Positive SSL
Home Blog

Naik, Naik ke Puncak Gunung… Ada Estadio Leo Messi Buatan Guardiola!

0

Kris Fathoni W – Sepakbola

Rabu, 25 Agu 2021 12:15 WIB

Jakarta – Lionel Messi punya setumpuk pencapaian luar biasa di dunia sepakbola. Sebagai penghormatan buat La Pulga, sebuah lapangan pun dibuat di pegunungan dengan pemandangan mencengangkan.

Estadio Leo Messi. Demikian nama lapangan sepakbola yang merupakan tribute buat Messi tersebut. Lokasinya ada di pegunungan wilayah Mendoza, Argentina. Marca menyebut jaraknya sekitar 1.000 km dari Rosario, kampung halaman Messi.

‘Estadio’ ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai lapangan sepakbola. Tak ada penerangan. Tak ada garis lapangan. Gawang dan kondisi lapangannya pun bisa dibilang seadanya.

Namun, lapangan mungil ini tetap luar biasa. Letaknya yang ada di pegunungan membuat Estadio Leo Messi punya latar pemandangan luar biasa: bentang pegunungan Andes.

Nah, lapangan ini sendiri adalah buah karya dari seseorang Guardiola. Bukan Josep Guardiola, eks pelatih Lionel Messi di Barcelona, tapi Francisco Javier Guardiola yang berprofesi sebagai chef. Kedua Guardiola itu juga tak punya hubungan apa-apa selain kesamaan nama.

Estadio Leo Messi ini sendiri viral setelah Maca, putri dari Chef Guardiola, mem-posting lapangan itu di media sosial sembari men-tag selebritas Argentina.

“Ayahku bikin stadion di tengah gunung (Mendoza, Argentina) dan menamainya Estadio Leo Messi. Semoga kamu melihatnya, itu adalah impian ayahku. Menurutku ini penghormatan yang lebih baik ketimbang yang diberikan Barcelona,” tulisnya.

Francisco Javier Guardiola juga sempat diwawancarai oleh Ole. Ia membahas soal alasan di balik tindakannya membuat Estadio Leo Messi, sebagai bentuk dari keinginannya untuk memberi penghormatan buat seorang Lionel Messi.

“Aku ingin membuat penghormatan kecil buat seseorang yang sudah memberi kebahagiaan besar buat kita semua. Ia bagian dari sejarah, tak cuma di sepakbola tapi juga dalam seni.”

“Itu hanyalah penghormatan sederhana dariku. Awalnya itu rahasia, tapi putriku lantas membuatnya jadi ramai ke seluruh dunia,” tutur Guardiola si pembuat Estadio Leo Messi.

1.296 Sekolah Jadi Klaster COVID-19, Sekolah Tatap Muka Bakal Dilanjut?

0

Kamis, 23 Sep 2021 08:44 WIB

Vidya Pinandhita – detikHealth

Jakarta – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah mulai diberlangsungkan di sejumlah sekolah di beberapa kota. Namun hal ini memicu temuan kasus COVID-19 pada anak-anak sehingga sekolah menjadi klaster baru penularan virus Corona.
Pada 20 September 2021, Kemendikbudristek mencatat di 46.500 sekolah, terdapat 2,8 persen atau 1.296 sekolah yang melaporkan klaster COVID-19.

“Kasus penularan kira-kira 2,8 persen yang melaporkan,” lapor Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek, Jumeri dalam diskusi daring Selasa (21/9/2021).

Dalam rinciannya, kelompok SD mempunyai angka kasus COVID-19 terbanyak dengan jumlah 581 sekolah, dengan total guru dan tenaga kependidikan 3.174 orang positif COVID-19. Sementara siswa yang positif COVID-19 berjumlah 6.908 orang.

SMP
Guru: 1.502 orang
Siswa: 794 orang
SMA
Guru: 1.915 orang
Siswa: 794 orang
SMK
Guru: 1.594 orang
Siswa: 609 orang.
Dalam kesempatan lainnya, Jumeri menyebut pihak Kemendikbud ristek bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih mengupayakan aktivitas PTM terbatas yang aman.

Menurutnya, Kemendikbudristek selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dinamika sekolah yang melaksanakan PTM Terbatas.

