Positive SSL
Home Blog

Anies-Susi Pudjiastuti Hadiri Konser Akbar Monas Jakarta Bersorak 2019

0
Konser Akbar Monas 2019. (Rolando/detikcom)

2019/09/08 19:32:22 WIB

Jakarta – Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menghadiri Konser Akbar Monas Jakarta 2019. Konser ini adalah menampilkan Jakarta Symphony Orchestra.

Pantuan detikcom, di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2019), acara Konser Akbar Jakarta dimulai pada 18.40 WIB. Turut hadir dalam acara ini Menteri Kelauatan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti hingga para Duta Besar negara sahabat.

Anies ditemani oleh sang istri, Fery Fahati Ganis. Selain itu, Anies juga ditemani para anaknya Ismail, Mikail dan Mutiara Baswedan.

Anies mengenekan batik berwarna hitam dengan corak warna coklat. Sedangkan Susi mengenakan dress berwarn hitam dengan selendangnya.

Warga Jakarta pun antusias dengan gelaran Konser Akbar Jakarta 2019. Hingga sampai ada yang warga yang menonton dari luar pagar pembatas acara.

Jakarta Symphony Orchestra membawa lagu-lagu wajib nasional. Acara ini dibuka dengan lagu Bangun Pemudi Pemuda.

Foto: Konser Akbar Monas 2019. (Rolando/detikcom

Didemo Buruh, Ketua DPRD Karanganyar Kritik UU Tenaga Kerja

0

Kamis, 05 Sep 2019 09:31 WIB

DPRD Karanganyar digeruduk perwakilan buruh yang menggelar aksi demo

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM- Ketua Sementara DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menegaskan tetap mendukung apa yang menjadi aspirasi para pekerja, termasuk rencana pemerintah yang akan melakukan revisi UU ketenagakerjaaan ini.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi di hadapan buruh yang menggelar aksi demo di DPRD, Rabu (4/9/2019). “Kami mendukung sepenuhnya para pekerja yang menolak revisi UU ketenagakejaan yang sangat merugikan para pekerja,” papar Ketua Sementara dari Fraksi PDIP tersebut.

Bagus yang juga Ketua DPC PDIP juga menyampaikan aspirasi yang disampaikan para buruh itu nantinya akan diteruskan secara resmi  kepada pemerintah. Rabu (4/9/2019) DPRD digeruduk perwakilan buruh yang menggelar aksi demo di depan DPRD.

Mereka menolak rencana pemerintah yang akan melakukan revisi terhadap UU No 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Penolakan tersebut disampaikan para pekerja yang tergabung federasi kesatuan serikat pekerja Karanganyar tersebut, kepada anggota DPRD, Rabu (04/09/2019).

Sebelum melakukan audiensi dengan pimpinan sementara dan anggota DPRD yang baru saja dilantik, ratusan pekerja ini, melakukan orasi di halaman gedung wakil rakyat ini.

Dalam orasinya buruh menyatakan revisi nantinya akan merugikan dan menyengsarakan para buruh.

“Kami dari berbagai organisasi buruh di Karanganyar, secara tegas, menolak rencana pemerintah yang akan melakukan revisi terhadap UU No 13 tahun 2003. Karena UU ini belum saatnya direvisi,” ujar Hariyanto, ketua Serikat Pekerja Nasional, Karanganyar.

Menurut Hariyanto, jika  UU ini direvisi, para buruh khawatir, kesejahteraan buruh yang ada di dalam UU tersebut akan dipangkas. Hariyanto mencontohkan soal pesangon yang rencananya akan dihapuskan.

“Kita mendengar akan ada penghapusan pesangon. Ini kita tolak. Disamping itu, masih banyak pelanggaran dalam UU ketenagakerjaan ini yang belum ditegakkan, seperti  belum diangkatnya para pekerja kontrak menjadi karyawan tetap, padahal telah memenuhi persyaratan. Ini hal utama yang kami sampakan kepada anggota DPRD untuk diteruskan kepada pemerintah,” tegasnya.

