Positive SSL
Home Blog Page 2

Katanya Thailand Mau Tutup Saja Sampai 2021?

0
Wat Pariwat Thailand (iStock)

Kamis, 13 Agu 2020 07:12 WIB

Bonauli detikTravel

Bangkok – Thailand terus berhitung untuk kembali menjalankan pariwisatanya. Tapi, Negeri Gajah Putih itu condong untuk membuka pintu bagi wisatawan asing pada 2021.

Pariwisata Thailand mulai dihidupkan lagi saat pandemi virus Corona melalui wisatawan lokal. Sejumlah strategi disiapkan untuk membuka perbatasan, salah satunya lima pulau disiapkan untuk kembali menerima turis di era new normal.

Chattan Kunjara Na Ayudhya, wakil gubernur Otoritas Pariwisata Thailand (TAT), tak bisa memastikan kepastian pembukaan gerbang perbatasan.

“Belum ada jadwal yang dikeluarkan untuk membuka perbatasan internasional. Saya tidak melihat pemerintah menyambut turis hingga tahun 2021,” ujarnya.

Wacana soal travel bubble yang sebelumnya dibicarakan juga tersendat. Karena, ternyata negara-negara yang diharapkan bisa menghasilkan turis masih bergelut dengan infeksi baru.

“Bulan lalu ada diskusi travel bubble. Tapi, pembicaraan tidak berlanjut karena negara yang kami harapkan masih banyak wabah, termasuk Vietnam,” dia menjelaskan.

Pemerintah Thailand dinilai sangat berhati-hati saat ini. Di bawah protokol kesehatan dan pengamatan diplomat, pejabat PBB dan pebisnis, pemerintah bisa memasukkan kru film dan personel pameran untuk investasi.

Lagi-lagi, tak semua negara kedapatan izin. Hanya turis dari Jepang, Korsel, Singapura, China dan Hong Kong yang boleh masuk sementara ini. Turis pun harus dikarantina selama 14 hari terlebih dahulu.

Thailand mengambil alternatif di sektor wisata medis. Tapi, ternyata strategi rencana tersebut mengharuskan turis untuk tinggal minimal 30 hari di Thailand.

“Saat ini niatan tersebut tidak bergerak maju. Masih banyak keraguan,” dia mengungkapkan.

Kementerian Pariwisata dan Olahraga bersama kelompok wisata Thailand mengusulkan untuk mengizinkan turis asing masuk negara itu dengan beberapa syarat yang aman dan fleksibel.

“Hanya turis dari kota-kota dengan catatan nol infeksi selama minimal 30 hari yang dapat melakukan perjalanan. Protokol keselamatan lainnya akan mencakup sertifikat bebas Corona 72 jam sebelum penerbangan serta tes asuransi dan swab,” ujar Presiden Asosiasi Agen Perjalanan Thailand, Vichit Prakobgosol.

Usai 6 Bulan Sembuh, Seorang Nenek Dinyatakan Positif Corona Kedua Kalinya

0

Kamis, 13 Agu 2020 19:18 WIB

Ayunda Septiani – detikHealth

Jakarta – Seorang wanita berusia 68 tahun di Jingzhou, Provinsi Hubei China Tengah, dinyatakan positif COVID-19 lagi setelah sebelumnya dinyatakan pulih dan boleh keluar dari rumah sakit pada awal Februari lalu.

Dilansir dari laman Hindustan Times, seorang ahli virologi mengatakan bahwa kasus langka ini menunjukkan mungkin perlu waktu lama untuk menghilangkan virus Corona COVID-19 dari tubuh manusia. Tetapi ilmuwan menegaskan bahwa orang yang dites positif kembali dalam waktu dekat setelah pulih dari COVID-19 kemungkinan sudah tidak menular.

Sang wanita dinyatakan positif virus Corona lagi pada 9 Agustus. Sekarang dia dikarantina untuk perawatan, dan semua orang yang kontak dekat dengannya dinyatakan negatif terkena virus Corona.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa akan memakan waktu lama untuk menghilangkan virus sepenuhnya dari tubuh manusia. Wakil direktur departemen biologi patogen di Universitas Wuhan mengatakan jumlah virus di dalam tubuh pasien bisa saja rendah. Hal ini yang mungkin menjelaskan mengapa ia bisa dites negatif.

Sebelumnya, peneliti Korea Selatan menguji 790 orang yang pernah melakukan kontak dekat dengan pasien yang kembali positif. Dari 27 pasien yang dites positif untuk kedua kalinya, tidak satupun yang tampaknya disebabkan oleh kasus reinfeksi atau infeksi ulang.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa 96 persen pasien yang pulih memiliki antibodi penawar, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kekebalan.

Hingga saat ini, Provinsi Hubei telah melaporkan total 6.8138 kasus Corona, terbanyak di China. Penyakit ini telah merenggut 4.512 nyawa di provinsi tersebut.

KPK Tahan Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

0
KPK tahan eks Bupati Bogor Rachmat Yasin (YouTube KPK RI)

Ibnu Hariyanto – detikNews

Kamis, 13 Agu 2020 19:07 WIB

Jakarta – KPK menahan mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, terkait kasus dugaan pemotongan anggaran dan gratifikasi. Rachmat Yasin bakal ditahan selama 20 hari pertama.

“Hari ini kami menahan tersangka RY, Bupati Bogor periode 2008-2014, selama 20 hari sejak tanggal 13 Agustus 2020 hingga 1 September 2020,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KPK RI, Kamis (13/8/2020).