“Kami juga akan terus menyampaikan pembaruan data secara transparan untuk kesuksesan PTM Terbatas, mengingat bahwa pembelajaran jarak jauh berkepanjangan dapat berdampak negatif bisa menyebabkan anak-anak Indonesia sulit mengejar ketertinggalan,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (22/9/2021).

Nadiem Janji Tambah Afirmasi Guru

0
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021). Rapat kerja tersebut membahas permasalahan dan perkembangan seleksi PPPK dan penyesuaian Rencana Kerja Anggaran 2022. | Prayogi/Republika.

24 Sep 2021, 03:55 WIB

REPUBLIKA – JAKARTA — Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjanjikan akan memperjuangkan afirmasi tambahan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Hal ini menyusul berbagai keluhan yang disampaikan para peserta senior belakangan.

“Kami di dalam panitia seleksi akan memperjuangkan dalam bentuk afirmasi. Tentunya, tapi ini bukan Kemendikbudristek. Masyarakat juga harus mengerti ini keputusan berbagai pihak di dalam pansel. Jadi, harus ada konsensus,” ujar Nadiem pada rapat kerja dengan parlemen, Kamis (23/9).

Dia menyatakan, di antara afirmasi tambahan yang diperjuangkan adalah afirmasi untuk daerah-daerah yang kekurangan guru serta untuk guru yang berusia di atas 50 tahun. “Kami akan terus memperjuangkan dengan Panselnas (panitia seleksi nasional) untuk bisa menangkap atau mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa mengorbankan integritas tes seleksi ini dan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan anak-anak kita,” kata dia.

Dalam kebijakan sebelumnya, afirmasi diberikan pada peserta yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar, penyandang disabilitas, serta peserta di atas 35 tahun dengan waktu mengajar minimal tiga tahun. Guru honorer kategori II (K-2) juga dapat afirmasi tersendiri. Tambahan nilai tersebut berlaku secara kumulatif. 

Ia meminta mereka yang tak lolos agar tak khawatir. Sebab, mereka masih dapat mengikuti seleksi guru PPPK tahap II dan III pada Oktober dan Desember mendatang. “Guru yang melewati passing grade tahun ini, tapi tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini pada tahun selanjutnya,” kata Nadiem.

Dia yakin akan makin banyak guru honorer yang mengikuti seleksi diangkat menjadi guru PPPK pada tes tahap II dan III.

Seleksi PPPK guru tahap satu juga diwarnai persoalan kekosongan pelamar formasi. “Ada formasi kosong 179.771, hampir 180 ribu. Formasi kosong ini kebanyakan di daerah terpencil. Ini sangat penting sebenarnya,” ujar Nadiem. 

Terkait afirmasi penilaian, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta pemberian afirmasi tambahan diberikan kepada sejumlah kategori. Pertama, untuk semua guru honorer eks K-2 yang kemarin mengikuti seleksi PPPK diberikan afirmasi dengan poin minimal 35 persen. 

Menurut Salim, mereka adalah kelompok guru yang muncul akibat kebijakan pemerintah, yang belum tuntas mengangkat mereka menjadi PNS pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sudah mengajar sebelum 2005. “Artinya, negara punya utang sejarah terhadap guru K-2 ini yang belum tuntas diangkat,” kata Salim.

Kemudian, untuk guru nonkategori atau yang bukan K-2, dia meminta agar mereka diberikan afirmasi tambahan berdasarkan lama mengabdi, bukan usia belaka. “Simulasinya, misal, pengabdian 3-5 tahun 15 persen, 6-10 tahun 20 persen, 11-15 tahun 25 persen, 16-20 tahun 30 persen, 21-25 tahun 35 persen, dan seterusnya,” kata dia.photoMendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021). – (Prayogi/Republika.)SHARE 

Apabila skema afirmasi tambahan berdasarkan poin itu tak dapat dilakukan pemerintah, P2G meminta adanya penurunan passing grade (PG) atau ambang batas kelulusan. “Inilah skema yang lebih berkeadilan bagi kami P2G. Perlu diingat, diketahui, cukup banyak guru di bawah 35 tahun, tapi sudah mengajar mengabdi sebagai honorer 5-10 tahun. Ini juga perlu mendapatkan afirmasi sesuai skema di atas. Mereka banyak yang menerima upah tak adil, Rp 300 ribu-Rp 500 ribu per bulan, padahal sudah mengabdi 5-10 tahun,” kata dia.