Ditambahkannya, yang perlu direvisi adalah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam PP tersebut, jelasnya,  belum dicantumkan biaya pendidikan anak dalam perhitungan hidup layak. Wardoyo

Kemenangan Vs Spurs Jadi Jawaban Bruce Atas Berbagai Kritik

0
Steve Bruce

Newcastle sempat tampil buruk di dua partai pembuka Liga Primer Inggris.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Setelah menelan kekalahan beruntun di dua laga awal Liga Primer Inggris, Newcastle United akhirnya mampu memetik kemenangan perdana 1-0 atas tim tuan rumah, Totenham Hotspur, pada pekan ketiga Liga Primer, Ahad (25/8) malam WIB. Ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Steve Bruce sebagai pelatih the Magpies di ajang Liga Primer.

Kemenangan ini dianggap bisa membungkam kritik dan keraguan yang dialamatkan kepada Bruce sejak dipercaya menggantikan Rafael Benitez di kursi pelatih Newcastle pada pertengahan Juli lalu. Berbagai kritik dan sorotan tajam, terutama dari fan setia the Magpies memang sempat dialamatkan untuk mantan bek tengah Manchester United tersebut.

Kemampuan Bruce dinilai tidak sepadan dengan Benitez dalam meramu taktik dan strategi permainan. Tidak hanya itu, rekam jejak Bruce yang pernah melatih Sunderland, juga menjadi titik tolak penolakan sejumlah fans garis keras Newcastle terhadap kehadiran pelatih berusia 58 tahun tersebut. Selama ini, Sunderland merupakan rival sekota sekaligus seteru bebuyutan Newcastle.

Akhirnya, Bruce menjawab semua kritikan tersebut dengan keberhasilan mencuri poin penuh di kandang Spurs. Kemenangan ini, kata Bruce, diharapkan bisa meredam badai kritik yang selama ini menerpa dirinya dan the Magpies, terutama setelah hasil buruk di dua partai pembuka Liga Primer, saat ditekuk Arsenal, 0-1, dan menyerah di tangan Norwich City, 1-3.

”Kami mengerti dengan semua kritikan yang ada. Namun, buat saya, ada beberapa kritikan tersebut yang tidak adil dan tidak objektif. Satu-satunya cara untuk meredam badai itu adalah menemukan performa dan hasil terbaik, dan kami telah melakukannya,” kata Bruce seperti dikutip Shields Gazette, Senin (26/8).

Di laga kontra Spurs tersebut, Newcastle berhasil unggul lewat gol rekrutan teranyar, Joelinton, pada menit ke-27. Lewat pertahanan yang solid, Newcastle akhirnya bisa mempertahankan keunggulan ini hingga akhir laga. Bahkan, para penggawa the Magpies bisa meredam serangan Spurs yang sempat mencatatkan penguasaan bola sebanyak 80 persen dan melepaskan 17 tendangan.

Bruce mengakui, timnya tidak difavoritkan untuk bisa meraih poin di kandang finalis Liga Champions musim lalu tersebut. Namun, dengan strategi yang tepat, Newcastle akhirnya bisa membawa pulang tiga poin dari Stadion Tottenham Hotspur. ”Kami fokus pada organisasi permainan kami, bukan pada kekuatan mereka. Performa pertahanan dan serangan balik kami di laga itu sangat luar biasa,” tegasnya.

Rumah Tapak Rasa Apartemen Seharga Rp 500 Jutaan

0
Aparthouse.

Aparthouse memiliki SHM dan ditawarkan mulai Rp 500 jutaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Banyak generasi milenial memilih tinggal di apartemen. Apartemen biasanya berlokasi strategis. Letaknya di tengah kota atau dekat dengan kawasan perkantoran dan dekat dengan akses kendaraan umum.

Namun, banyak pula yang memilih rumah tapak. Alasannya, rumah tapak memiliki sertifikat hak milik (SHM), sehingga pemilik punya hak penuh atas propertinya yang bisa diwariskan, diagunkan atau diperjualbelikan serta tak terbatas waktu.

Kini, generasi milenial emmiliki alternatif aparthouse, apartemen dengan rasa rumah tapak. Apa itu aparthouse? Apartemen house merupakan konsep rumah tapak (house landed) seperti apartemen yang berada di tengah kota. Aparthouse memiliki sertifikat hak milik (SHM), sehingga pemilik punya hak penuh atas propertinya yang bisa diwariskan, diagunkan atau diperjualbelikan serta tak terbatas waktu.