Rachmat akan ditahan di Rutan KPK cabang di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Yasin bakal menjalani serangkaian protokol kesehatan penanganan COVID-19 sebelum dijebloskan ke sel tahanan.

Yasin turut dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Dengan memakai rompi tahanan, Yasin berdiri di belakang pimpinan KPK dengan menghadap ke dinding.

Rachmat Yasin diduga melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ini kedua kalinya Rachmat Yasin ditahan oleh KPK. Dia sebelumnya pernah dipenjara selama 5,5 tahun karena terbukti menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor.

Yasin saat itu bebas dari Lapas Sukamiskin pada 8 Mei 2019. Namun, pada 25 Juni 2019, Yasin kembali dijerat sebagai tersangka.

Rachmat Yasin merupakan mantan Bupati Bogor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus dugaan korupsi. Pada kasus pertama, ia diduga menyunat anggaran SKPD senilai Rp 8,9 miliar untuk keperluannya, termasuk kampanye pada Pilkada 2013 dan Pileg 2014.

Kasus kedua, Rachmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa 20 hektare lahan dan mobil Toyota Vellfire. Gratifikasi berupa lahan diduga diterima Rachmat Yasin terkait pengurusan izin pesantren di kawasan Jonggol. Sedangkan gratifikasi mobil diduga ia terima dari seorang pengusaha.

Pandemi Corona di Negara Anak Benua Makin Gawat Tiap Hari

0
Foto: Kasus Corona di India (DW News)

Tim detikcom – detikNews

Kamis, 13 Agu 2020 22:32 WIB

New Delhi – Situasi pandemi Corona di India semakin gawat. Penambahan kasus baru Corona dalam sehari di negeri anak benua itu sudah mencapai puluhan ribu kasus.

Otoritas India melaporkan nyaris 67 ribu kasus virus Corona (COVID-19) dalam sehari. Dengan tambahan itu, total kasus Corona di negara ini semakin mendekati 2,4 juta kasus.

Seperti dilansir Reuters dan Hindustan Times, Kamis (13/8/2020), Kementerian Kesehatan India melaporkan bahwa 66.999 kasus infeksi Corona tercatat dalam 24 jam terakhir. Angka ini mencetak rekor baru sebagai tambahan kasus harian tertinggi di India.

Dengan tambahan itu, sejauh ini total kasus Corona di India mencapai 2.396.637 kasus. Angka ini tercatat sebagai total kasus Corona tertinggi ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat (AS) dengan lebih dari 5,1 juta kasus dan Brasil dengan lebih dari 3,1 juta kasus.

Kementerian Kesehatan India juga melaporkan 942 kematian dalam 24 jam terakhir. Total kematian akibat Corona di India sejauh ini mencapai 47.033 orang.

Menurut data pemerintah India, angka kematian akibat Corona di India mengalami penurunan ke level 1,98 persen.

Sementara itu, dari total nyaris 2,4 juta kasus di India, sebanyak 1.695.982 pasien Corona telah dinyatakan sembuh. Sekitar 653.622 kasus lainnya dinyatakan sebagai kasus aktif atau masih menjalani perawatan medis atau isolasi.

“Dengan lebih banyak pasien sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit dan isolasi mandiri di rumah (untuk kasus ringan dan menengah), total kesembuhan telah melampaui angka 16 lakh (1,6 juta) dan angka kesembuhan telah mencapai 70,38 persen,” demikian pernyataan Kementerian Kesehatan India.

India diketahui melaporkan lonjakan sedikitnya 50 ribu kasus Corona setiap hari, selama 15 hari berturut-turut. Sedangkan selama sepekan terakhir, tercatat sedikitnya 58 ribu tambahan kasus Corona setiap hari di India. Angka ini tercatat sebagai rata-rata tambahan kasus harian tertinggi di dunia.

Corona Muncul Lagi, Selandia Baru Kembali Lockdown Kota Auckland

0

BBC Indonesia – detikNews

Rabu, 12 Agu 2020 15:17 WIB

Aturan pembatasan sosial di Selandia Baru dicabut setelah negara itu mengumumkan sudah berhasil mengendalikan virus. (Getty Images)

Selandia Baru kembali menerapkan karantina wilayah pada kota terbesarnya setelah terdapat empat kasus baru Covid-19, mengakhiri 102 hari berturut-turut tanpa penularan lokal di negara itu.

Karantina wilayah selama tiga hari dengan cepat diberlakukan di Auckland setelah kasus-kasus baru dikonfirmasi.

Empat kasus baru semuanya berasal dari satu keluarga. Tidak ada yang bepergian baru-baru ini.

Aturan karantina akan mulai berlaku pada Rabu (12/08) dan pihak berwenang kini berusaha melacak kontak keluarga tersebut.

Penduduk Auckland akan diminta untuk tinggal di rumah, pertemuan besar akan dilarang, bisnis yang tidak penting akan ditutup, dan pembatasan jarak sosial akan diberlakukan kembali di seluruh negeri.

Perdana Menteri Jacinda Ardern juga menunda pembubaran parlemen, menyusul kasus Covid-19 terbaru.

PM Selandia Baru Jacinda Ardern membatalkan pembubaran parlemen. (Reuters)

Pembubaran parlemen, proses yang harus dijalankan untuk pemilihan umum, kini ditunda hingga Senin (17/08).

Ardern mengatakan belum ada keputusan yang dibuatnya terkait penundaan pemilihan – yang semula dijadwalkan pada 19 September.