Guru honorer di SDN Timuhegar, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Sutardi (58 tahun), menyambut baik afirmasi tambahan untuk guru berusia di atas 50 tahun. “Kemarin nilai saya itu alhamdulillah sudah melewati passing grade. Tapi, ada teman seperjuangan saya nilainya kurang, saya ikut sakit juga,” kata dia.

Ia menyebutkan, dari 17 teman dia guru honorer K-2 yang mengikuti seleksi PPPK, hanya dua yang nilainya mencapai passing grade. 

Adapun Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Kabupaten Ciamis Ajat Sudrajat mengapresiasi janji Mendikbudristek Nadiem. Namun, ia berharap afirmasi juga disesuaikan dengan lamanya pengabdian seorang guru.

“Sebab, banyak guru yang sudah memiliki masa kerja di atas 10 tahun, tapi usianya belum mencapai 35 tahun sehingga tak mendapat afirmasi,” ujarnya.

Pengumuman PPPK Ditunda 

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta agar Kemendikbudristek menunda pengumuman seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I. Hal ini agar kementerian yang dipimpin oleh Nadiem Makarim itu dapat memastikan adanya penambahan afirmasi bagi guru honorer senior. 

“Baiknya ditunda hingga adanya kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi selanjutnya,” ujar Huda dalam rapat kerja dengan Nadiem, Kamis (23/9).

Seleksi PPPK tahap I dinilainya memunculkan berbagai masalah yang diprotes oleh mayoritas guru. Mulai dari terjadinya kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan oleh pelaksana pusat. Lalu, tidak selarasnya kisi-kisi dari Kemendikbudristek untuk dipelajari guru honorer dengan materi soal yang diujikan. 

Akibatnya, persiapan teknis yang dilakukan guru honorer peserta seleksi PPPK tidak banyak berarti. “Kondisi ini berakibat banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK, dan perbedaan perlakuan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang tidak konsisten,” ujar politikus PKB tersebut.

Rasio tingkat kesulitan 100 soal dengan durasi waktu 120 menit juga sangat jauh dari kata proporsional. Terutama untuk soal dengan pendekatan high order thinking skills (HOTS) yang membutuhkan waktu lebih untuk penalaran.

“Kami berharap, kesulitan ini dicarikan solusinya lebih dulu oleh Kemendikbudristek dengan pihak terkait. Pastikan dulu tawaran solusi untuk para guru honorer yang kesulitan dalam mengikuti PPPK ini,” ujar HudaphotoPeserta mengikuti tes seleksi PPPK (Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang digelar Pemkab Tulungagung di Tulungagung, Jawa Timur, Senin (13/9/2021). Seleksi kemampuan bidang berbasis komputer itu dijadwalkan Senin (13/9) hingga Selasa (14/9) dan diikuti 3.500 peserta yang didominasi tenaga honorer guru demi memperebutkan 846 formasi tenaga pendidik mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. – (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko).

Anggota Komisi X, Nur Purnamasidi, juga mendorong adanya penambahan nilai afirmasi, khususnya kepada guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Sebab, ia menilai ada ketidakadilan dalam seleksi PPPK tahap I.

Ia menjelaskan, Kemendikbudristek memberikan nilai afirmasi pada guru yang berusia di atas 35 tahun sebesar 15 persen, guru penyandang disabilitas 10 persen, dan guru honorer K2 sebesar 15 persen. Namun, nilai afirmasi tersebut masih kecil.

“Jika membandingkan (nilai afirmasi) dengan pengabdian guru honorer dan K2 yang mengabdi selama lebih dari belasan tahun,” ujar Nur. Apalagi, banyak guru honorer senior yang kesulitan mengikuti tes menggunakan komputer.

Untuk itu, diperlukan penambahan nilai afirmasi sekaligus evaluasi sistem seleksi PPPK Guru 2021. “Kita pertimbangkan untuk penambahan nilai afirmasi PPPK guru yang penting kita berikan,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Mustafa Kamal menjelaskan, seleksi guru PPPK berbeda dengan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diikuti oleh peserta yang tergolong masih muda. Penambahan nilai afirmasi akan sangat membantu guru honorer, terutama mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun.

“Harus ada perlakuan berbeda bagi guru honorer yang cukup masa pengabdiannya, apalagi yang mengajar di pelosok-pelosok,” ujar Mustafa. Pada seleksi kompetensi guru CPNS 2019, rata-rata perolehan nilainya tidak melampaui 50 persen. 

