Positive SSL
Home Blog

Dokter Ingatkan Pasien COVID-19 Tak Sembarangan Coba Obat

0
Direktur RSU dr Soetomo Surabaya dr Joni Wahyuhadi/Foto: Hilda Meilisa Rinanda/detikcom

Hilda Meilisa Rinanda – detikNews

Jumat, 30 Jul 2021 16:31 WIB

Surabaya – Perawatan pasien COVID-19 tidak bisa dilakukan sembarangan. Dokter mengingatkan masyarakat tidak sembarangan coba-coba meminum obat yang diklaim mampu melawan virus Corona.

Untuk itu, dokter menyarankan pasien yang isolasi mandiri untuk melakukan konsultasi secara telemedicine dengan dokter. Nantinya, dokter akan memberikan resep sesuai dengan gejala yang dialami pasien.

Direktur RSU dr Soetomo Surabaya dr Joni Wahyuhadi meminta masyarakat tidak mudah termakan isu. Dia mengatakan ada sejumlah obat yang belum masuk standar, namun sudah banyak diburu masyarakat dan dipercaya bisa menyembuhkan COVID-19.

“Barangkali ini menjadi usulan, treatment dari COVID-19 ini perlu ketegasan, karena isu di luar itu sangat mempengaruhi kawan-kawan dokter penanggung jawab pasien,” kata Joni secara virtual di sela acara pemberian rekomendasi penanganan COVID-19 oleh Gubes FK Unair di Surabaya, Jumat (30/7/2021).

“Obat-obat yang belum masuk standar, pun yang sudah masuk standar tapi trial, itu masyarakat sudah tahu. Sehingga pemakaian obat-obatan tertentu yang belum masuk standar atau yang sudah masuk clinical trial itu harus dengan indikasi ketat,” tambahnya.

Namun, Joni menyayangkan sejumlah keluarga pasien yang mendesak RS untuk memberikan obat-obatan tertentu. Padahal, pemberian obat harus sesuai dengan indikasi yang tepat.

“Pemakaian obat tertentu harus dengan ketepatan indikasi yang akurat, tetapi masyarakat begitu ada keluarganya yang masuk RS, sudah ingin mendapat obat seperti itu bahkan mendesak RS melakukan treatment yang belum merupakan standar atau treatment yang perlu penanganan khusus,” ungkap Joni.

Joni menambahkan, pihaknya juga selalu berhati-hati dalam menggunakan antivirus. Karena, sejumlah antivirus bisa mengakibatkan kerusakan organ tubuh.

Selain itu, Joni juga menemukan sejumlah pasien yang sudah menggunakan antivirus, padahal belum mendapat rekomendasi dokter. Joni menyayangkan hal ini karena beberapa pasien menjadi resisten atau kebal pada antivirus.

“Pemakaian antivirus kami hati-hati betul. Karena kita tahu dari hasil evaluasi kami, semua antivirus hepatotoksik, frenotoksik, makanya kami terus pantau fungsi organ yang menjadi target dari treatment itu,” jelasnya.

“Pemakaian obat-obatan di luar RS menyebabkan pasien yang datang ke UGD dalam kondisi frenotoksik hepatotoksik, bahkan tak jarang datang ke UGD sudah resisten karena sudah memakai antibiotik yang harusnya baru dipakai di RS atau RS rujukan. Ini saya kira perlu ketegasan kita semua bagaimana treatment COVID-19 ini proper,” pungkas Joni.

Disentil Luhut soal Kapasitas RS COVID, Begini Respons Pemda DIY

0
Ilustrasi kasus virus Corona di Yogyakarta (Foto: Edi Wahyono)

Heri Susanto – detikNews

Jumat, 30 Jul 2021 15:17 WIB

Yogyakarta – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menambah bed rumah sakit COVID-19. Hal tersebut untuk menekan kasus kematian isolasi mandiri (isoman) yang tinggi di DIY.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengaku pihaknya sudah menyiapkan tambahan bed di beberapa rumah sakit. Di antaranya RSUP Dr Sardjito dan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Yakni dengan menambah kapasitas menjadi 50 persen dari seluruh daya tampung.