Aparthouse menggunakan teknologi smart home dapat mengendalikan AC, sound, lampu dari HP saja, dengan konsep smart modern futuristic living konsep interior  compact dan pemanfaatan di setiap ruangnya. Pada pintu masuk dilengkapi digital doorlock yang hanya bisa masuk dengan kunci sidik jari, pin ataupun kartu.

Head of Marketing Communications Aparthouse  Trisula H. Sunita mengatakan disamping konsep yang serba smart, mendapat SHM, untuk aparthouse tidak ada    service charge layaknya apartment, namun di aparthouse hanya iuran bulanan biasa. “Bagi investor aparthouse sangat menguntungkan. Selain capital gain yang pastinya meningkat, harga sewa aparthouse juga naik terus,” ucap dia.

Aparthouse berada dalam satu komplek dengan sistem keamanan terpadu. Aparthouse minimum terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, memiliki 2,5 lantai dan tiap unit ada rooftop, sebagai private sky garden, untuk bersantai ataupun olah raga. Harga aparthouse mulai dari 500 jutaan.

Kini, telah dibangun aparthouse di Kemang bernama Puri at Kemang di Jalan Puri Mutiara III. Condo at Pejaten di Jalan Siaga yang baru dibuka 44 unit dari 130 unit yang tersedia.Kemudian Emerald Lebak Bulus di Jalan Manunggal yang hanya 5 menit dari stasiun MRT. Crystal @Blok M yang hanya selangkah dari MRT  H. NAWI.

KNKS Kumpulkan Program Syariah Lembaga

0
Ventje Rahardjo

Program syariah lembaga ini akan diintegrasikan dan disesuaikan dengan masterplan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah mengumpulkan sejumlah program syariah dari sekitar 70 lembaga dan institusi pemerintahan. Direktur Eksekutif KNKS, Ventje Rahardjo mengatakan program-program ini akan menjadi bahan untuk diintegrasikan.

“Kami telah mengirimkan sekitar 200 surat permintaan program-program syariah yang mereka inisiasi, sudah ada feedback sekitar 70 surat balasan,” katanya pekan lalu.

Menurutnya, KNKS memiliki tugas untuk mengintegrasikan semua program syariah. Sehingga mengetahui segala bentuk inisiasi terkait ekonomi syariah dari seluruh stakeholder akan membantu mereka menyulamnya jadi satu garis merah.

Ventje mengatakan KNKS memohon informasi program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah lembaga pada 2020 hingga 2024. KNKS akan menggabungkan program-program yang memiliki kaitan dengan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI).

“Kita akan gabungkan dalam kerangka kerja sama, disesuaikan dengan MEKSI dan diturunkan dalam rencana aksi,” kata Ventje.

Laporan yang berisi kumpulan inisiasi dari semua stakeholder itu akan diserahkan kepada Ketua KNKS dan Dewan Pengarah untuk mendapat persetujuan. KNKS akan melakukan mentoring setiap tiga bulan yang berisi pertemuan dan diskusi.

Ventje mengatakan laporan tersebut diharapkan selesai sebelum akhir tahun ini. Implementasi detailnya akan disampaikan kepada semua pihak. Ventje mengatakan KNKS terbuka pada semua masukan yang datang baik dari institusi maupun masyarakat.

KNKS juga telah menyusun sejumlah quickwins yang akan dilakukan pada 2019-2020. Di antaranya terkait peningkatan skala perbankan syariah agar lebih tahan pada goncangan. 

Stimulus untuk percepatan pertumbuhan ini akan mengedepankan keamanan, profitabilitas, dan dapat menghasilkan portofolio yang lebih baik. Caranya adalah dengan mendorong pendirian bank investasi syariah.

“Bank ini akan mengeksekusi kekhasan dari akad-akad syariah, diharap bisa membantu pendanaan lembaga-lembaga syariah,” kata dia.

Quickwins lainnya adalah mendorong program jaminan sosial syariah yang akan dimulai dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, peluncuran proyek gerakan Indonesia Ramah Zakat dan menginisiasi manajemen aset wakaf.

