata hakim Edison.

Atas penolakan ini, kuasa hukum terdakwa mengajukan banding karena menilai putusan sela ini janggal. Salah seorang kuasa hukum Bahar bin Smith, Guntur Fatahillah, memastikan pihaknya akan banding atas putusan sela ini.

“Kami mempertanyakan independensi majelis hakim. Banyak yang janggal. Apa kekhawatirannya (pengalihan lokasi sidang)? Kalau soal keamanan, kita serahkan saja ke aparat keamanan. Untuk apa ada petugas keamanan,” ucap Guntur.

Selain itu, Guntur menilai kekhawatiran hakim soal intervensi dari para santri ini sangat berlebihan.

“Terlalu mengada-ada. Malah justru dipindahin ini jadi biaya mahal,” imbuhnya.