“Kami akan bertemu dengan kepala-kepala rumah sakit untuk mendorong adanya konversi menambah bed dari non COVID-19 menjadi COVID-19,” ujar Aji, saat ditemui di kantornya, Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kemantren Danurejan, Yogyakarta, Jumat (30/7/2021).

Aji menjelaskan, saat ini ada beberapa rumah sakit di DIY yang sebenarnya sudah memiliki satelit untuk menambah daya tampung. Di antaranya, RSA UGM yang memiliki rumah sakit satelit di RS Darurat UC UGM, Wisma Kagama, dan Wisma Karanggayam.

“Jadi nanti pasien di RSA yang sudah melewati puncak nanti digeser ke rumah sakit satelit. Seperti pasien di RSA UGM kondisinya sudah tidak memerlukan oksigen bisa dipindah ke UC atau Wisma Kagama,” jelas Aji.

Selain itu, penambahan bed di rumah sakit, lanjut Aji, sudah dilakukan beberapa rumah sakit di DIY. Di antaranya RSUD Panembahan Senopati, Bantul, yang telah memiliki rumah sakit satelit dari Kementerian PUPR, RS Bhayangkara yang memiliki satelit di Pusdiklat PU di Jalan Ngeksigondo, Yogyakarta, dan RSPAU dr Hardjolukito yang telah menambah kapasitas ruangan.

Aji mengatakan, dengan tambahan dari beberapa rumah sakit yang lain seperti Jogja International Hospital (JIH) yang sudah menyanggupi, optimis bisa memenuhi target 20 persen penyintas COVID-19 terawat di rumah sakit.

“Dengan menambah kapasitas tempat tidur dengan konversi dan rumah sakit darurat, saya kira tidak perlu menambah tenaga kesehatan (nakes). Hanya, jika perawat biasanya tidak menggunakan APD, saat ini karena merawat pasien positif, mengenakan APD,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, untuk menambah kapasitas atau mendirikan rumah sakit baru, saat ini kendala utama adalah tenaga kesehatan (nakes). Hal tersebut yang akhirnya membuat Pemda DIY memilih solusi dengan menambah kapasitas penanganan COVID-19 di rumah sakit rujukan menjadi 50 persen untuk COVID-19.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki masalah perawatan pasien virus Corona (COVID-19) di rumah sakit (RS). Karena itu, hal tersebut jadi penyebab tingginya angka kematian pasien COVID-19.

Hal itu dipaparkan Luhut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan COVID-19 DIY. Luhut menyebut DIY menjadi provinsi dengan persentase perawatan RS terendah di Pulau Jawa dan Bali.

“Padahal secara umum bisa mencapai sampai 20 persen pasien yang butuh dirawat di rumah sakit, sehingga situasi yang terjadi di DIY bisa menjelaskan mengapa angka kematian itu tinggi,” kata Luhut dalam Rakor virtual, seperti dalam keterangan Kemenko Marves, Kamis (29/7).

Luhut mengungkapkan, dari 34.732 kasus aktif di DIY, hanya 2.115 yang dirawat di RS atau 6,1 persen. Selain itu, menurut Luhut, angka kematian di DIY terus meningkat sejak kapasitas tempat tidur RS (BOR) menembus angka hampir 80 persen.

“Kapasitas RS sudah hampir full. Oleh karena itu, saya minta kepada Pemprov dan Pemkab/Pemkot di DIY agar segera melakukan konversi TT (tempat tidur) non-COVID menjadi COVID di RS,” perintahnya.

Diharapkan, konversi TT dapat mencapai 50 persen. Jadi, pasien COVID dengan gejala berat dapat ditangani di RS.

Cabuli Bocah Selama 2 Tahun, Buruh di Karawang Ditangkap Polisi

0

Yuda Febrian Silitonga – detikNews

Jumat, 30 Jul 2021 16:30 WIB

Karawang – Seorang buruh (47), di Kabupaten Karawang tega mencabuli seorang bocah perempuan selama dua tahun. Pria bejat tersebut ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Oliestha Ageng Wicaksana mengungkapkan aksi cabul buruh harian lepas berinisial RF alias RT Oray (47) sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Saat itu korban duduk di bangku kelas 5 SD. Pencabulan ini terbongkar setelah orang tua korban mengecek ponsel korban dan membaca pesan stiker dan video porno yang dikirim tersangka melalui pesan singkat.