“Kita punya waktu untuk mengatasinya,” katanya, menurut laporan TVNZ.

Selandia Baru bernasib lebih baik daripada negara lain. Negara itu mencatat 1.220 kasus positif Covid-19 dengan 22 kematian sejak virus itu tiba pada akhir Februari.

Sebelum Selasa (11/08), Selandia Baru telah melewati 102 hari tanpa mencatat penularan lokal Covid-19, salah satu dari sedikit negara yang mencapai tonggak sejarah seperti itu.

Sebanyak 22 kasus aktif Covid-19 yang ada sebelum pengumuman Selasa lalu terjadi di antara para pelancong yang kembali ke negara itu dan dikarantina di fasilitas isolasi.

Selandia Baru dipuji secara internasional terkait cara mereka menangani pandemi.

Pemerintah negara itu telah mencabut hampir semua aturan karantina wilayah, yang pertama kali diberlakukan pada bulan Maret.

Karantina wilayah dini, pembatasan di perbatasan yang ketat, pesan kesehatan yang efektif, dan program uji-dan-pelacakan yang agresif semuanya dianggap berhasil menghilangkan virus di negara itu.

Namun, seiring dengan meningkatnya infeksi di seluruh dunia, melebihi 20 juta secara global pada hari Selasa, pejabat Selandia Baru telah memperingatkan warga agar tidak berpuas diri.

Ardern mengatakan negara itu perlu bekerja keras dan bergerak lebih awal untuk membasmi virus saat ia mengumumkan karantina wilayah.

Auckland – kota berpenduduk sekitar 1,6 juta orang – akan beralih ke pembatasan level tiga mulai pukul 12:00 waktu setempat pada Rabu (12/08) sebagai “pencegahan”, katanya.

Ardern mengatakan seluruh negeri akan masuk ke level dua dari sistem peringatan 4 tingkat Selandia Baru untuk melawan Covid-19.

“Ini adalah sesuatu yang telah kami persiapkan,” kata Ardern pada konferensi pers.

“Kita sudah melewati 102 hari dan mudah untuk merasa bahwa Selandia Baru sudah keluar dari bahaya. Tidak ada negara yang melangkah sejauh yang telah kita lakukan, tanpa mengalami kebangkitan kasus. Dan karena kita adalah satu-satunya, kita harus membuat rencana dan kita telah memiliki rencana,” katanya.

Direktur Jenderal Kesehatan, Dr Ashley Bloomfield, mengatakan setidaknya tiga hari karantina wilayah diperlukan di Auckland untuk melacak sumber kasus baru.

“Kami mengharapkan untuk menemukan kasus lain,” kata Dr Bloomfield. “Kami ingin menemukan kasus lain itu secepat mungkin dan mengidentifikasi dan mengisolasi kontak yang terkait dengan kasus positif.”

Warga mengantre di supermarket setelah aturan karantina wilayah diumumkan kembali. (Getty Images)

Michael Baker, profesor Kesehatan Masyarakat di Universitas Otago, mengatakan kepada program Newsnight BBC bahwa bahkan dengan strategi paling sukses dalam menangani wabah virus corona “satu hal yang harus Anda rencanakan adalah kemunduran yang dapat terjadi”.

“Saya pikir Selandia Baru akan berhasil dan memberantas virus,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi serbuan ke supermarket sebelum karantina wilayah, Ardern dan walikota Auckland, Phil Goff, menyerukan masyarakat untuk tenang dan mengatakan mereka tidak perlu panik untuk membeli barang.

Meski begitu, kerumunan besar pembeli sudah terlihat mengantre di supermarket pada Selasa (11/08) malam.

Satu video yang diposting ke media sosial menunjukkan pelanggan mengalir melalui pintu supermarket meski penjaga keamanan mencoba mencegah mereka masuk.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji Selandia Baru sebagai panutan karena telah “berhasil menghilangkan penularan virus dalam komunitas”.

Namun, ada juga negara-negara lain yang telah menekan virus, tapi harus berhadapan lagi dengan kasus yang meningkat setelah aturan karantina wilayah yang merusak ekonomi dilonggarkan.

Vietnam menjalani 99 hari tanpa penularan komunitas hingga Juli, ketika seorang pria berusia 57 tahun di Da Nang dinyatakan positif terkena virus.

Pada akhir Juli, Da Nang menjadi episentrum wabah virus corona baru, yang menyebabkan kematian akibat Covid-19 pertama di negara itu sejak pandemi dimulai.

Australia juga telah menyaksikan kebangkitan Covid-19 di beberapa negara bagian, termasuk New South Wales dan Victoria, dan kini aturan karantina wilayah ketat kembali diberlakukan.

Pertama Kali dalam 11 Tahun, Inggris Resmi Masuki Resesi

0

BBC Indonesia – detikNews

Rabu, 12 Agu 2020 15:24 WIB

Jakarta – 

Ekonomi Inggris mengalami kemerosotan terbesar dalam periode April hingga Juni akibat penerapan aturan karantina wilayah untuk menekan penyebaran virus corona, keadaan yang menyebabkan negara itu resmi mengalami resesi.

Perekonomian Inggris menyusut 20,4% dibandingkan dengan tiga bulan pertama tahun ini.

Pengeluaran rumah tangga anjlok karena toko-toko diperintahkan untuk tutup, sementara produksi pabrik dan konstruksi juga turun.