Sementara itu, seleksi guru PPPK tahun ini minimal 65 persen. Maka itu, nilai afirmasi untuk pengabdian guru honorer senior sangat layak untuk ditambahkan. Apalagi, mengingat lamanya pengabdian mereka bagi pendidikan.

“Demi menjaga kualitas kompetensi dan perhatian terhadap pengabdian guru senior, penambahan ini diharapkan dapat membantu untuk mencapai batas minimal passing grade. Negara harus menghargai pengabdian para guru honorer senior,” ujar mantan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Terkait hal ini, Mendikbudristek mengatakan, pihaknya telah memutuskan akan menunda pengumuman seleksi guru PPPK tahap I. “Saat ini kita sedang mengajukan surat untuk penundaan tersebut. Kita coba perjuangkan untuk guru honorer,” ujar Nadiem usai rapat kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (23/9).

Dalam rapat kerja dengan Komisi X, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Iwan Syahril mengatakan,  pengumuman tak jadi dilakukan pada 24 September mendatang.

Alasan pertama penundaan, karena panitia seleksi nasional (panselnas) masih memproses pengolahan data hasil tes PPPK. Kedua, ada sejumlah masukan dari berbagai kalangan termasuk Komisi X DPR untuk penambahan afirmasi terhadap guru honorer, yang berusia di atas 50 tahun.

“Hari ini kami sudah menyurati panselnas agar menunda pengumuman kelulusan PPPK Guru 2021 tahap I yang dijadwalkan besok,” ujar Iwan. 

Tersangka Pengadaan Tanah di Munjul Segera Disidang

0
Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK yang baru Ali Fikri menyampaikan konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Dalam kesempatan tersebut, Firli Bahuri mengenalkan dua Pelaksana harian (Plh) juru bicara KPK antara lain Ipi Maryati dalam bidang pencegahan dan Ali Fikri dalam bidang penindakan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Jumat 24 Sep 2021 10:24 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Yoory Corneles (YRC) segera disidang. Berkas perkara mantan direktur utama Perumda Sarana Jaya itu telah dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tim penyidik telah selesai melaksanakan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) tersangka YRC kepada tim jaksa karena pemeriksaan kelengkapan berkas perkara telah dinyatakan lengkap,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri di Jakarta, Jumat (24/9).

Dia mengatakan, penahanan tersangka saat ini menjadi kewenangan tim jaksa untuk 20 hari ke depan. Yoory bakal menempati Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terhitung mulai 23 September sampai dengan 12 Oktober nanti.

Ali mengatakan, tim Jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja. Dia melanjutkan, persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dai mengungkapkan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut perkara pengadaan tanah tersebut. Diantara saksi yang diperiksa adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Direktur serta Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian (TA) dan Anja Runtunewe (AR) dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudi Hartono Iskandar (RHI) sebagai tersangka. KPK juga menjadikan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

Kasus bermula sejak adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe Pada 08 April 2019.

Masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Uang tersebut diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung Jakarta Timur. Akibat perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.

Sementara, pembelian tanah dilakukan agar dapat diperuntukan bagi Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya yakni pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berada di kawasan Munjul, Pondok Ranggon.

DKI Alokasikan Rp 1 triliun untuk Normalisasi Sungai-Waduk

0
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pembebasan lahan dalam rangka normalisasi sungai dan waduk guna mencegah banjir di Ibu Kota. (Foto: Pengerukan lumpur)

Jumat 24 Sep 2021 00:08 WIB

Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pembebasan lahan dalam rangka normalisasi sungai dan waduk guna mencegah banjir di Ibu Kota. Pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dan waduk telah ditetapkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

“Kalau yang disediakan oleh APBD ini sekitar Rp1 triliun untuk pembebasan lahan untuk waduk dan normalisasi sesuai dengan yang di Ingub,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faisal di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/9).

Yusmada mengatakan, pembebasan lahan masih menunggu penyelesaian peta bidang untuk mengukur lahan yang dimiliki warga. Pengukuran tersebut dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Peta bidang tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melakukan besaran pembiayaan atas pembebasan lahan kepada warga. Pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung mencakup Kelurahan Rawajati, Cawang dan Gedong.

Sementara untuk Kali Sunter, normalisasi mencakup Kelurahan Cipinang Melayu, Cipinang Muara dan Pondok Bambu. “(Pengukuran) Ini fokus di Rawajati yang belum pernah disentuh dan Cawang. Cawang ini akan diselesaikan 11 bidang lagi,” kata Yusmada.