“Korban berinisial NP (14) mengaku dicabuli oleh tersangka RT Oray. Kemudian orang tua korban bertanya kepada korban dan menjawab bahwa telah disetubuhi dan dicabuli dari kelas 5 SD sampai bulan Mei 2021,” kata Oliestha saat merilis kasusnya di Mapolres Karawang, Jumat (30/7/21).

Menurut Oliestha, orang tua korban kemudian melaporkan aksi pencabulan tersebut. Kemudian tersangka langsung ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan tersangka mengakui telah melakukan pencabulan terhadap korban.

“Modusnya dengan memaksa dan mengiming-imingi akan memberikan uang Rp 10 ribu kepada korban untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul,” ucapnya.

Oliestha mengungkapkan telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, korban dan saksi-saksi. Serta melakukan penyitaan barang bukti dan mengamankan tersangka. Untuk hasil visum terdapat luka robek dibagian kemaluan korban.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya tersangka dikenai Pasal 81 atau 82 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.

Interpol Terbitkan Red Notice Harun Masiku!

0
Foto: DPO Harun Masiku. (Situs resmi KPK).

Azhar Bagas Ramadhan – detikNews

Jumat, 30 Jul 2021 16:25 WIB

Jakarta – Interpol telah menerbitkan red notice terhadap buron KPK, Harun Masiku. KPK mengatakan pencarian terhadap Harun Masikut terus berlanjut.

“Informasi terbaru yang kami terima bahwa pihak Interpol benar sudah menerbitkan red notice atasnama DPO Harun Masiku,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).

Ali mengatakan KPK terus berupaya untuk terus memburu Harun Masiku (HAR). KPK tengah bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, serta NCB Interpol dalam hal ini.

“KPK terus bekerja dan serius berupaya mencari dan menangkap tersangka HAR yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai DPO KPK dalam perkara korupsi pergantian antar waktu anggota DPR,” ujar Ali.

“Upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerja sama para pihak, Bareskrim Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, serta NCB Interpol,” sambungnya.

KPK mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui keberadaan Harun Masiku. Masyarakat dapat melapor ke KPK maupun ke Interpol.

“KPK mengimbau seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaan DPO Harun Masiku, baik di dalam maupun di luar negeri, agar segera menyampaikan informasinya kepada KPK, Polri, Kemenkum HAM ataupun NCB Interpol,” katanya

“KPK berharap bisa segera menangkap DPO Harun Masiku,” sambungnya.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal, Nazarudin Kiemas. Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia.

Namun, Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun.

Ada empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun dan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu dan berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu; serta Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai swasta.

Harun Masiku kemudian menghilang. Dia diumumkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 20 Januari 2020.

“Sudah DPO,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di kantornya, Jl Kuningan Persada, Senin (20/1/2020).

Polisi-Kejari Pekalongan Tangani Temuan 1 Set Oksigen Dijual Rp 6,8 Juta

0
Struk pembelian oksigen di Pekalongan (Foto: Robby Bernardi/detikcom)

Robby Bernardi – detikNews

Rabu, 28 Jul 2021 11:14 WIB

Kabupaten Pekalongan – Heboh harga jual satu set tabung oksigen senilai Rp 6,8 juta, kepolisian dan kejaksaan di Kabupaten Pekalongan, Jateng, turun tangan. Bahkan, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

Kasatreskrim Polres Pekalongan, AKP Subroto, mengatakan untuk saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

“Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi terkait kasus tersebut,” kata Subroto dihubungi, Rabu (28/7/2021).

Selain melakukan pemeriksaan pemilik apotek, pihaknya juga meminta keterangan dari instansi terkait, yakni Disperindagkop-UKM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

Namun, untuk hasil dari pemeriksaan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan. “Perkembangan selanjutnya nanti kami laporkan, ya,” ungkapnya.