PPPI Ingatkan Pansel, Pilih Capim KPK Berintegritas

0
Komisi Pemberantasan Korupsi

Pansel diminta profesional dan bebas dari intervensi kepentingan siapa pun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Paramadina Public Policy Institute (PPPI) mengingatkan Pansel KPK agar tak memilih calon pemimpin tak berintegritas. Hal tersebut disampaikan menyusul penetapan 20 nama yang sementara lolos tahap profile assessment.

Direktur Pelaksana Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam di Jakarta, Senin, menyebut ada sejumlah nama yang lolos tersebut diidentifikasi memiliki rekam jejak integritas. Ia pun menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan Pansel pimpinan KPK.

Pertama, ia mengingatkan kembali Panitia Seleksi Pimpinan KPK agar lebih profesional, independen dan bebas dari intervensi kepentingan siapa pun.

Menurut dia, lazim diketahui bahwa penentuan posisi pimpinan KPK memiliki implikasi besar terhadap arah kinerja dan strategi pemberantasan korupsi Indonesia ke depan. 

Ahmad Khoirul mengungkapkan, saat ini sejumlah kekuatan politik membutuhkan taring dan kuku tajam KPK untuk menerkam lawan dan kompetitor politik mereka, penguatan KPK seolah dioptimalkan.

Mekanisme politik dijalankan untuk mendapatkan figur-figur kuat, sangar, agresif dan tak gentar oleh kekuasaan. “Namun sayangnya saat KPK dianggap merepotkan bagi kepentingan mereka, figur-figur yang ‘slow’ dan integritasnya dipertanyakan justru berusaha ditempatkan sebagai nahkoda KPK,” jelasnya.

Kedua, sebelum memilih 10 nama terakhir yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 2 September mendatang, Pansel Pimpinan KPK harus benar-benar berkomitmen pada upaya penguatan KPK.

Menurut dia, sejumlah nama dengan rekam jejak yang bersih harus diprioritaskan, sedangkan nama yang rekam jejak integritasnya dipertanyakan harus disingkirkan demi kemaslahatan agenda pemberantasan korupsi ke depan.

Ketiga, masuknya unsur-unsur Polri, Jaksa serta Hakim dalam daftar calon pimpinan KPK tetap layak dipertimbangkan, sebagai upaya penguatan fungsi koordinasi dan supervisi KPK (trigger mechanism) di lembaga-lembaga penegak hukum yang selama ini justru acapkali menjadi “pasien” atau target mesin anti-korupsi KPK.

“Namun pansel KPK harus tegas dan berani untuk mencoret nama-nama mereka yang tidak layak secara integritas,” tegasnya.

Dia menyebutkan sejumlah fakta di internal KPK yang menunjukkan adanya relasi tidak produktif dan kompetisi tidak sehat antara pegawai tetap KPK dan pegawai KPK yang diperbantukan (seconded officers) dari Polri dan Kejaksaan. Hal tersebut merupakan fakta tidak terbantahkan yang harus dijadikan bahan pertimbangan yang matang.

Keempat, katanya, untuk mengawal proses seleksi pimpinan KPK di parlemen, Presiden harus serius menunjukkan keberpihakannya dengan memberikan dukungan politik kepada para calon pimpinan KPK yang lebih independen, profesional dan berintegritas.

Ahmad Khoirul mengatakan kerja pemberantasan korupsi bukan semata-mata kerja penegakan hukum, tetapi juga kerja politik.

Keberpihakan Presiden

Kelima, sebagai pemimpin tertinggi dalam agenda pemberantasan korupsi, Presiden merupakan penentu bagaimana orkestra kinerja anti-korupsi antara KPK, Bappenas, Kemendagri, KemenPAN-RB serta aparat penegak hukum bisa dijalankan.

Jika tidak, katanya, Indonesia akan selalu terjebak dalam fenomena treadmill effect, yakni segala upaya telah dilakukan, seolah berlari sekuat tenaga, tetapi masih berada di tempat yang sama.

Ke depan, pemerintahan Jokowi-Maruf Amin harus benar-benar mampu menjalankan amanat pemberantasan korupsi.

“Jangan lagi ada elite politik di lingkaran kekuasaan mengeluarkan “instruksi klise dan bersayap” agar kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak memicu instabilitas politik dan mengganggu pembangunan di negeri ini,” harap Ahmad Khoirul Umam.