Kondisi ini mendorong Inggris masuk dalam kondisi resesi pertamanya secara teknis- yang didefinisikan sebagai penurunan ekonomi dua kuartal berturut-turut – sejak 2009.

Kantor Statistik Nasional (ONS) Inggris mengatakan ekonomi bangkit kembali pada bulan Juni karena aturan pembatasan pergerakan yang diterapkan pemerintah mulai berkurang.

Sektor perhotelan adalah yang paling terpukul.

Jonathan Athow, deputi ahli statistik nasional untuk statistik ekonomi, mengatakan: “Ekonomi mulai bangkit kembali pada bulan Juni dengan pembukaan kembali toko, pabrik mulai meningkatkan produksi, dan proses pembangunan perumahan rumah terus pulih.

“Meskipun begitu, produk domestik bruto (PDB) pada bulan Juni masih satu per enam di bawah levelnya di bulan Februari, sebelum wabah virus corona menyerang.”

Sektor jasa merosot

ONS mengatakan penurunan di sektor jasa didorong oleh penutupan toko, hotel, restoran, sekolah dan bengkel mobil.

Sektor jasa, yang menggerakkan empat perlima ekonomi Inggris, mengalami penurunan terbesar dalam catatan dalam satu kuartal.

Sektor perhotelan juga terpukul parah, sementara penutupan pabrik mengakibatkan produksi mobil yang paling lambat sejak 1954.

Pengangguran mengantri kerja dalam Depresi Hebat tahun 1930an (Getty Images)

Rishi Sunak, Menteri Keuangan Inggris, mengatakan kemerosotan ekonomi akan menyebabkan lebih banyak orang kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan mendatang.

Dia berkata: “Ratusan ribu orang telah kehilangan pekerjaan mereka, dan sayangnya dalam beberapa bulan mendatang akan lebih banyak lagi yang kehilangan pekerjaan.

“Tapi sementara ada pilihan sulit yang harus dibuat di masa depan, kita akan melalui ini, dan saya meyakinkan orang-orang bahwa tidak ada yang akan ditinggalkan tanpa harapan atau kesempatan.”

27 Bidan-OB Positif Corona, 4 Puskesmas di Kota Bogor Tutup Sementara

0

M Solihin – detikNews

Selasa, 11 Agu 2020 20:30 WIB

Bogor – Sebanyak 27 tenaga kesehatan mulai dari dokter, bidan hingga office boy di 8 Puskesmas dan PKM di Kota Bogor dinyatakan positif Corona. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona, 4 Puskesmas ditutup sementara. Sementara 4 Puskesmas dan PKM lainnya dibatasi dalam pelayanannya.

“Tindakan yang kita ambil menutup sementara 4 Puskesmas selama 3 hari, mulai tanggal 12 – 14 Agustus 2020. Puskesmas yang ditutup antaralain, Puskesmas Gang Aut, Puskesmas Cipaku, PKM (Pelayanan Kesehatan Masyarakat) Bogor Utara dan PKM Mekarwangi,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/8/2020).

“PKM Sindangbarang tutup layanan KIA dan Poned. Untuk PKM Merdeka tutup layanan Laboratorium. Untuk PKM Tanahsareal dan PKM Semplak tetap buka dan melakukan pelayanan seperti biasa,” imbuh Dedie.

Dedie menjelaskan, untuk 4 Puskesmas dan PKM yang ditutup karena virus Corona akan kembali dibuka pada tanggal 15 Agustus 2020. Namun dalam pelaksanaannya, harus menggunakan sistem parsial oleh nakes yang hasil swabnya negatif.

“Pelayanan parsial hanya untuk kunjungan sakit, emergency dan rujukan. Kunjungan sehat seperti pemeriksaan ibu hamil ditunda hingga pelayanan normal kembali,” jelas Dedie.

“Sementara 4 Puskesmas tutup, pelayanan dan rujukan online BPJS atau p care dialihkan ke Puskesmas terdekat. PKM Gang Aut dialihkan ke PKM Belong. PKM Cipaku ke PKM Bogor Selatan. PKM Bogor Utara ke PKM Tegal Gundil. PKM Mekarwangi ke Kedung Badak,: imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 27 tenaga kesehatan yang bekerja di 8 Puskesmas di Kota Bogor dinyatakan positif Corona. Saat ini, 27 pasien positif tersebut masih dalam perawatan di rumah sakit rujukan dan sudah diisolasi.

27 orang positif Corona tersebut, kata Dedie, terdiri dari 13 nakes yang melakukan pelayanan langsung, 3 petugas penunjang, 3 petugas pelayanan tidak langsung, dan 8 petugas administrasi.

“Petugas pelayanan langsung yang terinfeksi ada 13, yakni bidan 4, dokter umum 2, dokter internship 3, farmasi 2, analis 2. Petugas penunjang 3 yakni bagian pendaftaran 1, sekuriti 2. Petugas pelayanan tidak langsung yakni bagian gizi 1, promkes 2. Petugas administrasi ada 8 orang, yakni bagian KTU 3, staff 1, Office Boy 2, administrasi 1, bendahara 1,” kata Dedie melalui pesan tertulis.

Daftar 168 Calon PDIP di 28 Provinsi

0
Foto: Pendukung PDIP (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Tim detikcom – detikNews

Rabu, 12 Agu 2020 06:50 WIB

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengumumkan 168 nama jagoannya di Pilkada Serentak 2020 di 28 provinsi. Sebagaimana diketahui, PDIP telah mengumumkan daftar nama-nama kandidat calon kepala dan wakil kepala daerah yang diusungnya secara bergelombang.