Sementara itu, terpisah Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan, Adi Chandra, kepada detikcom, menjelaskan adanya kabar satu set tabung oksigen yang dijual jutaan rupiah, pihaknya langsung turun ke lapangan.

“Atas perintah pimpinan, kita langsung mengecek lokasi penjualnya. Hasilnya kita sampaikan,” kata Adi Candra.

“Ini bersama tim masih mengumpulkan data-data,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang konsumen di salah satu apotik di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, membeli satu set tabung oksigen dengan harga total Rp 6,8 juta.

Pihak pemilik apotek mengakui dirinya menjual harga tertinggi tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 lalu. Hal tersebut dilakukan dengan alasan mendapatkan tabung oksigen sudah dalam harga yang tinggi.

Heboh Pejabat Dinas Pandeglang ‘Babacakan’ di Kantor Abai Prokes

0
Heboh pejabat dinas di Pandeglang babacakan abai prokes (Foto: Tangkapan layar Instagram)

Rifat Alhamidi – detikNews

Rabu, 28 Jul 2021 10:13 WIB

Pandeglang – Sejumlah pejabat dinas di lingkungan Pemkab Pandeglang tertangkap kamera sedang asyik menggelar acara ‘babacakan’ atau makan bersama. Aksi mereka pun menuai sorotan lantaran daerah itu masih memberlakukan penerapan PPKM level 3.

Informasi yang didapat, acara babacakan tersebut digelar di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang pada Selasa (27/7/2021) kemarin. Sorotan tajam publik berdatangan setelah aksi mereka malah menimbulkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan (prokes).

Bahkan, dokumentasi berupa foto dan video acara babacakan ini turut dibagikan di akun instagram resmi milik DLH Pandeglang. Meski akhirnya postingan itu dihapus dan bertahan kurang dari dua jam, namun aksi mereka tetap saja menuai kritik di saat pemda sedang gencar memberlakukan PPKM mikro hingga ke tingkat RT melalui gerakan portal jaga kampung.

“Waduh, banyak yang enggak pada pakai masker yah. Gimana mau mencontohkan untuk masyarakat, kami saja sebagai warga diperintahkan supaya patuh terhadap aturan, sementara yang ini malah meremehkan,” kata Agung Lodaya, warga Pandeglang yang turut mengkritik aksi babacakan para pejabat DLH ini, Rabu (28/7/2021).

detikcom mendapat tangkapan layar dan video aksi babacakan para pejabat DLH Pandeglang. Dalam dokumentasi tersebut, terlihat puluhan pegawai berkumpul lengkap dengan hidangan makanan yang disajikan. Sayangnya, mereka banyak yang tak menggunakan masker dan menimbulkan kerumunan meski sedang berada di lingkungan kantor dinas.

Belakangan, diketahui acara babacakan itu untuk merayakan rekan sekantor mereka yang sudah pensiun. Hal itu terlihat dalam narasi postingan yang diunggah langsung oleh akun resmi milik DLH Pandeglang.

“Selamat & terima kasih untuk ibu Maesaroh yang telah mencapai masa purna tugas,” demikian dikutip dari postingan akun IG DLH Pandeglang yang sudah dihapus itu.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berusaha mengkonfirmasi Kepala DLH Pandeglang Tati Suwagiharti terkait acara babacakan yang menimbulkan kerumunan dan abai prokes tersebut. Namun setelah berulang kali ditanyakan, panggilan dan pesan singkat yang dikirim belum juga direspons.

Komnas HAM Desak Proses Hukum Oknum TNI AU Injak Kepala di Papua Terbuka

0
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Grandyos Zafna/detikcom)

Kadek Melda Luxiana – detikNews

Rabu, 28 Jul 2021 10:53 WIB

Jakarta – Oknum anggota TNI AU diproses hukum setelah menginjak kepala seorang warga di Kota Merauke, Papua. Komnas HAM meminta proses hukum dilakukan terbuka.

“Kami meminta proses hukum terbuka sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada proses penegakan hukum,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).

Taufan berharap insiden tersebut jadi pembelajaran penting bagi prajurit TNI lainnya yang bertugas di Papua. Diharapkan juga agar aparat menjunjung tinggi norma HAM.

“Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi setiap aparat yang bekerja di Papua untuk menjaga disiplin dan mematuhi norma hak asasi manusia (HAM),” ujarnya.

Sebelumnya, video singkat yang menayangkan detik-detik dua pria berseragam Polisi Militer TNI Angkatan Udara (POM AU) menginjak kepala warga di Papua viral di media sosial. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan akan memproses dua oknum prajurit POM AU tersebut sesuai hukum yang berlaku.

“Akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Malam ini juga langsung diproses,” kata Hadi saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (27/7).

Diduga pria yang diinjak kepalanya itu hendak membuat keributan dan mabuk minuman keras (miras). Pria itu lalu dibawa menjauh dari lokasi keributan ke trotoar di tepi jalan.

Pria yang marah tersebut lalu dibuat tengkurap di atas trotoar. Salah satu personel TNI menindih bagian punggung dan memegang tangan pria tersebut.

Sementara satu personel TNI lain terlihat menginjak kepala pria yang marah itu. Belakangan diketahui bahwa warga yang diinjak kepalanya tersebut adalah penyandang disabilitas.

“Terkait hal tersebut, info yang diterima yang bersangkutan tunawicara,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama Indan Gilang Buldansyah kepada detikcom, pagi ini.

Bundaran Waru Masih Disekat, Warga Kecele Dikira Sudah Dilonggarkan

0
Bundaran Waru masih disekat, polisi menghalau warga yang ingin lewat (Foto: Amir Baihaqi)

Amir Baihaqi – detikNews

Senin, 26 Jul 2021 09:31 WIB

Surabaya – Hari pertama perpanjangan PPKM level 4, sejumlah jalan di Kota Pahlawan masih disekat dan tidak ada pelonggaran. Salah satunya yakni di bundaran Waru arah masuk ke Surabaya.

Pantauan di lokasi, petugas Dishub dan polisi tampak berjaga dan memutar balik sejumlah kendaraan. Sedangkan yang hanya diperbolehkan lewat hanya kendaraan sektor esensial dan kritikal saja.

Akibatnya bundaran Waru sempat mengalami kemacetan panjang. Hal itu karena pengendara harus antre diperiksa oleh petugas satu persatu.

Namun kemacetan tak berlangsung lama, sebab petugas langsung memperbolehkan masuk kendaraan yang bisa menunjukkan kartu identitas pekerja esensial dan kritikal.

bundaran waru
Bundaran Waru masih disekat (Foto: Amir Baihaqi)

Sedangkan bagi kendaraan umum, mereka langsung diputar balik dan langsung diarahkan di dua jalan alternatif atau jalan tikus. Dua jalan itu yakni Jalan Brigjen Katamso Waru dan Jalan Dukuh Menanggal.

Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra mengatakan tidak ada perubahan terhadap semua jalan yang disekat sebelumnya. Semua jalan tersebut masih disekat dan belum ada pelonggaran.

“Masih disekat semua. Karena Surabaya kasus aktifnya ini masih tinggi atau level 4. Jadi penyekatan tidak ada yang berubah,” kata Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra kepada detikcom, Senin (26/7/2021).

Wahyu salah satu pengendara yang mencoba melewati bundaran Waru misalnya. Ia terpaksa harus diputar balik saat akan memasuki Surabaya.

“Ya tak pikir sudah ada pelonggaran. Ini kan PPKM Darurat sudah selesai. Iya meski diperpanjang tapi katanya kan ada pelonggaran. Tapi masih gini,” ujar Wahyu.

“Ya sudah saya lewat Dukuh Menanggal lagi. Lagian PPKM Darurat sudah selesai kok masih disekat-sekat juga,” imbuh Wahyu.

Daftar Daerah PPKM Level 3-4 Terbaru di Jabar, Simak Aturannya

0
Ilustrasi virus Corona (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)

Yudha Maulana – detikNews

Senin, 26 Jul 2021 07:53 WIB

Bandung – 11 daerah di Jawa Barat masuk ke dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 hingga 2 Agustus 2021 mendatang. 11 daerah itu yakni Kabupaten Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis dan Tasikmalaya.