Setelah pengukuran dan pembuatan peta bidang selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan musyawarah kepada warga. Sosialisasi dan musyawarah diharapkan berjalan lancar agar pembebasan lahan dapat rampung sesuai target pada Oktober mendatang.

Adapun, normalisasi sungai dilakukan untuk menambah kapasitas sungai dan waduk dalam menampung air hujan, saat curah hujan tinggi, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya banjir.

Proses Pencernaan Mie Instan di dalam Perut Ini Perlu Diketahui Penggemar Mie

0

Diah Afrilian – detikFood

Rabu, 15 Sept 2021 18:30 WIB

Jakarta – Makan mie instan memang lezat. Tetapi seorang dokter membuktikan bahwa mie instan memerlukan waktu yang sangat lama untuk dicerna.
Kelezatan mie instan seolah tak bisa ditolak. Rasa gurihnya selalu sukses bikin ketagihan. Apalagi varian mie goreng maupun mie kuah bisa dinikmati dalam berbagai kondisi dan waktu.

Tetapi di balik kelezatannya, ada risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan dari konsumsi mie instan. Salah satunya soal fakta bahwa mie instan membutuhkan proses metabolisme atau pencernaan yang cukup lama. Karenanya mie instan tidak boleh dimakan terlalu sering.

Proses Pencernaan Mie Instan di dalam Perut Ini Perlu Diketahui Penggemar Mie Foto: Istimewa

Mengutip Life Hack (17/6), dampak buruk konsumsi mie instan ditunjukkan oleh seorang dokter yang secara khusus meneliti proses bagaimana mie instan dicerna di dalam perut manusia. Mie instan ternyata cenderung membutuhkan waktu lama untuk diproses. Organ tubuh dipaksa bekerja lebih keras saat mie instan masuk ke dalam perut.

Dr. Braden Kuo, seorang neurogastoentrologi dari Massachusetts General Hospital, meneliti hal ini dengan cara memasukkan kamera berukuran kecil ke dalam perut orang yang baru saja menyantap mie instan. Ia lantas membandingkan dengan orang yang makan mie segar buatan sendiri.

“Hal yang paling mengejutkan tentang percobaan kami ini ketika melihat pada interval waktu. Katakanlah dalam satu atau dua jam, kami melihat mie instan yang diproses di dalam perut tidak terlalu rusak (hancur) dibandingkan mie buatan sendiri,” kata Dr. Kuo.

Proses Pencermaan Mie Instan di dalam Perut ini Perlu Diketahui Penggemar Mie

Melalui rekaman kamera yang dimasukkan melalui saluran pencernaan terlihat setelah dua jam, mie segar hampir sepenuhnya tercerna dan organ dalam perut memecah mie sebagaimana mestinya. Kemudian dibandingkan dengan mie instan yang walaupun sudah dicerna selama dua jam, tetapi bentuknya masih utuh seperti semula.

Menggunakan kamera mikro berukuran sebesar vitamin, Dr. Kuo merekam aktivitas perut selama 32 jam. Selama rentang waktu tersebut, tim peneliti memerhatikan aktivitas organ perut yang bekerja keras menghancurkan mie instan.

“Apa yang kami lihat di sini adalah organ perut bolak-balik mencoba menggiling mie instan,” jelas Dr. Kuo.

Penelitian ini membuktikan secara nyata kalau mie instan memang lebih sulit dicerna. Organ dalam perut juga seolah dipaksa terus menerus menghancurkan tekstur mie instan agar bisa masuk ke tahap metabolisme selanjutnya.

Proses Pencernaan Mie Instan ini Perlu Diketahui Penggemar Mie

Dr. Kuo beranggapan, bahan yang membuat mie instan sulit dicerna adalah pengawet Tertiary-butylhydroquinone (TBHQ). TBHQ adalah aditif yang biasa digunakan dalam makanan olahan murah, seperti mie instan dan popcorn instan.

FDA mengatakan bahwa TBHQ tidak boleh melebihi 0,02 persen dari kandungan minyak dan lemak makanan. Sejumlah kecil TBHQ mungkin tidak akan membunuh Anda tetapi berpotensi dapat memiliki efek jangka panjang pada kesehatan seperti melemahnya organ tubuh dan timbulnya kanker serta tumor.