PDIP telah mengumumkan nama-nama tersebut sejak awal tahun, yakni pada 19 Februari 2020. Saat itu ada 48 nama calon yang diumumkan dalam gelombang I.

Kemudian PDIP mengumumkan lagi nama calon kepala dan wakil kepala daerah pilihannya pada 17 Juli 2020. Ada 45 nama calon yang diumumkan di gelombang II. Nama calon yang disorot dalam gelombang ini adalah anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan sebagai bakal calon Wali Kota Solo.

Dan baru saja, Selasa (11/8/2020), PDIP mengumumkan lagi 75 calon yang diusungnya dalam Pilkada Serentak yang rencananya dilakukan pada Desember mendatang. Pada gelombang III, menantu Presiden Jokowi, yaitu Bobby Nasution dipilih untuk mewakili PDIP di Pilwalkot Medan sebagai bakal calon wali kota.

Sementara PDIP menjatuhkan pilihan kepada keponakan Menhan yang juga Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Tangsel. Berikut ini daftar calon kepala daerah yang diusung PDIP di Pilkada 2020:

Gelombang I:

1. Sulawesi Utara
Olly Dondokambey-Steven Kandouw (Pilgub Sulawesi Utara)

2. Jawa Tengah
Sri Mulyani-Aris Prabowo (Pilbup Klaten)
Sri Sumarni-Bambang Pujiyanto (Pilbup Grobogan)
Eisti’anah-Joko Sutanto (Pilbup Demak)
Mohammad Said Hidayat-Wahyu Irawan (Pilbup Boyolali)
Joko Sutopo-Sriyono (Pilbup Wonogiri)
Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Suroto (Pilbup Sragen)
Agus Sukoco-Eko Priyono (Pilbup Pemalang)
Ngesti Nugraha-M Basari (Pilbup Semarang)
Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu (Pilwalkot Semarang)
Arif Sugianto-Rista (Pilbup Kebumen)
Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati (Pilbup Blora)
Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono (Pilbup Purbalingga)

3. Jawa Barat
Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin (Pilbup Cianjur)
Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin (Pilbup Tasikmalaya)

4. Jawa Timur
Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko (Pilbup Ngawi)
H.M Sanusi-Didik Gatot Subroto (Pilwalkot Malang)
Achmad Fauzi-Dewi Khalifah (Pilbup Sumenep)

5. Banten
Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa (Pilwalkot Serang)
Irna Narulita-Tanto W Arban (Pilbup Pandeglang)

6. DI Yogyakarta
Abdul Halim Muslih-Joko B Purnomo (Pilbup Bantul)

7. Sumatera Selatan
Devi Suhartoni-Innayatullah (Pilbup Musi Rawas Utara)

8. Lampung
Anna Morinda-Frits Akhmad Nuzir (Pilbup Kota Metro)

9. Sumatera Utara
Rapidin Simbolon-Juang Sinaga (Pilbup Samosir)
Lakhomizaro Zebua-Sowa’a Laoli (Pilwalkot Kota Gunungsitoli)
Dosmar Banjarnahor-Yanto Sihotang (Pilbup Humbang Hasundutan)
Hilarius Duha-Firman Giawa (Pilbup Nias Selatan)

10. Kalimantan Timur
dr. Fahmi Fadli-Sulaiman Eva Merukh (Pilbup Paser)
Adi Darma-Basri Rase (Pilwalkot Bontang)
Ramhad Mas’ud-Thohari Aziz (Pilwalkot Balikpapan)
F.X Yapan-Edyanto Arkan (Pilbup Kutai Barat)

11. Kalimantan Selatan
Syafruddin H. Maming-Andi Rudi Latif (Pilbup Tanah Bambu)
Aditya Mufti Arifin-Ahmad Rifani Iwansyah (Pilwalkot Banjarbaru)
dr. H. Zaiullah Azhar-Zulkipli A.R (Pilbup Kotabaru)

12. Kalimantan Barat
Rupinus-Aloysius (Pilbup Sekadau)

13. Nusa Tenggara Barat
Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (Pilwalkot Mataram)
H.W Musyafirin-Fud Syaifuddin (Pilbup Sumbawa Barat)

14. Sulawesi Tenggara
Abu Hasan-Suhuzu (Pilbup Buton Utara)

15. Sulawesi Tengah
Herwin Yatim-Mustar Labolo (Pilbup Banggai)

16. Sulawesi Selatan
Tomy Satria Yulianto-HA Makkasau (Pilbup Bulukamba)
Muh. Basli Ali-Saiful Arif (Pilbup Kepulauan Selayar)

17. Papua Barat
Demas Paulus Mandacan-Edy Budoyo (Pilbup Manokwari)
Yosias Saroy-Marinus Mandacan (Pilbup Pengunungan Arfak)
Rita Terupun-Leondardo Syakema (Pilbup Kaimana)
Samsudin Anggiluli-Alfons Sesa (Pilbup Sorong Selatan)

18. Papua
Elisa Kambu-Thomas Eppe Safanto (Pilbup Asmat)

19. Maluku
Benyamin Thomas Noach-Agustinus Lekwardai (Pilbup Maluku Barat Daya)
Fachri Husni Alkatiy-Aroby Kelian (Pilbup Seram Timur)

20. Maluku Utara
Capt. Ali Ibrahim-Muhammad Sinen (Pilbup Kepulauan Tidore)

Gelombang II:

