Kaesang Balas PDIP Bansos Dikorupsi Mensos Juliari, Begini Respons Hasto

0
13
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Sekjen PDIP dan Ketum PSI saling sindir soal politisasi dan korupsi bansos.

Rabu 07 Feb 2024 09:17 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Solidaritas (PSI) Kaesang Pangarep yang menyindir balik terkait kasus korupsi program bantuan sosial (bansos) saat dibagikan saat pandemi Covid-19, malah dikorupsi kader PDIP Juliari Batubara.

Menurut Hasto, kasus yang menjerat eks menteri sosial (mensos) Juliari Batubara sudah diproses hukum. Sehingga, masalah itu sudah selesai ditangani aparat penegak hukum.

“Hukumannya sudah ada, sudah ada proses hukumnya, tidak ada perlindungan, dan nggak ada fungsi-fungsi elektoral, nggak ada intervensi kami terhadap proses hukum,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Dia juga menyebut, tidak ada intervensi hukum dalam kasus Juliari tersebut. Menurut Hasto, hal tersebut berbeda dengan politisasi bansos saat ini yang digunakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk kepentingan elektoral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasto pun balik menyindir keuangan PSI yang pernah salah memasukkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi tersebut memiliki laporan keuangan yang mencurigakan.

“Ini mumpung sebelum di-clear up, kita hitung lalu kita kalikan, dari mana dananya itu. Itu sudah menyangkut masalah etik dan hukum, karena pelanggaran terhadap laporan keuangan,” ujar Hasto.

Dia pun heran, bagaimana PSI bisa memasang baliho dalam jumlah banyak. “Tidak mungkin merupakan suatu kekuatan gotong royong anggotanya, orang jumlah baliho disinyalir alat kampanye lebih banyak dari pada jumlah anggotanya,” kata Hasto menyentil.

Sebelumnya, Kaesang menjawab isu dugaan politisasi bansos menjelang Pemilu 2024 yang dituduhkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pun capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga mengkritik mekanisme penyaluran bansos. Ganjar juga mengusulkan agar bantuan sosial diganti menjadi bantuan kesra.

Kaesang pun merespons, persoalan bansos yang dikorupsi saat pandemi Covid-19 jauh lebih bermasalah daripada yang dituduhkan saat ini. “Mungkin saat ini dipermasalahkan, tetapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat Covid, dikorupsi,” ujar Kaesang kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Ahad (4/2/2024) malam WIB.

Nawir Arsyad Akbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here