Sayangnya, penelitian Dr. Kuo masih terlalu minim data. Butuh banyak serangkaian tes lainnya yang perlu diuji demi mendapatkan data yang valid.

Tetapi sebagai langkah antisipasi, sebaiknya kurangi konsumsi makanan olahan terutama makanan instan agar organ tubuh tetap sehat dan berfungsi normal sebagaimana mestinya.

3 Ribuan Orang Jalan-jalan ke Mal saat Positif, dr Tirta Bilang Begini

0

Jakarta – Sebanyak 3 ribu lebih orang berstatus ‘hitam’ atau positif COVID-19 terdeteksi masih mondar-mandir ke sejumlah tempat umum termasuk mal, transportasi umum, hingga restoran. Orang-orang berstatus ‘hitam’ ini terdeteksi di PeduliLindungi.
Dokter sekaligus influencer kesehatan dr Tirta Mandira Hudhi mengatakan tak bisa dipungkiri jika banyak orang yang vaksin karena tujuan bepergian atau jalan-jalan.

Terkait dengan adanya 3 ribuan orang positif COVID-19 yang terdeteksi di mal, ia menyebut bisa saja ada ketidaksesuaian kriteria dari orang yang positif Corona di PeduliLindungi. Terlebih kriteria sembuh COVID-19 awal disebutkan masih bisa positif melalui hasil RT PCR.

“Pada waktu itu kita mengatakan orang yang CT valuenya positif tapi sudah selesai isoman itu dinyatakan sembuh. Kemenkes mengatakan orang yang sembuh itu masih bisa positif CT valuenya,” katanya dalam diskusi daring bersama Kata Data, Rabu (15/9/2021).

“Tapi hari ini bilang 3 ribu positif masih bisa jalan-jalan. Ini yg harus kita garisbawahi, apakah orang ini positif tapi sudah selesai isoman atau yang kabur dari isoman,” sambungnya.

Sebelumnya disebutkan sebanyak 3.830 orang terdeteksi positif COVID-19 tapi masih jalan-jalan. Mereka yang terdeteksi itu berkeliaran ke berbagai tempat mulai dari mal, bandara, hingga restoran.

Tentang status warna dalam aplikasi PeduliLindungi, seperti dikutip dari laman covid19.go.id, warna merah digunakan untuk menandai bahwa warga akan dilarang masuk pusat perbelanjaan. Mereka juga dianjurkan untuk segera melakukan vaksinasi.

Hijau menunjukan seseorang dapat melakukan aktivitasnya di ruang publik. Lalu warna oranye berarti seseorang diizinkan masuk areal public atau mal dengan menyesuaikan kebijakan pengelola tempat, serta akan dilakukan tes lanjutan.

Sementara warna hitam digunakan untuk menandai pasien positif virus corona atau kontak erat.

Ada Tulisan Angling Dharma dan Gudang Duit Hiasi Rumah ‘Raja’ di Pandeglang

0

Rifat Alhamidi – detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 12:30 WIB

Pandeglang – Seorang pria misterius bernama Iskandar Jamaludin Firdaus tiba-tiba membuat geger publik di Pandeglang, Banten lantaran mengaku sebagai ‘raja’. Suasana rumahnya pun ternyata sudah dibuat sedemikian rupa hingga mirip dengan sebuah kerajaan.
Dari pantauan, rumah di bagian depan milik Iskandar begitu mencolok dengan kediaman para tetangganya. Lewat warna dominan hijau putih, rumah tersebut juga terdapat tulisan ‘Angling Dharma’ yang terpampang di bagian atas rumah.

Bergeser masuk ke bagian gerbang, suasana kerajaan pun mulai terasa di kediaman Iskandar. Mulai dari gambar spanduk berupa elang yang dipasang dekat gerbang, hingga ada patung kuda berwarna putih di lokasi tersebut.

Masuk ke area pelatarannya, Iskandar membangun sebuah singgasana lengkap dengan tulisan ‘Singgasana Raja’ hingga ‘Angling Dharma Raja Wangsa Negara’. Di atas singgasana itu juga terdapat kursi dan payung yang menjadi ciri khas sebuah kerajaan dengan peta dunia di belakangnya.

Iskandar juga memberikan papan tulisan para pasukan yang berada di depan singgasananya. Mulai dari Pasukan Samsail, Pasukan Mikyail, Pasukan Kortoyail, Pasukan Dardayail, Pasukan Jaror hingga Pasukan Jabarr.