1. Sumatera Utara
Asner Silalahi-Susanti Dewayani (Pilbup Pematang Siantar)
Darma Wijaya-Adlin Umar Yusri Tambunan (Pilbup Serdang Bedagai)

2. Riau
Halim-Komperensi (Pilbup Kuantan Singingi)

3. Sumatera Selatan
Lanosin-Adi Nugraha Purna Yudha (Pilbup Oku Timur)

4. Lampung
Loekman Djoyosoemarto-Ilyas Hayani Muda (Pilbup Lampung Tengah)
Pieter-Fahrurrazi (Pilbup Pesisir Barat)

5. Jawa Barat
Jeje Wiradinata-Ujang Endin Indrawan (Pilbup Pangandaran)
Pradi Supriatna-Afifa Alia (Pilwalkot Depok)

6. Jawa Tengah
Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa (Pilwalkot Surakarta)
Etik Suryani-Agus Santosa (Pilbup Sukoharjo)
Fadia Arafiq-Riswadi (Pilbup Pekalongan)
Agustinus Susanto-Rahmad Kabuli Jarwinto (Pilbup Purworejo)
Afif Nurhidayat-Muhammad Albar (Pilbup Wonosobo)

7. DIY
Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa (Pilbup Wonosobo)
Bambang Wisno Handoyo-Benyamin Sudarma (Pilbup Gunung Kidul)

8. Jawa Timur
Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa (Pilbup Kediri)
Raharto Teno Prasetyo-Mochammad Hasjim Asjari (Pilwalkot Pasuruan)
Santoso-Tjutjuk Sunario (Pilwalkot Blitar)
M Nur Arifin-Syah Muhammad Natanegara (Pilbup Trenggalek)
Pungkasiadi-Titik Mas’udah (Pilbup Mojokerto)

9. Kalimantan Barat
Eryanto-Mateus Yudi (Pilbup Ketapang)
Dadi Sunarya-Kluisen (Pilbup Melawi)
Fransiskus Dian-Wahyudi Hidayat (Pilbup Kapus Hulu)

10. Kalimantan Selatan
Rusli-Fadhlan (Pilbup Banjar)

Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Kartanegara: Edi Damansyah-Rendi Solihin

11. Kalimantan Utara
Jhonny Laing Impang-Muhrim (Pilbup Malinau)
Sigit Muryono-Markus Juk (Pilbup Bulungan)
Markus-Hamjah (Pilbup Tana Tidung)

12. Sulawesi Utara
Iskandar Kamaru-Deddy Abdul Hamid (Pilbup Bolmong Selatan)
Maurits Mantiri-Hengky Honandar (Pilwalkot Bitung)
Franky D Wongkar-Petra Rembang (Pilbup Minahasa Selatan)
Joune JE Ganda-Kevin W Lotulung (Pilbup Minahasa Utara)

13. Sulawesi Tengah
Mohamad Irwan-Samuel Y Pongi (Pilbup Sigi)
Wenny Bukamo-Ridaya La Ode Ngkowe (Pilbup Banggai Laut)
Hidayat-Habsa Yanti Ponulele (Pilwalkot Palu)
Muchtar Deluma-Bakri Idrus (Pilbup Tolitoli)

14. Sulawesi Selatan
Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni (Pilbup Gowa)
Syamsul Rizal-Fadli Ananda (Pilwalkot Makassar)
Abdul Rahman Assagaf-Muammar Muhayang (Pilbup Pangkajene Kepulauan)

15. Sulawesi Tenggara
Haliana-Ilmiati Daud (Pilbup Wakatobi)
Ruksamin-Abu Haera (Pilbup Konawe Utara)

16. Maluku Utara
Merlisa-Juhdi Taslim (Pilwalkot Ternate)

17. Papua
Martinus Wagi-Isak Bangri (Pilbup Boven Digoel)

18. Papua Barat
Markus Waran-Wempi Welly Rengkung (Pilbup Manokwari Selatan)

Gelombang III:

1. Sumatera Utara
Asahan: Rosmansyah-Winda Fitrika
Simalungun: Anton Achmad Saragih-Rospita Sitorus
Nias Utara: Marselinus Ingati Nazara-Jaya Putra Zega
Kota Sibolga: Bahdin Nur Tanjung-Edipolo Sitanggang
Kota Medan: Muhammad Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman
Kota Binjai: Lisa Andriani Lubis-Sapta Bangun
Kota Tanjungbalai: Syahrial-Waris
Labuhanbatu Utara: Ahmad Rizal-Aripay Tambunan
Toba Samosir: Poltak Sitorus-Toni M. Simanjuntak
Karo: Iwan Sembiring Depari-Budianto Surbakti
Pakpak Bharat: Franc Bernhard Tumanggor-Mutsyuhito Solin
Nias Barat: Eliyus Waruwu-Mareko Zebua

2. Sumatera Barat
Dharmasraya: Sutan Riska Tuanku Kerajaan- D.P Datuk Labuan

3. Riau
Pelalawan: Zukri-Nasarudin
Rokan Hulu: Sukiman-Indra Gunawan
Kota Dumai: Hendri Sandra-Muhammad Rizal Akbar
Bengkalis: Kaderismanto-Sri Barat (Iyeth Bustami)
Kepulauan Rokan Hilir: Suyatno-Jamiludin
Kepulauan Meranti: Adil-Asmar