Level 3 adalah daerah yang catatan kasus Covid-nya antara 50-150/100.000 penduduk per minggu. Kemudian pasien yang dirawat di rumah sakit mencapai 10-30/100.000 penduduk per minggu, begitu pun dengan kasus kematian antara 2-5/100.000 penduduk.

Pemerintah pusat memberikan sejumlah kelonggaran untuk daerah yang masuk ke dalam Level 3, di antaranya:

1. Toko kelontong, pasar rakyat, supermarket boleh dibuka dengan kapasitas maksimum 50% hingga pukul 20.00 WIB,
2. Mal boleh dibuka dengan kapasitas 25% sampai dengan pukul 17.00 WIB.
3. Pasar dibuka hingga pukul 15.00 WIB.
4. PKL buka sampai dengan pukul 20.00 WIB.
5. Warung makan dengan kapasitas maksimum 25% sampai dengan pukul 20.00, boleh makan di tempat maksimal 30 menit.
6. Rumah ibadah dibuka dengan kapasitas maksimum 25%.
7. Acara pernikahan bisa dihadiri 20 orang, tanpa ada makan di tempat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, secara umum penyebaran COVID-19 telah bisa ditekan di sejumlah daerah, walau belum terkendali sepenuhnya.

“Namun alhamdulillah ada 11 daerah di Jawa Barat yang berhasil membaik sehingga diperbolehkan melaksanakan PPKM Level 3 dengan berbagai kelonggaran,” tutur Ridwan Kamil dalam IG-nya.

Sementara itu di Jabar masih ada 16 kabupaten/kota yang wajib memberlakukan PPKM Level 4.Daerah itu meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya.

1. Toko kelontong, pasar rakyat, supermarket boleh dibuka dengan kapasitas maksimum 50% hingga pukul 20.00 WIB.
2. Mal atau pusat perbelanjaan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online.
3. Pasar dibuka hingga pukul 15.00 WIB.
4. PKL, warung makan/warteg buka sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan di tempat tiga orang dengan waktu kunjungan maksimal 20 menit.
5. Restoran/rumah makan, kafe yang berada di dalam gedung/toko tertutup hanya melayani dine in.
6. Rumah ibadah tidak melaksanakan kegiatan keagamaan berjamaah dan optimalkan ibadah di rumah.
7. Resepsi pernikahan ditiadakan.

Exit Tol Dibuka Namun 244 Titik Penyekatan Jalan di Jateng Dilanjutkan

0
Ilustrasi penyekatan (Foto: Antara Foto)

Angling Adhitya Purbaya – detikNews

Senin, 26 Jul 2021 09:00 WIB

Semarang – Sebanyak 27 Exit tol di Jawa Tengah sudah dibuka kembali, namun 244 titik penyekatan masih diberlakukan. Penyekatan tersebut berlaku sama, tidak melihat level per daerah.

Penyekatan di 244 titik tersebut sudah dilakukan sejak PPKM Darurat berlaku yaitu pada 3 Juli 2021. Ketika PPKM diperpanjang dengan leveling, penyekatan juga mengikuti. Namun untuk penutupan Exit tol sudah dibuka sejak hari Minggu (25/7) sore kemarin.

Penyekatan 244 titik masih diberlakukan, sampai PPKM selesai atau pemberitahuan lebih lanjut,” kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy saat lewat sambungan telepon, Senin (26/7/2021).

Saat ditanya apakah 244 titik penyekatan yang tersebar di Jawa Tengah tersebut pelaksanaannya ada perbedaan antara level 3 dan 4, Iqbal menegaskan penerapannya sama.

“Tetap sama,” ujarnya.

Untuk diketahui, 244 titik penyekatan tersebut untuk membatasi mobilitas masyarakat selama PPKM berlangsung. Lokasinya ada di perbatasan provinsi Jateng, perbatasan antar Kabupaten/Kota, dan di dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Sementara itu data terbaru pemerintah menyebutkan ada 26 daerah di Jateng yang menerapkan aturan PPKM level 4 dan ada 9 daerah yang menerapkan PPKM level 3.