Di rumah kedua milik Iskandar pun suasana kerajaan terasa begitu kental. Dengan corak kuning hijau dan motif bunga di dindingnya, rumah ini berada tepat di samping singgasana yang Iskandar bangun. Namun ada pemandangan yang menarik perhatian wartawan lantaran terdapat tulisan ‘gudang duit’ yang ditulis di atas rumah tersebut.

Selain memiliki bangunan layaknya kerajaan tersebut, Iskandar juga memiliki kolam yang terletak di pelataran rumahnya. Bahkan ada bangunan musala hingga paseban yang digunakan untuk menyambut tamu yang kadang digunakan para muridnya menjadi tempat bercengkrama yang memang sudah menetap di rumah tersebut.

detikcom mencoba meminta keterangan dari Iskandar mengenai tulisan-tulisan yang terpampang di rumah tersebut. Namun, ia menolak dan memerintahkan pengawalnya yang disebut Ki Jamil untuk memberikan keterangan kepada wartawan.

“Baginda raja menyampaikan belum berkenan untuk diwawancara. Jadi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan soal beliau, bisa langsung ke saya saja. Sudah dizinkan sama beliaunya,” katanya.

Saat ditanyakan soal tulisan itu, Ki Jamil pun hanya mau menjelaskan mengenai makna tulisan ‘Angling Dharma’. Sementara tulisan lainnya, dia tak mau memberi tanggapan apapun kepada wartawan.

Saat menjelaskan soal ‘Angling Dharma’ pun, Ki Jamil tak mau menyebut secara detail bahwa rajanya memiliki kerajaan bernama ‘Angling Dharma’. Soalnya menurut dia, tulisan tersebut bukan sebutan untuk sebuah kerajaan namun merupakan filosopi untuk merenungi sosok raja tersebut.

“Dalam sejarah pernah ada kerajaan Angling Dharma, raja yang adil dan bijaksana. Di situ simbol hanya isyarat bahwa baginda itu mendarma dan membakti kepada masyarakat,” katanya.

“Jadi semua mengandung syarat, seperti patung kuda mengandung syarat, semua mengandung arti yang luar biasa. Jadi banyak rahasia di dalam baginda yang saya sendiri belum sampai ke sana pemahamannya,” tambahnya.

Ia pun mengatakan bahwa semua bangunan itu merupakan keinginan dari Iskandar sendiri. Bangunan itu mulai dibuat berbarengan setelah Iskandar mendapat gelar seorang ‘raja’.

“Ini sebenarnya filosopinya mengandung makna. Bangunan di sini semuanya tidak pake arsitek, tidak pakai tukang dari luar. Jadi memang apa yang baginda harus ciptakan, ya maka harus diciptakan seperti itu,” pungkasnya.

2 Pembobol 36 Unit Komputer Sekolah di Madiun Ditangkap, 3 Masih Buron

0
Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Ryan Wira Raja Pratama (Foto: Sugeng Harianto

Sugeng Harianto – detikNews
Rabu, 22 Sep 2021 12:24 WIB

Madiun – Polisi mengamankan dua dari lima pelaku pembobolan sekolah yang menggasak 36 komputer. Tiga pelaku lain masih buron.
“Baru kami amankan dua orang dan masih ada tiga yang buron,” ujar Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Ryan Wira Raja Pratama, Rabu (22/9/2021).

Kedua pelaku, kata Ryan, ditangkap di Lebak, Banten. Ryan enggan menyebutkan identitas dua pelaku karena saat ini masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku yang masih buron.

“Ini satu komplotan, terdiri dari lima orang. Kami masih mengejar tiga pelaku lainnya,” kata Ryan.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku memanfaatkan internet untuk menentukan target pencurian komputer. Tim buser berhasil menangkap pelaku setelah mendapatkan petunjuk dari hasil rekaman CCTV.

“Setelah menemukan target dari berbagai informasi di internet, itu mereka kemudian berangkat dari Jakarta. Jadi mereka bekerjanya mulai Jakarta. Lihat di internet,” jelas Ryan.

Kasus pembobolan sekolah yang mengakibatkan hilangnya 36 unit komputer terjadi di SMPN 1 Kare dan SMAN 1 Wungu pada akhir Mei 2021. Pelaku mencuri 25 komputer dan 2 server dari SMPN 1 Kare sedangkan di SMAN 1 Wungu, ada 11 komputer yang dibawa lari.