4. Kepulauan Riau
Kepulauan Anambas: Abdul Haris-Wan Zuhendra
Natuna: Wan Siswandi-Rodial Huda
Kota Batam: Lukita Dinarsyah Tuwo-Abdul Basyid Has
Bintan: Apri Sujadi-Roby Kurniawan
Lingga: Riki Syolihin-Raja Supri

5. Jambi
Batanghari: Yunnita Asmara-Muhammad Mahdan

6. Sumatera Selatan
Oku Selatan: Popo Ali Murtopo-Sholehien Abuasir

7.Lampung
Kota Bandar Lampung: Eva Dwiana-Deddy Amarullah
Pesawaran: Dendi Ramadhona-S Marzuki
Way Kanan: Raden Adipati Surya-Edward Antony
Lampung Timur: Zaiful Bokhari-Sudibyo

8. Kepulauan Bangka Belitung
Bangka Barat: Markus-Badri Syamsu
Bangka Tengah: Didit Sri Gusjaya-Korari Suwondo
Bangka Selatan: Riza Herdavid-Debby Vita Dewi
Belitung Timur: Yuri Kemal Fadlullah-Nurdiansyah

9. Banten
Kota Tangerang Selatan: Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

10. Jawa Barat
Bandung: Yena Rohaniah Skandar-Atep

11. Jawa Timur
Tuban: Setiajit-Armaya Mangkunegara
Gresik: Fandi Achmad Yani-Aminatun Habibah
Banyuwangi: Ipuk Fiestiandani-Sugirah
Ponorogo: Sugiri SancokoLisdyarita
Lamongan: Kartika Hidayati-Sa’im

12. Kalimantan Barat
Sambas: Helman Fachri-Darso
Sintang: Yohanes Rumpak-Syarifuddin
Bengkayang: Martinus-Carlos Dja’afara

13. Kalimantan Timur
Kutai Timur: Mahyunadi-Lulu Kinsu

14. Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur: Halikinnor-Irawati

15. Sulawesi Selatan
Soppeng: Andi Kaswadi Razak-Lutfi Halide
Tana Toraja: Albertus Patarru-John Diplomasi
Barru: Suardi Saleh-Andi Mirza Riogi Idris
Luwu Timur: Muhammad Thorig Husler-Budiman
Toraja Utara: Kala’tiku Paembonan-Etha Rimba P. Tandi Payung

16. Sulawesi Utara
Kota Tomohon: Caroll J. A. Senduk-Wenny Lumentut

17. Sulawesi Tengah
Poso: Muhammad Syarif Rum Machmoed-Vivin Baso Ali

18. Sulawesi Barat
Mamuju: Sitti Sutina Suhardi-Ado Mas’ud
Mamuju Tengah: Aras Tamauni-Muh. Amin Jasa
Pasang Kayu: Yaumil Ambo Djiwa-Herny

20. Sulawesi Tenggara
Muna: Rusman Emba-Bachrun
Konawe Selatan: Rusmin Abdul Gani-Senawan Silondae
Konawe Kepulauan: Amrullah-Andi Muhammad Lutfi
Kolaka Timur: Samsul Bahri-Andi Merya

21. Maluku
Buru Selatan: Safitri Malik Soulissa-Gerson Eliaser Selsily
Kepulauan Aru: Johan Gonga-Muin Sogalrey

22. Maluku Utara
Pulau Taliabu: Muhaimin Syarif-Syafruddin Mohalisi
Halmahera Barat: Danny Missy-Imran Lolory
Halmahera Utara: Joel Wogono-Sais Bajak
Halmahera Selatan: Usman Sidik-Hasan Ali Bassam Kasuba
Kepulauan Sula: Fifian Adeningsi Mus-Saleh Marasabessy

23. Papua
Keerom: Piter Gusbager-Wahfir Kosasih
Yalimo: Lakius Peyon-Nahum Mabel
Mamberamo Raya: Jhon Tabo-Ever Mudumi
Supiori: Ronny S. Gustaf Momoribo-Albert Edison Rumbekwan
Nabire: Mesak Magai-Ismail Jamaluddin
Merauke: Heribertus Silvinus Silubun-Bambang Setiadji Suji

24. Papua Barat
Manokwari: Hermus Indou-Edy Budoyo
Teluk Wondama: Elysa Auri-Fery Michael Deminikus Aauparay

Asyik! Listrik Gratis Buat Pelanggan 450VA Diperpanjang sampai Desember

0

Achmad Dwi Afriyadi – detikFinance

Rabu, 12 Agu 2020 05:55 WIB

Jakarta – Pemerintah kembali memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang diskon tarif listrik 100% untuk pelanggan 450VA dan diskon tarif listrik 50% untuk 900VA bersubsidi.

Diskon listrik yang telah diberikan mulai bulan April ini sebenarnya telah diperpanjang hingga September. Diskon diperpanjang lagi hingga Desember sehingga anggaran untuk diskon ini mencapai Rp 12,18 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, program diskon tarif listrik ini berjalan mulai April 2020 karena adanya pandemi Corona. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Khusus rumah tangga awalnya Pak Presiden sendiri yang mengumumkan sendiri adanya bantuan ini,” katanya dalam teleconfrence, Selasa kemarin (11/8/2020).

Kemudian, program listrik gratis ini diperpanjang dua kali. Pertama diperpanjang hingga September 2020.

“Kita sepakat memperpanjang sampai September 2020 artinya diperpanjang 3 bulan dengan mekansime sama 100% 450VA dan 50% 900VA,” terangnya.