DPR Ingatkan Aspek Legalitas Pemindahan Ibu Kota

0
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

DPR menilai seharusnya mereka dilibatkan sejak perencanaan pemindahan ibu kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan pemindahan ibu kota harus didukung aspek legalitas, sehingga DPR dilibatkan sejak perencanaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini telah memastikan bahwa ibu kota negara akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Karena keputusan pemindahan ibu kota adalah keputusan penting dan strategis nasional. Jangan sepihak eksekutif memutuskan, harus sejak awal melibatkan legislatif dan melibatkan DPR RI dalam hal ini Komisi II DPR,” kata Riza Patria di Jakarta, Senin (26/8).

Menurut dia, Komisi II DPR akan melibatkan elemen masyarakat lain seperti para ahli, lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk dibahas dan itu merupakan cara berbangsa dan bernegara yang baik. Dia menilai, pemerintah harus melibatkan seluruh elemen bangsa dalam tiap keputusan yang penting dan strategis, sehingga tidak boleh sepihak diputuskan pemerintah.

“Dari aspek legalitas sampai saat ini belum terpenuhi, karena harus menggunakan UU, bukan rapat kabinet. UU itu dibentuk pemerintah bersama DPR,” ujarnya.

Riza menjelaskan dari sisi kemampuan pembiayaan, pemindahan ibu kota membutuhkan dana yang besar yaitu sekitar Rp500 triliun. Dan yang menjadi pertanyaan apakah dananya tersedia, karena saat ini Indonesia mengalami defisit anggaran.

Menurut dia, kemampuan anggaran Indonesia tidak cukup untuk pemindahan ibu kota. Sehingga, jangan sampai kebijakan itu menggunakan dana APBN karena akan mengganggu proses pembangunan.

“Pemindahan ibu kota tidak sekedar pembangunan namun harus memindahkan manusia, dan itu bukan hanya pegawai ASN di pusat namun ada istri, anak dan keluarga. Karena itu yang dibangun bukan hanya kantor dan hotel namun sekolah dan rumah sakit,” katanya.

Menristekdikti Minta Semua Rektor Lindungi Mahasiswa Papua

0
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malang dan mahasiswa Papua mengadakan aksi damai Bhineka Tunggal Ika Indah di Bumi Arema, di Simpang Balapan, Kota Malang, Jumat (23/8).

Para rektor diminta menjamin perlindungan mahasiswa asal Papua

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta para rektor di seluruh wilayah Tanah Air agar menjamin perlindungan mahasiswa asal Papua.

“Tidak ada pengembalian (mahasiswa Papua) karena semua dilindungi,” kata Nasir di sela-sela menghadiri rangkaian Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24, di Denpasar, Senin (26/8)

Menurut dia, para rektor harus bisa bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi semua mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

“Rektor harus menjamin,” ucapnya.

Pihaknya bahkan akan memberikan sanksi pemberhentian kalau ada rektor sampai melakukan diskriminasi kepada mahasiswa-mahasiswi dari Bumi Cendrawasih itu.

Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya mengatakan akan membawa pulang semua mahasiswa Papua yang berada di seluruh Indonesia.

Rencana tersebut akan dia lakukan apabila kondisi Indonesia dianggap tidak aman bagi mahasiswa Papua. Untuk mendukung rencananya tersebut, Lukas telah menyiapkan universitas negeri di Papua untuk menampung seluruh mahasiswa Papua.

Israel Serang Sekutu Iran di 3 Negara

0
Pesawat Tempur Israel

Ketegangan di Timur Tengah meningkat yang dipicu serangan Israel pada sekutu Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT — Serangan terhadap pasukan sekutu Iran di tiga negara yang diduga dilakukan Israel meningkatkan ketegangan di Timur Tengah pada Ahad (25/8). Konflik yang lebih besar dikhawatirkan terjadi di kawasan.

Profesor ilmu politik di American University of Beirut, Hilal Khashan mengatakan, serangan Israel menandakan babak baru untuk mengakhiri kehadiran Iran di kawasan itu.

“Israel memberi tahu semua orang bahwa mereka memperluas cakupan serangan mereka terhadap Iran dan sekutunya,” kata Khashan, dilansir Washington Post,Senin (26/8).