TNI-Polri Dorong Ratusan UMKM di Jabar Bertransformasi Digital

0
lustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/SARINYAPINNGAM)

Dony Indra Ramadhan – detikNews

Jumat, 17 Sep 2021 10:59 WIB

Bandung – TNI-Polri ikut bergerak dalam mendongkrak perekonomian masyarakat usai dihantam pandemi COVID-19. Ratusan UMKM didorong masuk ke marketplace.

Dorongan UMKM di Jabar masuk marketplace tersebut dilakukan anggota TNI-Polri yang tergabung dalam Bharatasena Akabri 1996. Sejak beberapa pekan lalu, tim TNI-Polri mencari dan merekrut UMKM di Jabar.

“Selama ini UMKM sulit masuk ke marketplace, dalam waktu dua minggu kita merekrut UMKM untuk masuk ke marketplace,” ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arif Rachman kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).

Ada beberapa kriteria UMKM yang bisa direkrut untuk masuk ke marketplace. Salah satunya terkait hasil produksinya yang menarik.

“UMKM-nya ada beberapa sektor seperti kuliner, pakaian, dan kita angkat sesuai dengan segmentasi yang ada di Jawa Barat, tentunya nanti kita angkat kearifan lokal, contoh di Soreang Borondong atau apalah bentuknya,” kata dia.

Arif mengatakan ada tiga marketplace besar yang jadi sasaran untuk produk UMKM digital. Berdasarkan data, ada 350 UMKM yang disiapkan untuk didorong ke marketplace.

“Total ada 350 UMKM di Jawa Barat yang kita fasilitasi dengan aplikasi dan terintegrasi dengan e-commerce besar,” katanya.

Arif menambahkan dorongan UMKM lokal masuk ke marketplace ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga. Sebab, selama ini terlebih saat pandemi, kondisi UMKM dinilai masih melempem.

“Jadi, sebagai mana program pemerintah meningkatkan daya ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini, dan ini bentuk kontribusi kami Akabri 96, jadi, ekonomi diangkat, kesejahteraan meningkat, otomatis negara akan lebih tumbuh dan lebih tangguh,” katanya.

Selain merekrut UMKM masuk digital, alumni Akabri 96 ini juga ikut terlibat dalam proses vaksinasi. Sehingga, selain bantuan perekonomian, kesehatan warga juga diperhatikan.

Proses vaksinasi dilakukan di pabrik PT Feng Tay Indonesia. Total ada 10.000 karyawan pabrik termasuk warga sekitar yang disuntik vaksin.

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung!

0

Yulida Medistiara – detikNews

Kamis, 16 Sep 2021 15:34 WIB

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anggota DPR Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Mantan Gubernur Sumsel itu langsung ditahan.

“Penyidik meningkatkan status tersangka AN,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard, Kamis (16/9/2021).

Selain Alex, ada satu orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Muddai Madang. Dia merupakan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2015-2019.

Alex langsung ditahan 20 hari ke depan di Rutan Cipinang cabang KPK. Saat kasus terjadi, Alex menjabat Gubernur Sumsel tahun 2008-2013 dan periode 2013-2018.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 2 tersangka terkait kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Kedua tersangka lalu ditahan di rutan Kejagung.

“Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 2 orang tersangka terkait Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9).

Adapun kedua tersangka yang ditetapkan adalah CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel, yang telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PDPDE Sumsel dan PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN), berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 22/F.2/Fd.2/09/2021 tanggal 08 September 2021.

Baca juga:Tak Hadir, Alex Noerdin Dipanggil Ulang Kejagung

Tersangka kedua adalah AYH selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) sejak 2009 merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan juga Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP- 23/F.2/Fd.2/09/2021 Tanggal 08 September 2021.

Kasus ini bermula pada 2010, ketika Pemprov Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari DARI J.O.B PT. Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil and Gas Ltd., Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumsel.

Kemudian berdasarkan keputusan Kepala BP Migas tersebut, yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara itu adalah BUMD Provinsi Sumsel (Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatra Selatan (PDPDE Sumsel).

Akan tetapi, dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN), membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT DKLN.

Penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK RI sebesar USD 30.194.452.79 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan sen dolar Amerika Serikat) yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

Serta kerugian keuangan negara sebesar USD 63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) dan Rp 2.131.250.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.