Kemudian, dengan melihat dampak Corona masih terus berjalan maka program ini diperpanjang hingga Desember. Keputusan ini diambil setelah adanya pembahasan lintas kementerian.

Kebijakan ini menjangkau 24,16 juta pelanggan 450VA dan 7,72 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

“Kemudian memutuskan untuk memperpanjang sampai akhir tahun Desember,” terangnya.

Golongan Bisnis dan Industri Juga Dapat Keringanan

Selain golongan rumah tangga, pemerintah juga memberikan keringanan listrik untuk pelanggan bisnis, industri dan sosial dalam rangka menangkal dampak Corona. Keringanan ini diberikan dari Juli hingga Desember 2020.

Rida menjelaskan, pemerintah membebaskan ketentuan rekening minimum yakni pemakaian minimum 40 jam nyala. Ketentuan itu berlaku untuk golongan sosial 1.300 VA ke atas (S2/1.300VA hingga S3/>200kVA), bisnis 1.300 VA ke atas (B1/1.300 hingga B3/>200kVA) dan industri 1.300VA ke atas (I1/1.300VA hingga I4/30.000kVA).

Dia mengatakan, pelanggan hanya membayar listrik berdasarkan listrik yang dikonsumsi. Sementara, selisih pemakaian dengan ketentuan listrik minimum ditutup pemerintah.

“Kalau mereka menggunakan listrik di bawah 40 jam yang termasuk golongan ini misalkan mereka hanya menggunakan 20 jam per bulan, karena 40 jam harus dibayarkan PLN, maka 20 jam yang ditanggung pemerintah,” katanya.

Dengan stimulus ini, dia berharap pelaku usaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memutar roda perekonomian.

“Kita berharap teman-teman yang berusaha di dalam bisnis dan industri tidak kemudian serta-merta melakukan PHK, tapi kemudian membuka usahanya, lebih banyak memutar perekonomian nasional,” terangnya.

Pembebasan ketentuan minimum ini juga berlaku untuk golongan layanan khusus yang disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)

Stimulus selanjutnnya ialah pembebasan biaya beban atau abonemen pelanggan sosial 220 VA, 450 VA dan 900VA. Kemudian pelanggan golongan bisnis 900VA dan industri 900VA.

Rida melanjutkan, stimulus ini akan menyasar 1,26 juta pelanggan sosial, bisnis, industri dan layanan khusus. Adapun anggaran untuk stimulus ini Rp 3,07 triliun.

“Dananya 6 bulan kurang lebih Rp 3,07 triliun,” terang Rida.

MA Setuju Iuran BPJS Kesehatan Naik, Komisi IX Minta Warga Tak Mampu Dibantu

0
Saleh Partaonan Daulay (Foto: Dok. Pribadi)

Matius Alfons – detikNews

Selasa, 11 Agu 2020 07:29 WIB

Jakarta – Fraksi PAN Komisi IX DPR RI mengomentari perpres terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA). Terkait itu, pemerintah pun diminta untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membayar BPJS kesehatan terlebih di situasi saat ini.

“Mana ada masyarakat yang secara umum senang iuran BPJS dinaikkan, masyarakat tentu inginnya jangan dinaikkan tapi kualitas pelayanannya dinaikkan, sebenarnya manusiawi aja tuntutannya itu, tapi BPJS itu meminta supaya ada kenaikan iuran secara bertahap, nah ini yang mesti harus dipertimbangkan bersama-sama,” kata Anggota IX Komisi DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

Saleh pun meminta jika iuran naik maka giliran pihak pemerintah dan BPJS untuk meningkatkan pelayanan. Karena menurutnya jika iuran naik, maka uang yang digunakan untuk pelayanan BPJS kesehatan juga akan naik.

“Kita mendorong agar pelayanan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan semakin ditingkatkan karena ini kan iuran sudah naik. Pemerintah dalam hal ini tentu Presiden Jokowi yang keluarkan Perpres itu untuk memperhatikan agar seluruh warga negara kita itu betul-betul dapatkan akses penuh pada layanan kesehatan yang ada,” ucapnya.

Selain itu, Saleh juga meminta agar pemerintah mendata masyarakat yang tidak mampu membayar BPJS lantaran kenaikan iuran tersebut. Dengan begitu seluruh masyarakat tetap bisa mendapat hak layanan kesehatan.

“Ini faktanya memang ada banyak masyarakat yang nggak sanggup membayar, nah dalam konteks itulah kita dorong agar pemerintah bisa melakukan advokasi dengan memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan kepada mereka, jika perlu mereka yang nggak mampu membayar diubah status kepesertaannya dari katakanlah mandiri jadi yang dibantu dari data PBI jadi bantuan gratis pemerintah,” ujar Saleh.

Dia pun menambahkan kenaikan iuran ini terjadi di tengah situasi pandemi seperti ini. Sehingga menurutnya situasinya serba tidak tepat.

“Karena saya secara pribadi sampai hari ini menolak untuk menerima kenaikan BPJS kesehatan itu karena kesiapan masyarakat di tengah situasi pandemi ini dan menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, saya masih menolak, jadi timingnya, waktunya belum tepat lah dilakukan kenaikan sekarang,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Alhasil, Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan, dikuatkan oleh MA.

“Tolak,” demikian bunyi amar putusan MA yang dikutip detikcom, Senin (10/8/2020).

Perkara itu bernomor 39 P/HUM/2020. Duduk sebagai ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.