“Israel menunjukkan tekadnya untuk mencegah Iran memperluas pengaruhnya di Timur Tengah,” ucap Khashan.

Serangan pada Sabtu (24/8) dan Ahad menargetkan pasukan Iran dan sekutu mereka di Lebanon, Suriah, dan Irak. Hal itu merupakan peningkatan signifikan upaya Israel untuk menahan ekspansi pengaruh Iran di kawasan itu, yang dapat membahayakan kelanjutan kehadiran pasukan Amerika Serikat (AS) di Irak.

Israel mengonfirmasi bahwa mereka hanya bertanggung jawab atas serangan pertama. Saat itu pesawat tempurnya menyerang pangkalan militer yang dioperasikan Iran di Suriah  pada Sabtu malam. Saat itu, pangkalan militer Iran dinilai bersiap untuk meluncurkan serangan drone besar-besaran terhadap Israel. Hizbullah mengatakan, setidaknya dua anggota milisi Hizbullah Lebanon terbunuh.

Beberapa jam kemudian, sebuah pesawat tak berawak yang dilengkapi dengan bahan peledak, menghantam sebuah gedung yang menampung pusat media Hizbullah di pinggiran selatan Beirut. Hizbullah menuduh Israel, dan mengatakan akan merespons dengan menembakkan pesawat Israel di Libanon. Sementara Israel tidak mengonfirmasi atau menyangkal perihal pertanggungjawaban tersebut.

Pada Ahad, seorang komandan dengan milisi yang didukung Iran di Irak terbunuh oleh serangan pesawat tak berawak di kota al-Qaim, Irak barat. Hal itu menambah ketegangan dengan serangkaian serangan baru-baru ini yang dilakukan oleh Israel terhadap milisi yang didukung Iran di Irak.

Salah satu dari insiden itu akan menandakan eskalasi dalam konfrontasi yang terus meningkat antara Israel dan milisi yang didukung Iran. Teheran telah memperluas jangkauan mereka di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir.  

Dalam pidato yang berapi-api pada Ahad malam, pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah menyebut serangan pesawat tak berawak di pusat media merupakan pelanggaran yang begitu berbahaya. Ia mengatakan, Hizbullah akan menyerang kembali dari Lebanon sebagai pembalasan atas serangan itu di Beirut, dan kematian anggota Hizbullah di Suriah.

Ia mengatakan, Hizbullah juga akan mencoba untuk menjatuhkan drone Israel yang secara rutin terbang di atas Libanon. Dia memperingatkan warga Israel yang tinggal di Israel utara untuk bersiap menghadapi serangan Hizbullah di wilayah Israel.

“Ini adalah fase baru yang dipaksakan oleh musuh, dan kami siap untuk itu,” katanya dalam pidato yang disampaikan melalui video kepada kerumunan pendukung Hizbullah yang bersorak-sorai di Lembah Bekaa, Lebanon timur.  

“Apa yang terjadi semalam tidak akan terjadi tanpa respons,” ucapnya. 

Pemprov Papua Minta Pembatasan Internet Diakhiri

0
Puluhan orang dari koalisi masyarakat sipil sedang melakukan aksi di depan kantor Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/8). Mereka menuntut agar pemerintah segera menghentikan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Pembatasan akses internet selama satu pekan ini mengganggu aktivitas pemerintahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap pembatasan akses internet dalam upaya mencegah peredaran hoaks segera diakhiri dan layanan internet dipulihkan karena kondisi wilayah Papua sudah kondusif. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Musaad mengatakan bahwa pembatasan akses internet yang berlangsung selama satu pekan ini mengganggu aktivitas pemerintahan dan warga.

“Kami sangat berharap pembatasan layanan internet ini dapat lebih selektif di mana situasi Papua juga sudah kondusif,” katanya, Senin (26/8).

Dalam pemerintahan, ia mengatakan, pembatasan layanan internet mengganggu komunikasi dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Internet juga sudah bukan lagi kebutuhan mewah namun sudah menjadi kebutuhan utama dan sehari-hari masyarakat,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakandilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait pada Jumat (23/8).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah menyimpulkan bahwa meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota/kabupaten di Papua berangsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi bohong, provokatif, dan rasis masih terbilang tinggi.